Mendekati Puasa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Karanganyar terus naik. Kini, giliran harga daging sapi menembus Rp70.000 per kilogram.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, Senin (16/7/2012) tak hanya komoditas sembako seperti telur dan gula merah yang mengalami kenaikan harga. Harga daging sapi dan ayam juga merangkak naik. Sejumlah pedagang daging di Pasar Ngringo, Karanganyar mengaku kenaikan harga semakin menggila sejak sepekan terakhir. Kenaikan berkisar Rp500-Rp2.000 per hari.

“Sekarang harga daging sapi sampai Rp70.000 per kilogram. Biasanya hanya Rp60.000-Rp65.000 per kilogramnya,” ujar pedagang daging sapi, Darmi, 35.

Darmi mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga tersebut. Menurutnya kenaikan harga dikarenakan stok daging menipis. Sementara daya beli masyarakat mengalami kenaikan.

Pedagang lain, Joko, 55, mengatakan kenaikan harga daging akan terus berlangsung sampai Lebaran mendatang. Kenaikan itu dikarenakan
tingkat konsumsi daging yang meningkat hingga Lebaran nanti.

Sementara pedagang daging ayam,  Surati, 36, mengatakan harga daging ayam per hari rata-rata mengalami kenaikan Rp200. Kini, dia
mengatakan harga daging ayam Rp30.000 per kilogram dari semula hanya Rp22.000 per kilogramnya. “Ya sudah mulai dua pekan terakhir lah harganya naik terus. Hampir tiap hari naik,” tuturnya.

Dia mengatakan kenaikan harga diduga karena minimnya pasokan dari peternak. Sementara permintaan mengalami kenaikan. Biasanya, dia
menuturkan mampu menjual daging ayam hingga 50 ekor per hari. Namun kini paling hanya mampu menjual 30 ekor per hari.

Selain harga daging sapi dan ayam yang mengalami kenaikan, harga sembako juga terus bergerak naik. Pedagang sembako, Tikno, 50
menyebutkan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik seperti telur dan gula merah. “Harga telur sekarang per kilogramnya Rp 18.000 dan gula merah Rp14.000. dua barang itu yang sekarang paling mahal,”

Disperindagkop dan UMKM Karanganyar bakal menggelar pasar murah apabila harga beberapa kebutuhan pokok terus melonjak menjelang Ramadan. Beberapa kebutuhan pokok akan dijual dengan harga murah untuk membantu kondisi perekonomian masyarakat.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Sundoro, mengatakan apabila harga sembako terus melejit terutama menjelang Lebaran maka pihaknya akan menggelar pasar murah. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah seperti beras, gula, telur, tepung terigu. “Salah satu cara mengantisipasi melonjaknya harga sembako dengan menggelar pasar murah,” ujarnya kepada Solopos.com, Minggu (15/7/2012).

Sementara, seorang pedagang sembako di Pasar Jungke, Suprapti, menjelaskan kenaikan harga sembako terjadi sejak tiga minggu lalu atau menjelang tradisi nyadran. Kenaikan harga sembako yang signifikan terjadi pada gula jawa dan telur.

Harga gula jawa menjadi Rp16.500/kg dari Rp11.500/kg. Sementara harga telur menjadi Rp17.500 dari Rp16.000/kg. “Hampir semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan tapi yang paling mencolok gula merah dan telur karena bahan makanan untuk membuat tradisi ngapem menjelang awal Ramadan

Pemkab Karanganyar menambah 93 tenda yang digunakan para pedagang di Pasar Jumat. Pasalnya, animo pedagang untuk berjualan cukup tinggi.

Pasar Jumat merupakan pasar wisata yang digelar setiap hari Jumat di sepanjang Jl Raya Lawu mulai gedung olahraga (GOR) Mini Nyi Ageng Serang hingga depan Alun-Alun Karanganyar. Pasar tersebut dipenuhi ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar berbagai barang dagangan. Pasar Jumat digelar mulai pukul 06.00 WIB-14.00 WIB.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mengatakan Pemkab Karanganyar tetap berkomitmen memfasilitasi para pedagang yang berminat berjualan di Pasar Jumat. Pasalnya, dengan adanya pasar itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pedagang yang berminat berjualan di Pasar Jumat harus mendaftar dahulu ke instansi terkait. Saat ini, jumlah tenda di Pasar Jumat sebanyak 243 buah ditambah 93 buah sehingga total tenda menjadi 336 buah.  “Pasar Jumat menjadi wisata belanja dari seluruh kalangan masyarakat. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (13/7/2012).

