Pembukaan Car Free Day (CFD) di Kabupaten Karanganyar, Minggu (3/6) berlangsung meriah. Dengan berbagai penampilan dan kegiatan yang digelar di area CFD, masyarakat Karanganyar tampak antusias menikmati momen pembukaan CFD tersebut.
Kesenian tari Sabdhapalon Noyogenggong dari desa Girimulyo, Ngargoyoso adalah salah satu kesenian yang tampil di acara tersebut. “Kita akan terus melakukan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan CFD setiap Minggunya,” ungkap Bupati Karanganyar, Rina Iriani saat pembukaan CFD kemarin.
Tanggapan positif pun juga diberikan oleh masyarakat Karanganyar. “CFD Karanganyar ini bagus. Namun belum seramai di Solo. Mungkin karena ini masih hari pertama,” jelas salah satu warga yang berkunjung di CFD, Andika Sanjaya.
Pembukaan CFD kemarin diramaikan dengan kegiatan senam  massal di berbagai titik. Senam bersama tersebut bisa dijumpai di daerah Papahan, tepatnya di depan SDN 01 Papahan, di depan Hotel Taman Sari. Senam di depan Hotel Taman Sari, diikuti oleh kaum wanita dan juga tentara Kodim 0727 Karanganyar, Bupati juga sempat mengikuti senam bersama di tempat tersebut.
Rombongan Bupati Karanganyar, berjalan kaki dari areal pembukaan CFD di Papahan menuju Rumah Dinas Bupati di depan Taman Pancasila. Dalam perjalanan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Karanganyarterlihat berbaur dengan masyarakat. Mereka ikut menyanyikan lagu Iwak Peyek di depan kantor Tourism Centre. Mereka juga makan singkong yang diberikann Persatuan Sepeda Ontel Jatipuro (PSOJ).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar  memastikan akan mengadakan Car Free Day (CFD) pada, Minggu (3/6). Acara yang akan dipusatkan di daerah Papahan tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 05.00 – 09.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan saat CFD nanti pada hari tersebut, Jalan Lawu hingga daerah depan rumah dinas Bupati akan bebas dari kendaraan bermotor.

Sementara Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyatakan bahwa pelaksanaan CFD di Karanganyar mendapat respons yang baik dari berbagai pihak. “CFD ini sudah ditunggu oleh masyarakat Karanganyar, selain itu pihak Dewan juga memberikan respons positif,” ungkap Rina, Jumat (1/6).

Rina berharap penyelenggaraan CFD di Karanganyar ini akan memberikan banyak dampak positif, termasuk mengurangi pemanasan global. “Selama 4 jam area CFD tidak dilewati kendaraan bermotor, sehingga area akan lebih sejuk dan segar. Dalam area tersebut masyarakat bisa main tenis meja, senam, dan olahraga apa saja,” tambah Rina.

Rina juga berharap CFD nanti bisa berjalan lancar dan teratur, sehingga usai CFD pun area CFD tidak menjadi kotor.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, Sundoro menyatakan sudah ada 40 pedagang siap berpartisipasi dalam CFD nanti ini. Pedagang tersebut akan ditempatkan dalam tiga titik, yaitu Alun-alun, Depan Pengadilan Negeri dan di Taman Pancasila. Pedagang yang telah mendapatkan tanda pengenal khusus dari Disperindagkop. “ Nantinya setelah pukul 09.00 WIB, sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan. Pedagang juga tidak diperbolehkan memakai tenda,” ungkapnya.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menghimbau agar Dinas-dinas di Kabupaten Karanganyar melakukan penghematan energi dengan mengefektifkan mobil Dinas. Selain mengefektifkan penggunaan mobil Dinas, ia juga mengimbau penggunaan listrik dan air sesuai kebutuhan.

“Untuk mengefektifkan penggunaan mobil dinas, saya menyarankan saat digunakanmobil diisi oleh tujuh orang untuk satu mobil. Ini sudah saya anjurkan dari dulu. Bahkan kalau perlu, kami gunakan bus ataupun kendaraan umum untuk keperluan Dinas. Yang penting jangan sampai mengganggu acara yang akan didatangi,” jelas Rina, Jumat (1/6).

Menurut Rina, penghematan energi ini harus dijadikan sebagai budaya. Untuk penghematan energi sendiri, Rina menyatakan telah mengganti lampu penerangan jalan, dengan lampu hemat energi. “Sekarang kami sudah tidak ada hutang dengan PLN. Kalau dulu, Pemkab bisa hutang sekitar Rp 8 miliar kepada PLN, sekarang tidak lagi,” jelas Rina.

