Sebanyak 166 kepala keluarga di Kabupaten Karanganyar menunggu antrean program transmigrasi karena pada 2012, Karanganyar hanya mendapat jatah dari pemerintah pusat sebanyak 25 transmigran.

Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, 191 KK terdaftar sebagai calon transmigran. KK terbanyak berasal dari Kecamatan Karangpandan, yakni 152 KK, disusul Karanganyar Kota sebanyak 20 KK, Jenawi dengan 15 KK dan Ngargoyoso ada 4 KK.

“Pelaksanaan transmigrasi sekitar November 2012. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi tahun ini adalah Nunukan, Kalimantan, 15 KK dan Bengkulu 10 KK. Tahun ini jatah untuk Karanganyar menurun dari 30 menjadi 25 transmigran,” ungkap Kepala Dinsosnakertrans, Sumarno, Selasa (18/9/2012).

Sumarno mengatakan KK yang mengikuti program transmigrasi sebagian besar berasal dari daerah rawan bencana. Seperti Desa Gerdu, Karangpandan.

Sebanyak 15 KK di Desa Gerdu, Karangpandan, menurut Kepala Desa Gerdu, Suwarno, telah mengikuti sosialisasi dari Dinsosnakertrans. Dari 15 KK yang terdiri sekitar 56 jiwa, keseluruhan berasal dari Dusun Ngledok.
“Kondisi Desa Ngledok rawan longsor. Pernah ada penelitian yang dilakukan sebuah instansi dan hasilnya menunjukkan secara geologi wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan kawasan tempat tinggal. Oleh karena itu, ada usulan transmigrasi atau relokasi mandiri,” ungkap Suwarno.

Sumarno menambahkan, selain untuk merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana, program ini juga untuk meningkatkan taraf hidup transmigran. Sudah tersedia lahan dua hektar untuk ditinggali dan bercocok tanam. Selain itu biaya hidup selama satu tahun untuk sepasang suami istri dan dua anak juga sudah ditanggung pemerintah.

Kasus pemborgolan dua bocahdi Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar menurut psikolog tak bisa dianggap remeh.

Psikolog menilai kasus pemborgolan dua anak oleh oknum TNI AU karena diduga mencuri jambu air, Senin (17/9/2012) lalu, dapat menimbulkan trauma dan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak.

Psikolog asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tuti Harjani, menjelaskan dengan kejadian pemborgolan itu akan muncul banyak tanda tanya dalam diri korban. Meraka akan bertanya-tanya kenapa harus terjadi pemborgolan dan apa kesalahan yang mereka lakukan. Setelah itu akan muncul trauma dengan kemungkinan gejala yang berbeda. “Bisa jadi setelah itu anak menjadi pendiam atau pendendam,” Selasa.

Selain itu, dampak negatif lainnya dapat timbul jika pada saat pemborgolan itu korban diberi kata-kata kasar dan makian. Hal itu bisa menyebabkan anak menjadi pemalu, rendah diri, atau bahkan akan meniru perlakuan tersebut dan melampiaskannya kepada orang lain. “Itu sebagai bentuk balas dendam,” paparnya.

Seharusnya untuk menangani permasalah seperti itu, anak cukup diberi pengertian bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang salah dan tidak perlu diberi perlakuan berlebihan. “Sebenarnya anak jika sudah diberitahu dengan diberi pendampingan sudah bisa mengubah sikapnya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, IM, seorang bocah asal Bolon, Colomadu, Karanganyar, disekap dan diborgol jari oleh SP gara-gara memetik jambu air tanpa izin di halaman rumahnya. Bocah itu disekap bersama kawannya, AZ, di gudang rumah SP. Kondisi itu telah membuat keduanya trauma.

SH, ibunda IM, saat ditemui  di rumahnya, mengaku baru mengetahui kejadian itu setelah warga sekitar berkerumun meminta pembebasan dua bocah itu. Ibu-ibu sampai bercucuran air mata menyaksikan kejadian itu. Kedua bocah yang baru duduk di kelas IV dan VI SD itu baru dibebaskan setengah jam kemudian.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, menaikkan nilai sayembara pencegahan aksi pencurian sarana dan prasarana (Sarpras) lalu lintas (Lalin) di  kabupaten tersebut.