Menurutnya, pihaknya tetap mengelola dan menata tenda para pedagang agar terlihat teratur dan rapi. Pedagang dilarang berjualan di luar tenda karena dapat menimbulkan kesemrawutan di sekitar pasar.

Sementara seorang pedagang, Suparno, mendukung penambahan fasilitas berupa tenda dari Pemkab Karanganyar. Tenda tersebut senilai Rp2 juta yang dibayar secara kredit setiap bulan selama dua tahun. “Angsurannya tidak sampai Rp100.000/bulan, kami berterima kasih kepada Pemkab Karanganyar yang telah memfasilitasi tenda,” ungkapnya.

Sejumlah petani di Desa Kwangsan, RT001/RW009, Jumapolo, Karanganyar resah dengan kekeringan yang melanda ladang mereka selama dua bulan terakhir.

Seorang petani  Desa Kwangsan, RT001/RW009, Jumapolo, Nardi mengaku resah karena kesulitan mencari air selama musim kemarau tiba. “Kami sulit mencari air terpaksa kami nganggur  selama belum turun hujan,” ujarnya.

Dia menambahkan mulai  terjadi kekeringan dalam dua bulan terakhir. Dia berharap  Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar memberikan solusi kepada petani sekitar untuk mengatasi kekeringan tersebut.

Musim kemarau, kata dia, mayoritas petani di desanya menganggur di rumah. “Kami tidak bisa menanam tanaman apapun,  karena pasti akan mati dan kami merugi,” ujarnya.

Warga lain yang enggan disebut namanya mengatakan solusi  untuk mengatasi  kekeringan dengan menggali sumur dan diberi pompa air sehingga walaupun musim kemarau turun masih tetap eksis menanam tanaman. “Dinas terkait kalo berkenan memberi bantuan atau pinjaman pembuatan sumur pasti kami senang. Kami akan bayar saat nyicil saat panen tiba,” ujarnya.

Pompa air, kata dia, diperlukan karena ladang di sekitar Desa Kwangsan Kecamatan  Jumapolo merupakan tadah hujan. “Sulit mencari air kecuali membuat sumur sedalam 100 meter lebih,” ujarnya.

Pemkab Karanganyar akan melibatkan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Sukoharjo terkait dengan ganti rugi lahan pembangunan jalan layang Palur. Seperti diketahui, proyek pembangunan jalan layang itu sudah sampai pada tahap pengukuran tiang pancang untuk fondasi.
Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Selasa (10/7), mengungkapkan untuk harga tanah yang akan dibayar oleh pemerintah sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di daerah tersebut.
“Harga tanah, ya kita sesuaikan saja dengan NJOP yang ada. Jangan neko-neko dengan memanfaatkan proyek ini, sehingga meminta harga tanahnya dengan harga yang tak wajar. Ini bukan ganti rugi, tapi ganti untung,” ujar Rina.
Selain pembangunan jalan layang, juga akan dilakukan pelebaran jalan. Hal itu untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang terjadi selama proses pembangunan jalan layang. “Yang jelas Pemkab Karanganyar akan bergerak, setelah nanti menerima laporan terkait pembangunan jalan layang ini,” ungkap Rina.
Rencananya, pembangunan proyek jalan layang Palur akan memakan waktu hingga tiga tahun atau 2014 mendatang. Untuk tahap awal masih dilakukan pengukuran yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan tiang pasak oleh PT Karya Bisa, Sukoharjo. Tahap tersebut akan berlangsung selama enam bulan ke depan dengan total anggaran untuk pemasangan tiang pasak sebesar Rp 8,8 miliar.