Dengan upaya penghematan energi yang ia lakukan, ia pun meragukan kebinasaan pemerintah tentang penggunaan Bahan Bakar Pertamax untuk mobil dinas. “Saya masih ragu jika semua mobil dinas menggunakan Pertamax. Harusnya ada pembatasan tahun keluaran mobil yang diwajibkan menggunakan Pertamax,” tambah Rina.  Rina menyatakan bahwa di Karanganyar terdapat sekitar 200-an kendaraan dinas. Dari jumlah tersebut, ia mengatakan hanya ada sekitar 50-an kendaraan yang bisa menggunakan Pertamax. “Banyak kendaraan dinas kami keluaran tahun1990-an. Jadi tidak bisa semuanya dipaksakan menggunakan Pertamax,” jelas Rina.

Menurut Rina, seluruh SKPD secara rutin memberikan laporan penghematan energi kepadanya. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi Pemkab Karanganyar terkait penghematan energi. Ia mengharapkan penggunaan biaya penggunaan energi di Pemkab Karanganyar jangan sampai melonjak tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM (Disperindagkop & UMKM) Karanganyar, Sundoro, menyatakan saat ini di Karanganyar masih minim POM Bensin yang menyediakan Pertamax. “Di Karanganyar baru ada sekitar dua POM bensin yang menyediakan Pertamax. Itu di daerah Bejen dan Sapen,” jelas Sundoro.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mendapatkan penghargaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Appreciation, Jumat (1/6). Bupati Karanganyar dinilai telah mendukung pengimplementasian Permendiknas Nomor 28/ 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (Kepsek).

Selain Karanganyar ada 12 Kota/ Kabupaten yang mendapatkan penghargaan LPPKS. “Selain Karanganyar, juga ada Balikpapan, Madiun, Bontang, Kota Magelang, Samarinda, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Purbalingga, Bogor, Jeneponto, Pasek, dan kabupaten Magelang yang mendapatkan penghargaan,” jelas Kepala LPPKS Indonesia, Siswandari, Jumat (1/6).

Siswandari mengatakan Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan LPPKS tersebut telah ikut mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Semua Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan telah menganggarkan Permendiknas tersebut dalam APBD,” tambah Siswandari.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, menyatakan dirinya sangat memperhatikan masalah pendidikan. “Saya ingin sekolah, kepala sekolah, dan siswa mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Saya tidak mau asal menempatkan guru menjadi kepala sekolah di Karanganyar,” jelas Rina, Jumat (1/6). Menurut Rina, untuk memilih kepala sekolah yang berkompeten, dirinya bekerja sama dengan pihak independen. “Kerja sama dengan independen itu agar kualitas kepala sekolah bagus. Sama seperti pejabat eselon, kepala sekolah juga harus uji kompetensi,” tambah Rina.

Rina menjelaskan, bahwa mulai tahun 2011, Karanganyar mengadakan piloting kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Untuk tahun 2012, kami sedang melakukan proses seleksi calon Kepala SD sebanyak 103 orang, dan SMA sebanyak tujuh orang. Mereka nantinya akan menjabat pada tahun 2013,” tambah Rina.

Ribuan pesenam bakal memeriahkan launching car free day (CFD) Karanganyar, Minggu (3/6/2012). Para pesenam tersebut berada di lima lokasi di area CFD seperti perempatan Papahan, depan Hotel Tamansari, depan Taman Pancasila dan pertigaan Jembatan Siwaluh.

Pesenam itu berasal dari para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar dan masyarakat umum. Mereka akan melakukan senam secara serentak di lima titik lokasi setelah kegiatan CFD diresmikan oleh Bupati Karanganyar.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, mengatakan pihaknya mengaku siap melaksanaan kegiatan CFD. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satlantas Polres Karanganyar.

“Persiapan sudah matang mulai dari pengalihan arus lalu lintas hingga penataan pedagang makanan,” katanya, Kamis (31/5/2012).

Nunung menjelaskan pengalihan arus lalu lintas selama CFD seperti perencanaan semula. Arus lalu lintas dari arah Jaten akan dialihkan menuju arah utara atau selatan. Kendaraan besar seperti truk dan bus diminta menuju arah Pabrik Gula (PG) Tasikmadu. Sementara arus lalu lintas kendaraan bermotor pribadi dialihkan menuju jalan-jalan alternatif.

“Di setiap titik lokasi akan disiagakan petugas Dishubkominfo dan polisi lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas selama pelaksanaan CFD,” jelasnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Titis S Jawoto, menambahkan pedagang asongan diperbolehkan berjualan di area CFD dengan syarat dilarang membawa gerobak. Para pedagang asongan diminta membawa peralatan berjualan dengan sistem bongkar pasang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diwakili Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, Ahmad Muqowan dan didampingi oleh Bambang Sutrisno dari Fraksi Partai Golkar melakukan kunjungan ke Kabupaten Karanganyar, Rabu (30/5).