Sebelumnya Nunung menyediakan Rp500.000 bagi warga yang mampu menangkap pelaku pencurian Sarpras Lalin. Mulai kemarin dia menaikkan nilai sayembara jadi Rp750.000. Pernyataan itu disampaikan Nunung saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (17/9/2012).

“Sebenarnya saya sudah buka sayembara ini beberapa waktu lalu. Tapi masih saja terjadi aksi pencurian. Mulai sekarang saya naikkan nilai sayembara jadi Rp750.000 bagi yang berhasil menangkap tangan pelaku,” katanya.

Nunung mengungkapkan pencurian Sarpras Lalin seperti rambu-rambu terjadi di beberapa lokasi di Bumi Intanpari. Tapi pencurian paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Colomadu. Padahal Sarpras Lalin sangat dibutuhkan pengguna jalan demi terciptanya ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Sementara pada Senin pagi tim Dishubkominfo membagikan 1.000 leaflet kepada pengguna jalan di persimpangan Bejen, Papahan dan Godean. “Kegiatan ini untuk memeringati Hari Perhubungan Nasional,” imbuhnya.

Pembagian leaflet diharapkan bisa mendorong pengguna jalan meningkatkan standar keamanan dan ketertiban

Walikota Probolinggo, M Buchori mengaku siap mengadaptasi layanan mobile yang berkembang di Kabupaten Karanganyar saat ini. Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja ke Pemkab Karanganyar, Sabtu (15/9). Bahkan untuk memastikan pelayanan mobile tersebut benar-benar aktif, Buchori mencoba pelayanan pembuatan KTP yang hanya butuh waktu lima menit.
“Selama ini yang baru berjalan di Probolinggo hanyalah rekam data e-KTP, dan belum ada pelayanan mobile atau keliling semacam yang ada di Karanganyar,” ungkapnya. Nantinya, keberhasilan pelayanan ini akan diadaptasi dan diterapkan di Kota Probolinggo.
Sejumlah pelayanan mobile yang diperlihatkan oleh Pemkab Karanganyar, antara lain Ratna (Rakyat Terdaftar Negara Aman), Parsih (Pelayanan Air Bersih), Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah), dan Paryati (Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia).
Buchori menambahkan, selama ini setiap dua bulan sekali pihaknya rutin berkeliling ke perkotaan. Langkah ini untuk mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, kunjungannya ke Karanganyar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya. “Sebelum ke sini (Karanganyar), kami sudah berkunjung ke Yogyakarta dan Solo,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rina Iriani menyambut baik kunjungan dari Kota Probolinggo. Menurutnya, kunjungan ini sangat berarti untuk saling tukar dan mengadaptasi keberhasilan di daerah masing-masing. “Kalau di sini kan ada pelayanan mobile, tetapi yang menarik di Probolinggo kemarin adalah adanya kongres tukang becak. Nanti Karanganyar akan buat kongres apa ya?” ujarnya.
Sebelum masa jabatannya habis, Rina berharap dapat mewujudkan perekonomian kerakyatan serta mampu menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar akan mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk merevitalisasi total Pasar Jongke. Perencanaan revitalisasi sudah sampai pada tahap penyusunan detail enginering design (DED). Karena keterbatasan lahan, pasar yang saat ini ditempati lebih dari 900 pedagang itu akan dibuat dua lantai.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Sundoro, menjelaskan rencana revitalisasi sudah lama. Hal ini karena kondisi pasar yang dinilai sudah tidak sesuai dengan laju perkembangan lingkungan sekitar pasar. “Kalau idealnya itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau perkembangan lingkungan sekitar lamban, maka revitalisasi itu bisa lama. Tapi di sekitar Pasar Jongke termasuk cepat dan ini sudah waktunya untuk direvitalisasi,” paparnya, Sabtu (15/9).
Untuk anggarannya, Sundoro mengaku angka Rp 15 Miliar yang diajukan pada APBD 2013 itu dinilai layak untuk membangun pasar yang sudah lebih dari 10 tahun terakhir belum pernah direvitalisasi. “Nanti kami mengajukannya sebesar Rp 15 miliar, tetapi berapa yang disetujui kami belum tahu,” tandasnya.
Saat ini Disperindagkop sudah melakukan penjaringan kepada para pedagang yang bakal menempati pasar. Sementara untuk DED sudah diselesaikan sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, Sundoro belum berani melangkah untuk menyosialisasikan revitalisasi ini kepada para pedagang. Alasannya, hal ini baru rencana, sehingga dikhawatirkan justru akan membuat resah para pedagang.
Sementara, karena keterbatasan lahan yang tersedia, rencananya pasar yang bersebelahan dengan Terminal Jongke ini akan dibangun dua lantai. Disinggung mengenai dampaknya yang bisa membuat kondisi pasar sepi, Sundoro mengaku sudah memperhitungkannya. “Lha mau bagaimana lagi, karena memang lahannya tidak ada. Kalau ada (lahan) yang kami buat satu lantai,” tutur Sundoro.

