Ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tersebar merata di seluruh kecamatan di Karanganyar selama beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo, mengatakan selama musim kemarau penyakit ISPA sangat rentan menyerang masyarakat.
“Jumlah penderita ISPA mencapai 10 persen dari semua pasien yang sudah memeriksakan diri di rumah sakit dan puskesmas. Itu belum jumlah penderita ISPA yang belum memeriksakan diri,” ujar Cucuk, Jumat (5/10).
Diungkapkannya, penyakit ISPA disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur, namun penyebab utama karena virus. Sedangkan diagnosis yang termasuk dalam keadaan ISPA yaitu rhinitis, sinusitis, faringitis, tosilitis, dan laryngitis. “Awal gejala yang muncul itu biasanya badan terasa pegal (myalgia), hidung mulai beringus (rhinorrhea), batuk, sakit kepala, serta sakit pada bagian tenggorokan,” jelas Cucuk.
Cucuk melanjutkan, penyakit ISPA dibagi menjadi dua kategori yakni common cold yang dipicu oleh virus rhinovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, dan influenza yang dipicu oleh virus dengan berbagai tipe. Penyakit jenis ini juga sangat mudah menular ke orang lain. “Virus ini sangat mudah menular, jadi harus diwaspadai. Pola hidup sehat harus diterapkan sebagai pencegahan,” imbau Cucuk.
Ia juga mengimbau, para penderita ISPA untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Pencegahan bisa dilakukan dengan pola hidup sehat seperti memperhatikan kebersihan sanitasi air. “Penyebab ISPA bisa ditemui di mana saja, jadi harus bisa dicegah sedini mungkin. Polusi udara, peningkatan suhu juga menjadi penyebab merebaknya penyakit ini,” ujarnya.

Pemasangan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan di 20 titik di sejumlah kecamatan digagas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Karanganyar. Rencana tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami sebenarnya mengusulkan program penambahan penerangan jalan kepada Pemprov sejak tahun 2009 lalu,” ujar Kepala DKP Karanganyar, Maulan, Jumat (5/10).
Penambahan penerangan lampu jalan dengan tenaga surya tersebut, menurutnya, menjadi prioritas karena banyaknya aspirasi dari masyarakat. Wilayah yang nantinya akan mendapatkan penambahan penerangan jalan di antaranya ruas jalan di wilayah Kecamatan Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro (4J), Karangpandan, dan Tawangmangu.
Maulan menjelaskan lampu tersebut rencananya juga akan dipasang di jembatan-jembatan yang ada di beberapa ruas jalan. Untuk wilayah 4J rencananya ada lima titik yang akan dipasangi lampu tersebut. Sedangkan untuk Tawangmangu, pemasangan lampu akan dilakukan di daerah Kali Samin dan daerah Gumeng menuju Candi Cetho.
Maulan berharap usulan penambahan penerangan jalan tersebut bisa masuk dalam APBD 2013 mendatang. Sehingga jika disetujui bisa dipastikan angka kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut di malam hari akan berkurang. “Harapannya angka kecelakaan bisa berkurang,” kata Maulan.
Sementara itu, Kanit Laka Sat Lantas Polres Karanganyar, Iptu Andi Kadesma, menyambut baik program DKP tersebut. Menurutnya, penambahan penerangan jalan di daerah-daerah tersebut sangat membantu para pengguna jalan khususnya di malam hari. “Di daerah tersebut seperti wilayah 4J, Karangpandan, dan Tawangmangu diketahui sangat minim penerangan jalan sehingga rawan kecelakaan,” ujar Andi.
Andi menambahkan selain minimnya penerangan, jalan yang berkelok-kelok dan curam juga berbahaya bagi pengguna jalan. “Walaupun penerangan jalan nanti telah ditambah, kami harap masyarakat juga tetap disiplin dalam berlalu lintas,” imbaunya.