Menjelang bulan puasa, harga daging sapi mulai merangkak naik. Kenaikan harga daging tersebut terjadi di sejumlah pasar tradisional di Karanganyar. Selain itu, stok daging sapi juga mulai menipis.
Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Karanganyar, Muhammad Hatta, harga daging sapi yang biasanya Rp 60.000 per kilogram dalam sepekan ini sudah menjadi Rp 65.000 per kilogram.
“Kenaikan ini masih cukup normal dan pasti terjadi menjelang puasa dan lebaran. Untuk Karanganyar sendiri harga itu masih dapat dijangkau. Sebab dibanding dengan daerah lain, harga daging sapi kenaikannya mencapai Rp 75.000 per kilogram,” terang Hatta, Senin (9/7).
Terkait pasokan daging sapi di Karanganyar, Hatta mengaku masih stabil yaitu tetap memotong 13-14 ekor per hari. “Hanya saja, permintaan kebutuhan daging sapi dari masyarakat terus meningkat,” jelasnya.
Menurutnya, untuk pemotongan sapi sendiri dipusatkan di Gondangrejo. Daging sapi dari Karanganyar juga didistribusikan ke Kota Solo.
Sementara itu, untuk mengantisipasi maraknya daging sapi gelonggongan, pihaknya akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di pasar-pasar tradisional. “Sidak pasti akan kita lakukan,” kata Hatta. n

Bupati Karangayar, Rina Iriani mengatakan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Karanganyar yang telah berjalan satu bulan ini, harus terus dibenahi. Meski antusiasme masyarakat terus meningkat, namun ia berharap pelaksanaan CFD bisa lebih baik lagi.

“Walaupun CFD Karanganyar sudah dapat dikatakan sukses. Kedepannya masih perlu berbagai pembenahan di berbagai sektor,” jelas Rina, Minggu (8/7). Menurut Rina, masih ada beberapa titik di CFD Karanganyar yang masih terlihat sepi, menjadi bahan evaluasi khusus. Ia menjelaskan bahwa beberapa titik yang sepi tersebut diakibatkan materi hiburan yang masih kurang. “Keramaian di CFD masih terlihat belum merata, seperti di daerah Popongan masih terlihat sepi. Untuk meramaikan daerah tersebut, akan kami beri sajian kesenian tradisional agar banyak masyarakat yang melihat,” tambah Rina.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Rina akan segera berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar). Ia menyatakan agar kesenian yang akan ditampilkan di CFD nantinya adalah kesenian-kesenian yang berasal dari perwakilan sekolah-sekolah dan kecamatan yang ada di Karanganyar.

Terkait kebersihan dan ketertiban masyarakat, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. “Hal ini karena tingkat kesadaran masyarakat sudah terbilang tinggi. Warga sudah mengerti apa yang harus dilakukan saat CFD,” tambah Rina.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto menyatakan bahwa berbagai persiapan mereka lakukan setiap menjelang digelarnya CFD. “Kami menyiapkan berbagai rambu portable dan puluhan petugas setiap CFD berlangsung,” jelas Nunung.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 4 Juli 2012 telah menghadiri kegiatan puncak Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 merupakan suatu ajang pemberian penghargaan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software di instansinya masing-masing.
Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasi mereka.

Penyelenggaraan IOSA 2012 ini merupakan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), serta Komunitas-komunitas Open Source.

Berikut adalah daftar pemenang IOSA (Indonesia Open Source Award) 2010:

1. Untuk kategori lembaga pemerintah pusat:
1. Juara 1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemilihan penggunaan OSS bukan hanya karena faktor biaya saja, tetapi berdasarkan keamanan dan kehandalan. Serta mampu mewajibkan pihak ketiga (kontraktor) untuk Menkalinan OSS
2. Juara 2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Konsistensi pimpinan dalam menggunakan OSS dan serta memiliki pertimbangan yang kuat untuk Green ICT. Pertimbangan ini memicu pembangunan private cloud di lingkungan Bapeten
3. Juara 3. Lembaga Pertahanan Nasional. Mengalokasikan penandanaan yang besar sekitar 7 juta EU untuk pengembangan berbagai aplikasi Open Source.