Istri Kapolres Karanganyar AKBP Nazirwan Adji Wibowo, Elfrida (40), mengunjungi keluarga korban penembakan teroris Aipda Anumerta Dwi Data Subekti, Minggu (16/9). Kehadiran Elfrida selain untuk memberikan dukungan dan semangat, juga untuk mendampingi istri korban, Niken Sri Parawani (55), untuk sesi wawancara dengan Majalah Kemala Bhayangkari.
Kedatangan Elfrida ke rumah yang terletak di Jalan Bima Sakti No 28c, Ngringo Indah, RT 10 RW 22, Ngringo, Jaten, Karanganyar ditemani sejumlah anggota Bhayangkari lain. Seperti dari Polresta Surakarta, Polsek Serengan, dan juga Polsek Jaten.
Di sela-sela kunjungannya, Elfrida mengatakan, jika semua anggota Bhayangkari baik itu dari Solo dan Karanganyar adalah berteman. “Kami tidak melihat siapa kita, semuanya adalah teman. Jika salah satu ada yang merasakan kesusahan yang lain berusaha untuk memberikan motivasi,” katanya.
“Yang bisa dilakukan (keluarga korban) saat ini adalah meneruskan perjuangan dan menyiapkan anak-anak (untuk masa depan),” tambah Elfrida.
Sementara itu, istri korban, Niken Sri Parawani mengaku sedikit pun tidak menaruh dendam kepada pelaku. Ia sudah mengikhlaskan kepergian suaminya, meski hal itu dirasa sangat berat. “Kami hanya mengimbau kepada generasi yang akan datang jangan ikut-ikutan (terorisme) dan membunuh masa depan,” ujarnya.
Meski mengaku masih trauma dengan insiden yang menimpa suaminya, Niken masih berminat menjadikan anak bungsunya sebagai anggota kepolisian. “Memang masih trauma, tapi nanti kami akan kembali mendaftarkan putra kami Hani Tri Praja Gulta (19) yang saat ini masih kuliah di Unsa untuk menjadi polisi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar kekurangan jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dua tahun terakhir.

Saat ini jumlah PLKB aktif hanya 64 orang yang bertugas di 177 desa dan kelurahan. Padahal idealnya setiap PLKB hanya memegang tanggung jawab di dua desa/kelurahan.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) Karanganyar, Agus Heri Bindarto, saat ditemui, Jumat (14/9/2012).

Menurut dia tahun depan jumlah PLKB akan kembali berkurang sembilan orang. Sehingga praktis hanya bakal ada 55 PLKB aktif. Minimnya jumlah PLKB sebagai ujung tombak program KB, Agus menjelaskan, berdampak pada kurang optimalnya beberapa program.