Hama tikus kembali menyerang lahan pertanian di Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan. Akibatnya, sekitar 200 hektare lahan sawah di desa tersebut terancam gagal panen di musim tanam kedua tahun ini.
Ketua Gabungan Petani Pengguna Air (GP2A) Desa Bangsri, Priyono, mengatakan diprediksi hanya tinggal 40 persen lahan pertanian yang bisa dipanen pada musim tanam kedua ini. “Selain tikus, kendala lainnya yaitu sulitnya pengairan. Air yang diandalkan hanya dari Jumog, dan itu pun minim sekali,” ujarnya usai mengikuti acara gropyokan tikus dengan Bupati Karanganyar Rina Iriani, Kodim 0727 Karanganyar, dan Polsek Karangpandan, Kamis (4/10).
Ketua Paguyuban Kelompok Tani Desa Bangsri, Sularno, menambahkan bahwa Pemkab harus segera memperbaiki Dam Bulan, yang merupakan sumber pengairan sawah di Desa Bangsri, karena sudah rusak.
“Sudah sekitar satu tahun ini, Dam Bulan untuk pengairan sawah telah rusak dan tidak bisa digunakan. Petani hanya mengandalkan jatah air yang berasal dari saluran irigasi utama seminggu sekali, sehingga tidak cukup,” keluh Sularno.
Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Karanganyar, Supramnaryo, mengungkapkan hama tikus merusak tanaman padi dengan menggigit batangnya. Batang padi tersebut tidaklah dimakan oleh hama tikus, melainkan untuk mencegah tumbuhnya taring pada tikus. “Biji padi yang dimakan tikus sebenarnya jumlahnya sedikit,” ujarnya.
Meskipun demikian, Supramnaryo, mengungkapkan pemberantasan hama tikus harus secepatnya dilakukan. Sebab perkembangbiakan hama tikus sangat cepat. “Satu ekor tikus betina bisa berkembang biak hingga 540 ekor. Jadi harus segera diberantas,” jelasnya.
Bupati Karanganyar, Rina Iriani, meminta kepada para petani untuk juga pro aktif untuk membasmi hama tikus. Menurutnya, petani harus bisa berinovasi dalam menanam saat musim kemarau tiba. “Kalau saat musim kemarau ada hama tikus yang suka makan padi, lebih baik tanam yang lain seperti kacang dan kedelai,” imbaunya.
Rina juga berjanji segera melakukan perbaikan pada Dam Bulan yang mengalami kerusakan. “Nanti akan segera dicek oleh DPU dan diperbaiki. Ini agar pengairan untuk sawah bisa kembali lancar,” janjinya.

Sebanyak 55 desa di Kabupaten Karanganyar akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) Desember 2012. Setelah itu, tepatnya bulan Februari 2013, Pilkades juga akan digelar di 91 desa di Bumi Intanpari.

Penjelasan itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Sunarno, di kantornya.

“Pilkades Desember untuk desa yang masa bakti kepala desanya habis Januari 2013, sedangkan Pilkades Februari untuk desa yang masa bakti kepala desanya selesai Maret,” katanya, Rabu (3/10/2012).

Menurut dia seharusnya Pilkades digelar serentak/bersamaan di 162 desa di Karanganyar. Tapi pada praktiknya Pilkades di 16 desa harus digelar di luar agenda semestinya lantaran kepala desa (Kades) berhalangan tetap seperti meninggal dunia. Untuk pengamanan pesta akbar tingkat desa itu akan dikerahkan personel dari Satpol Pamong Praja (PP) dibantu kepolisian, TNI dan pasukan Hansip/Linmas.

Sunarno menjelaskan Pilkades akhir tahun ini akan diikuti sebagian besar Kades incumbent. Terkait agenda besar Pilkades, Sunarno, mengimbau masyarakat tidak termakan umpan kosong berupa money politics dan sejenisnya. Melainkan harus menyalurkan hak suara sesuai hati nurani.

“Karena ini demokrasi maka pilihlah calon yang mempunyai kompetensi di bidang pemerintahan, punya kapasitas sebagai Kades,” tegasnya.