Penghargaan khusus:

1. Penghargaan Khusus terhadap HAKI, Kementerian Agama
2. Penghargaan Khusus, Sektor Keamanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
3. Penghargaan Solusi berbasis Pelayanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Penghargaan Dokumen Panduan, Kemeterian Pemuda dan Olah raga
5. Penghargaan Semangat pengadopsian OSS, Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Penghargaan GIS berbasis OSS, Kementerian Kehutanan

1. Penghargaan Interoperabilitas berbasis OSS, Kementerian Perhubungan
2. Pemerintah Kota

1. Juara 1. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan OSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan memberikan alternatif aplikasi pemerintah yang masih mewajibkan format proprietary. Konsisten penggunaan OSS
2. Juara 2. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Memiliki kecepatan pengadopsian yang sangat istimewa dengan road map dan master plan serta telah dipilih sebagai proyek percontohan dalam pemanfaatan dan pengadopsian Open Source.
3. Juara 3. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan keistimewaan karena melakukan pengadopsian Open Source dengan strategi menjemput bola dengan melakukan kegiatan “door to door” dalam implementasinya.

Penghargaan

1. Penghargaan khusus untuk percepatan implementasi OSS. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur.
2. Penghargaan khusus untuk kemandirian pengembangan aplikasi OSS, Pemerintah kota Yogyakarta, DIY
3. Penghargaan khusus untuk efisiensi anggaran TI dengan OSS, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
4. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di institusi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan. Jawa Timur
5. Penghargaan khusus untuk pembangunan komunitas OSS, Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
6. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Penghargaan khusus untuk semangat pengadopsian OSS, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi

3. Sekolah
1. Juara 1. SMA IT Ummul Quro Bogor, Jawa Barat
2. Juara 2. SMA Muhammadiyah Waleri, Jawa Tengah
3. Juara 3. SMKIT Smart Informatika Surakarta, Jawa Tengah

Penghargaan khusus SMK 1 Cibinong Bogor, Jawa Barat. Penghargaan khusus untuk pengadopsi OSS paling awal di tingkat sekolah menengah.

4. Mahasiswa

1. Juara 1. Adityo Baharmoko,. Animasi Iklan Layanan Masyarakat menggunakan aplikasi Open Source . Universitas Negeri Semarang
2. Juara 2. Fauzan Helmi Sudaryanto, Aulia Vivansyah Afif, Fajar Iman, Rasmunandar Rustam, Riza Herzego Nida Fathan, Suci Fadhilah. Kamus Nusantara . Universitas Indonesia
3. Juara 3. Andre Pratama, Alfie Syahri, Cindy Putri P. Alat Prediksi Banjir Berbasis Mikrokontroler . Universitas Gunadarma

Penghargaan khusus:

1. Evans Winanda Warga, Mara Nugraha, Merli Indriati, Mobile Mail Information.
2. Hadyan Taris Akbar, Lukman Hasyim, Arby Rusman. Otomatisasi Seleksi Komentar Positif/Negatif .
3. Achmad Rouzni Noor II, DETIKINET
4. Liliek Dharmawan, Media Indonesia
5. Reza Wahyudi, TEKNO KOMPAS
6. Trisno Heriyanto, DETIKINET
   1. Mohammad Basyir Ahmad, memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan OSS di lingkungan pemerintahan dengan dobrakan-dobrakan baik di bidang regulasi yang memungkinkan pengadopsian OSS secara menyeluruh di badan pemerintah.

5. Wartawan (dipilih berdasarkan peran aktif menyumbangkan pemberitaan dan pembahas tentang Open Source di media massa)

6. Tokoh
1. Edy Mulyanto, mendorong penggunaan Open Source di pendidikan melalui materi ajar dan mendorong mahasiswa menggunakan Open Source.
2. Hizkia Subiyantoro (Hizaro), secara aktif mendorong industri digital kreatif yang menggunakan aplikasi Open Source.