“Jumlah ini sangat tidak ideal dibanding jumlah wilayah yang harus digarap. Selama ini kami terbentur moratorium, tapi untuk rekrutmen CPNS tahun depan kami sudah ajukan usulan,” katanya.

APBDes untuk PPKBD

Guna mengoptimalkan program di tengah kurangnya jumlah PLKB, Pemkab sedang mengupayakan optimalisasi peran pembantu pembina KB desa (PPKBD). Pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di Bumi Intanpari diminta menganggarkan dana untuk operasional PPKBD masing-masing. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selama ini dana operasional PPKBD dari APBD kabupaten masih jauh dari kata ideal. Rinciannya, dana operasional seorang PPKBD tahun 2011 Rp5.000/bulan. Kendati angkanya naik menjadi Rp10.000/bulan tahun ini tetap masih jauh dari standar. Sehingga dalam APBD perubahan angkanya dinaikkan lagi menjadi Rp20.000/bulan/orang selama setahun.

“Merujuk APBD perubahan, operasional PPKBD per bulan ditetapkan Rp20.000. Setiap PPKBD akan mendapat rapelan dana operasional untuk delapan bulan pertama 2012 saat pembayaran ketiga Desember mendatang. Sebab pembayaran dana operasional PPKBD dilakukan empat bulan sekali,” kata Agus.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menyatakan pengamanan car free day (CFD) sudah melibatkan semua unsur kendati masih terjadi sejumlah aksi pencurian.

Mulai dari Satpol Pamong Praja (PP), kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Penegasan itu disampaikan Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, saat ditemui di kantornya, Senin (10/9/2012).

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan pengguna CFD. Pengamanan internal terhadap barang berharga yang dibawa harus dilakukan dengan benar.

Bila hendak berjalan kaki di tempat penyelenggaraan CFD yakni Jl Lawu, Nunung mengimbau masyarakat menitipkan kendaraan termasuk sepeda onthel di tempat penitipan. Sehingga ada pengawasan melekat terhadap kendaraan itu.

“Silakan dititipkan saja di alun-alun bila sepeda tidak dipakai, tidak diparkir sembarangan. Karena korbannya masih anak-anak, saya kira kesadarannya masih kurang,” katanya.

Nunung melanjutkan, pihaknya akan melibatkan petugas Satlantas untuk mengamankan jalur CFD dari pengendara sepeda motor dan mobil. Sebab kewenangan penindakan terhadap pelanggar merupakan kewenangan Satlantas, bukan Dishubkominfo.

“Tapi yang pasti sosialisasi sudah kami lakukan sejak awal bahwa CFD steril dari kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Disinggung perihal kurangnya antusiasme masyarakat terhadap CFD, Nunung tidak sepakat. Menurut dia antusiasme masyarakat masih terbilang tinggi. Kendati diakui di beberapa titik Jl Lawu sepi selama penyelenggaraan CFD pukul 05.00 WIB hingga 09.00 WIB. Seperti yang terjadi mulai dari pertigaan tugu air mancur hingga Simpang Empat Papahan.

Sementara Kasi Pengawasan dan Pengamanan Dishubkominfo Karanganyar, Bambang Prasetya, mengakui antusiasme masyarakat Karanganyar terhadap CFD tidak setinggi daerah lain. Selain itu dia mengungkapkan masih sedikitnya jumlah pebisnis atau perusahaan yang memanfaatkan CFD untuk promosi bisnis. Padahal CFD terbuka bagi siapa saja yang ingin menggelar stan promosi produk dan sejenisnya.

Pemkab Karanganyar bakal merevitalisasi Pasar Jungke pada 2013 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi pasar tersebut senilai Rp15 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar, Sundoro, mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan revitalisasi Pasar Jungke karena kondisinya cukup memprihatinkan. Kios maupun los yang digunakan para pedagang tidak layak untuk berjualan. “Kondisinya memprihatinkan makanya mendesak untuk direvitalisasi. Memang usianya sudah tua, bahkan 10 tahun tidak ada perbaikan,” katanya saat ditemui.