Menurut Ahmad Muqowan untuk mendapatkan masukan dari daerah terhadap keberadaan RUU Desa. Ia juga berharap dengan telah dijalankannya RUU Desa di Karanganyar, nantinya juga memberikan dampak dan berpengaruh ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Ahmad mengatakan bahwa keberadaan RUU Desa ini nantinya akan mendukung berjalannya otonomi daerah. Ia mengatakan bahwa saat ini setiap desa harus mulai bisa mandiri dengan otonomi desa. Kondisi sosial, politik, dan kebudayaan suatu daerah harus diperhitungkan untuk otonomi desa. “Otonomi di desa itu bukanlah pemberian yang diberikan pemerintah. Yang nantinya ada dari kesadaran masyarakat. Seperti Siskamling itu bukan disuruh polisi, tapi keinginan warga sendiri,” jelas Ahmad, Rabu (30/5).

Dengan otonomi daerah, diharapkan nantinya desa memiliki hak atas lokasi tanah. “Dengan otonomi segala persoalan yang ada haruslah diselesaikan di desa terlebih dahulu, jika tidak bisa baru ke polisi,” tambah Ahmad.

Ahmad berharap dengan kunjungannya di Karanganyar akan ada masukan terkait apa saja yang perlu ditambahkan dalam RUU Desa tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan ini ketua Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara Karanganyar, Wuryanto, menyampaikan aspirasi terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun masa jabatan. “Kalau hanya 6 tahun ini terasa sangat tanggung. Jika ditambah 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun, Pemkab Karanganyar nantinya akan menjadi untung karena tidak usah mengeluarkan anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2012 dan 2013 nanti,” jelas Wuryanto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar kembali menggelar sidang paripurna, Rabu (30/5) dengan agenda Penetapan usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).  Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliatmono, mengatakan dalam sidang paripurna kemarin, membahas tentang dua Raperda.
“Pertama kami membahas Raperda tata ruang hijau. Setelah itu kami juga membahas Raperda tentang pengelolaan limbah cair, drainase, dan pengaturan genangan,” jelas Juliatmono, Rabu (30/5). Menurutnya pemerintah harus mulai berpikir secepatnya tentang tempat yang akan dijadikan ruang hijau selama 10-20 tahun ke depan. Ia juga berharap bahwa nantinya ruang-ruang publik dan setiap rumah tinggal nantinya juga harus menyiapkan tanaman hijau.
Nantinya DPRD juga akan merumuskan tanaman apa yang dapat digunakan agar tidak merusak bangunan yang ada. “Kita desain Karangayar menjadi kabupaten yang nyaman dan tidak panas. Kalau kita lihat seperti kota Solo itu sudah terlalu panas. Jangan sampai semua ruang yang terbuka itu menjadi ruang yang panas,” tambah Juliatmono.
Terkait Raperda pengelolaan limbah, Juliatmono menjelaskan bahwa dalam Raperda tersebut pemerintah akan mengatur berbagai macam jenis limbah. “Apa pun jenis limbahnya akan diatur agar tidak mencemari lingkungan. Kalau limbah dialirkan ke sungai, jangan sampai ikannya mati dan tercemar airnya.  Jangan sampai limbah ini  menjadi persoalan sosial,” jelas Juliatmono.
Namun ia mengatakan bahwa sanksi terkait masalah tersebut belum dibahas secara teknis. “Kami masih harus berkomunikasi lagi dengan pemerintah. Kalau sudah satu pandangan, kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) bersama eksekutif,” tambah Juliatmono.

Karanganyar, Senin (28/05).Ditengah mendung tebal, tak menyurutkan antusias warga Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, menyambut kedatangan tim juri lomba desa dari Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Kepala Desa Nglebak, Senin siang (28/05).

Desa Nglebak terpilih mewakili Kabupaten Karanganyar, maju lomba desa ke tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan bersaing dengan 32 Kabupaten. Tim juri yang di ketuai oleh Lilik Budiharsono, berjumlah sembilan orang diantar keliling-keliling sudut desa, untuk melihat kondisi sarana dan prasarana yang masuk dalam kategori penilaian. Adapun kategori tersebut antara lain ekonomi masyarakat, 10 program pokok PKK, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, kelembagaan masyarakat, pelaksanaan pemerintah, keamanan ketertiban, dan partisipasi masyarakat.