 7.  Komunitas

1. Blender Indonesia, memiliki karya digital kreatif berbasis Open Source.
2. Forum Ubuntu Indonesia, aktif memiliki forum diskusi online dan darat.
3. Pengguna Blankon Malang, akfit menyediakan dukungan teknis pada proses migrasi Open Source di lingkungannya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar mempertanyakan adanya pengurangan kuota siswa di sebuah sekolah atau disebut Rombongan Belajar (Rombel) di Kabupetan Karanganyar. Pengurangan Rombel tersebut didapati dari Inspeksi Mendadak (Sidak) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan Komisi IV ke beberapa sekolah, Rabu (4/7).
Dari Sidak tersebut Komisi IV mendapati bahwa kuota di beberapa sekolah berkurang dibandingkan dengan kuota tahun lalu. Salah satunya di SMPN 2 Jenawi, pada tahun ajaran sebelumnya berjumlah lima Rombel, saat ini hanya dibuka empat Rombel saja. Pengurangan kuota tersebut ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten setempat.
Wakil Ketua DPRD Karananyar, Rohadi Widodo  juga menjelaskan bahwa hal serupa juga dijumpai di SMPN 1 Jenawi. “Jumlah pendaftar di SMPN 2 Jenawi tersebut mencapai 182 peserta. Jika sebelumnya sekolah tersebut dapat menampung 160 siswa, namun tahun ini mereka hanya menerima kuota 128 siswa,” ungkap Rohadi.
Selain pengurangan jumlah peserta didik, Komisi IV juga menemukan beberapa sekolah di Karanganyar kekurangan pendaftar. Salah satu siswa yang kekurangan siswa adalah SMAN 1 Gondangrejo. “Dari total 5 Rombel di SMAN 1 Gondangrejo yang disediakan saat ini baru sekitar 65 siswa yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Mungkin ini karena permasalahan lokasi sekolah yang berada di perbatasan kabupaten,” jelas Rohadi.
Sementara itu, Kabid Dikdas Disdikpora Kabupaten Karanganyar, Slamet Wiyadi, menjelaskan bahwa terkait jumlah Rombel yang ada di SMPN 2 Jenawi tersebut sudah sesuai dengan Juklak yang ada. “Tahun ini memang telah di buat sejumlah empat Rombel untuk SMPN 2 Jenawi. Tahun lalu, untuk sekolah tersebut, sebenarnya juga berjumlah empat Rombel,” jelas Slametr, Rabu (4/7).
Menurutnya, jika tahun lalu, SMPN 2 Jenawi telah membuka lima Rombel, berarti mereka justru telah menyalahi aturan. “Harusnya jika menambah Rombel dari yang telah ditetapkan, sekolah harus melapor ke dinas. Kalau tidak, berarti itu telah menyalahi aturan,” jelasnya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menargetkan akan mencapai 100 persen jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPPKAD Karanganyar, Tatag Prabawanto, kepada wartawan, Rabu (4/7). Tatag menjelaskan bahwa untuk mencapai penerimaan dari PBB sebanyak 100 persen, pihaknya akan membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. “Kami akan membantu KPP Pratama melakukan penyisiran kepada wajib-wajib pajak yang belum membayar pajak. Terkait rincian tunggakan pajak, itu lebih rinci adai KPP Pratama,” jelas Tatag , Rabu (4/7).
Sementara itu, Tatag menjelaskan bahwa pada tahun 2011 capaian penerimaan dari PBB telah melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun tersebut, capaian dari PBB berjumlah sekitar Rp 16,5 miliar. Jumlah tersebut mencapai 116 persen dari yang telah ditargetkan.
Untuk tahun 2012 sendiri, Tatag menyatakan, DPPKAD menargetkan akan mendapatkan pendapatan dari PBB sebesar Rp 18,5 miliar. Hingga saat ini, ia menjelaskan jumlah total yang telah dibayarkan wajib pajak sebesar Rp 6 miliar. “Sisa yang harus kami tagih kepada wajib pajak untuk tahun 2012 ini sebesar Rp 12,5 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menagih PBB kepada wajib pajak. “Kendala yang kami alami itu biasanya ada wajib pajak yang tak tercantum namanya. Selain itu, juga ada wajib pajak yang tak berdomisili di lokasi objek pajak tersebut,” papar Tatag.
Tatag berharap agar setiap terjadi transaksi perubahan hak atas tanah, agar segera dilanjuti oleh notaris. Ia menyampaikan perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Pembuat Akta Tanah (BPAT) dan KPP Pratama untuk pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB di  Karanganyar.
Pada tahun 2013 mendatang, pendapatan daerah yang berasal dari PBB akan penuh didapat oleh Pemkab Karanganyar. Tidak lagi dibagi dengan pemerintah pusat, seperti tahun-tahun sebelumnya.