Menurutnya, Detail Engineering Design (DED) telah dibuat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar. Pihaknya bakal mengajukan proposal anggaran melalui dana APBD 2013. Tak hanya itu, selama ini, pihaknya juga telah mengajukan proposal bantuan dana ke Pemerintah Pusat untuk membiayai revitalisasi pasar tersebut.

Selama pembangunan pasar, para pedagang bakal direlokasi ke pasar darurat sementara yang letaknya tak jauh dari Pasar Jungke. Selain pembangunan pasar secara fisik, pihaknya merencanakan membangun jalan yang mengelilingi pasar tersebut.

“Kami belum tahu apakah akan dibangun hanya berlantai satu atau tingkat. Biasanya, pedagang tidak mau berjualan jika ditempatkan di lantai dua,” paparnya.

Sementara Kabid Pengelolaan Pasar Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Budi Wahyono, mengatakan pedagang yang berjualan di Pasar Jungke berjumlah sekitar 935 pedagang. Mereka menempati kios, los maupum omprokan di dalam pasar.

Pihaknya akan merehab dua pasar tradisional di Karanganyar yakni Tawangmangu dan Karangpandan pada 2012. Pihaknya telah merehab empat pasar tradisional yakni Jatipuro, Mojogedang, Nglano dan Jungke. Anggaran yang digunakan merehab pasar tradisional berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian  Perdagangan senilai Rp1.000.030.000.

“Sekarang tinggal dua pasar yang belum direhab yakni Tawangmangu dan Karangpandan. mungkin akhir September atau Oktober bakal direhab,” jelasnya.

Berdasarkan data Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, jumlah pasar tradisional di Karanganyar sebanyak 22 pasar. Rinciannya, pasar berskala besar berjumlah 18 pasar sementara pasar berskala kecil sebanyak empat pasar.

Minimnya anggaran menghambat Perpustakaan Daerah (Perpusda) Karanganyar mencapai Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.

“Anggaran operasional kegiatan perpustakaan yang berasal dari APBD Karanganyar masih belum mencukupi. Per tahun baru dianggarkan sekitar Rp250 juta,” jelas Kepala Kantor Perpusda Karanganyar, Edi Yusworo, saat ditemui Solopos.com akhir pekan kemarin.

Sesuai Standar Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 2002 yang ditetapkan Perpustakaan Nasional Indonesia, setidaknya perpusda memiliki ruang koleksi, ruang majalah dan ruang pandang audio visual yang terpisah. Namun, perpusda Karanganyar belum memenuhinya. Demikian pula dengan pemisahan koleksi bacaan anak dan dewasa.

Perpusda Karanganyar memiliki koleksi sekitar 36.000 eksemplar buku. Sekitar 45% buku dalam kondisi rusak dan ada yang hilang tiap tahunnya.

“Pada 2011 lalu, kami tidak melakukan penambahan buku karena keterbatasan anggaran. Penambahan koleksi terakhir kami lakukan 2010 dengan anggaran Rp10 juta. Paling hanya bisa menambah sekitar 200 eksemplar. Tahun ini kami usahakan ada penambahan koleksi, tapi menunggu perubahan anggaran,” tambah salah seorang pustakawan di Perpusda Karanganyar, Sawaldi.

Edi kembali menuturkan pihaknya belum dapat maksimal mengolah perpustakaan. Selain keterbatasan anggaran, gedung perpustakaan juga belum paten. Sebentar lagi gedung perpustakaan akan pindah, tergusur pembangunan gedung Sekretariat Daerah yang baru. Rencana dalam waktu dekat ini Perpusda akan dipindah di gedung bekas rumah sakit dekat Akademi Keperawatan 17 Karanganyar.

“Kami berharap anggaran untuk pengembangan perpustakaan ditambah. Kami mencita-citakan perpustakaan yang layak dan sesuai standar, termasuk mamiliki kelengkapan IT,” ungkap Edi.