Sekretaris Daerah, Drs. Samsi, M.Si dalam sambutan mewakili Bupati Karanganyar mengatakan “Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Juri Lomba Desa. Kamis sangat antusias dan mempersiapkan segala sesuatunya demi kemenangan lomba desa ini”.

* (pd/dt/in)

Polisi Resort  (Polres) Karanganyar mengadakan sarasehan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) se-Kabupaten Karanganyar, Selasa (29/5). Dengan sarasehan ini Polres Karanganyar berharap terciptanya mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, menjelaskan bahwa sarasehan yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat atas kinerja polisi di Karanganyar. “Polisi itu merupakan bagian dari masyarakat. Kegiatan yang kami lakukan akan terlihat efektif jika ada masukan dari masyarakat,” jelas Adji, Selasa (29/5).

Pada acara yang berlangsung di Gedung Pertemuan Guru SD Kecamatan Karanganyar ini, Adji menyatakan bahwa FKPM didirikan untuk memperluas informasi dan membangun jaringan. “Kami memiliki program metu jobo tambah bolo. Anggota polisi itu harus menambah jaringan, hingga masyarakat bisa kenal sekalipun tidak sedang berpakaian dinas,” tambah Adji.

Menurut Adji, Polres Karanganyar memiliki motto berhati nurani. Ia menyatakan bahwa sangat mustahil jika perilaku polisi tidak berdasarkan keikhlasan. Menurutnya, jika polisi tidak ikhlas dalam menjalankan tugas akan mengakibatkan hanya mengenal polisi dengan tindakan yang sesuai standar operasional prosedur saja.

Sarasehan FKPM ini dihadiri oleh sekitar 300 orang. Para peserta FKPM ini adalah para perwira polisi, tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Ini sarasehan FKPM ke tiga. Sebelumnya hanya sarasehan FKPM di tingkat kecamatan. Kalau yang sekarang kami buat se- Karanganyar,” tambah Adji.

Sebagian kepala desa (Kades) di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar mengaku kebingungan jika harus menyalurkan dana block grant yang jumlahnya milyaran. Pendistribusian dan pertanggungjawaban alokasi dana yang terlalu besar membuat mereka menyangsikan salah satu poin utama yang diusulkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Desa tersebut.

“Kalau nanti UU Desa disahkan dan kami mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp1 miliar per tahun, saya akan kebingungan membagi. Kalau saya kok lebih setuju dana tidak usah terlalu banyak tapi ajeg,” ujar Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Suyarto

Kepala Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Prawoto, juga menyatakan hal senada dengan Suyarto. Menurutnya, dana alokasi yang cukup besar itu bisa memicu praktik korupsi di kalangan perangkat desa jika tidak diawasi secara cermat. “Yang namanya dana block grant itu kan harus habis dananya, kalau bisa masuk ke kas desa tidak masalah. Seandainya kepala desa tidak pintar membagi alokasi dana, mungkin akan banyak kepala desa yang masuk ke hotel prodeo karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan turun ke desa-desa,” ujar Prawoto.

Menurut kedua kades tersebut, saat ini pemerintah desa menerima ADD sebesar Rp50 juta. Dana tersebut masih kurang jika digunakan untuk keperluan pembangunan desa, belanja gaji perangkat desa, dan lain-lain. Untuk memenuhi seluruh keperluan tersebut desa memerlukan dana sekitar Rp150-Rp250 juta per tahun, atau sekitar Rp20,83 juta per bulan.

“Dulu waktu Bupati mau mencalonkan lagi itu kami dapat ADD Rp150 juta. Tapi sudah tiga-empat tahun ini dapatnya cuma Rp50 juta karena harus menyesuaikan dengan kemampuan dana Pemkab,” imbuh Suyarto.

Kerja Sama
Saat ditanya lebih lanjut tentang kemungkinan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengelola block grant tersebut, kedua kepala desa itu pun sepakat. “Didampingi oleh LSM enggak masalah, karena mereka biasanya lebih jeli dalam memetakan permasalahan sosial kemasyarakatan. Tetapi semuanya harus sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, Kami menyesuaikan saja pos pembagian dananya” terang Prawoto.

Di Desa Dawung, fasilitas umum yang banyak disoroti adalah masalah sanitasi. Banyak kepala keluarga (KK) yang belum memiliki kamar mandi, sehingga mereka sering menumpang atau melakukan aktivitas mandi, cuci, kakus (MCK) di sungai.

Sedangkan di Desa Ngadiluwih, fasilitas pertanian lebih diutamakan karena mayoritas warganya bermatapencaharian sebagai petani. Rencananya, mereka akan membuat embung yang akan digunakan untuk mengairi 95 hektare areal persawahan.