Namun menurut Sunarno saat ini belum ada manuver politik baik dari incumbent maupun tokoh yang bakal maju dalam pertarungan Pilkades. Penyebabnya wacana perpanjangan masa bakti kades dari lima tahun menjadi delapan tahun.
Sebagian besar Kades incumbent disinyalir berharap bahwa rencana perpanjangan masa jabatan tersebut bisa direalisasikan sebelum masa jabatan mereka habis.

Lebih lanjut Sunarno menerangkan jabatan Kades di masa datang bakal lebih menjanjikan. Alasannya mulai dari banyaknya bantuan keuangan, tunjangan jabatan Kades dan tunjangan perbaikan penghasilan.

Kades Pandeyan, Agung Wijayanto, menyatakan siap maju kembali dalam perebutan kursi Kades di wilayahnya. Hanya saja menurut dia saat ini belum ada manuver terkait agenda Pilkades. “Saat ini belum tampak juga siapa-siapa saja yang bakal maju sebagai calon Kades,” akunya.

Rusaknya sejumlah batu peninggalan zaman Megalithikum yang terdapat di situs Watu Kandang, di Dusun Ngasinan Lor, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih mendapat perhatian dari Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng. BP3 pun turun ke lapangan untuk mengecek kondisi situs tersebut, Selasa (2/10).
Staf Pemanfaatan BP3 Jateng, Denny Wahyu Hidayat, menjelaskan terdapat tiga buah batu di situs tersebut yang kondisinya rusak. Kerusakan tersebut terjadi bukanlah kesengajaan oleh warga sekitar. “Warga tidak tahu saja kalau batu-batu tersebut merupakan bagian dari situs purbakala,” kata Denny di lokasi situs Watu Kandang.
Deny memastikan bahwa sejumlah batuan yang terdapat di situs Watu Kandang memang berasal dari zaman Megalithikum. Pasalnya di situs itu didominasi batu-batu besar yang merupakan salah satu ciri dari peninggalan kebudayaan Megalithikum. “Kebudayaan zaman tersebut memang masih sangat sederhana,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Perlindungan BP3 Jateng, Harun Al Rasyid, menambahkan adanya kerusakan batu memang ada yang merusak dan tidak rusak alami. Namun ia memastikan tidak ada satu batu pun yang hilang di situs Watu Kandang.
Terkait keberadaan tanah milik warga yang berada di kawasan situs dan minta dibeli oleh BP3 Jateng, Harun enggan berkomentar. “Yang penting saat ini sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait keberadaan situs Watu Kandang ini,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Matesih, Titik Umarni, menuturkan ke depannya harus ada kerja sama dan sosialisasi dari BP3 Jateng terkait situs Watu Kandang. Hal ini agar masyarakat memahami pentingnya keberadaan situs bersejarah tersebut. “Saat ini diperlukan tindakan sosialisasi agar ada komunikasi yang baik antara semua pihak,” ujarnya.
Penjaga situs Watu Kandang, Giyatno, mengungkapkan hanya sebagian kecil tanah di kawasan situs yang telah dibebaskan (dibeli) oleh pemerintah. Untuk kelanjutannya ia tidak bisa memastikan. “Itu masih tergantung dari BP3 Jateng,” ujarnya. Luas situs Watu Kandang sendiri, menurut Giyatno, seluas 2 hektare dan terletak di pinggir jalan Matesih-Tawangmangu.

Hama tikus serang 10 hektare lahan pertanian padi yang hampir panen merata di seluruh wilayah Karanganyar. Sementara amukan hama tikus paling parah terjadi di Kecamatan Jaten dan Kebakkramat.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengatakan hama tikus paling banyak menyerang dua kecamatan itu di musim kemarau ini paling luas lahan tanaman padinya dibanding daerah lain. Apalagi, di kedua kecamatan tersebut kebutuhan air untuk irigasi mudah didapat karena adanya aliran Dam Colo. “Kalau wilayah lainnya kebanyakan menggunakan pompa air saat musim kemarau,” ujar Siti, Senin (1/10).

Menurutnya, 10 hektare lahan padi yang diserang tikus tersebut hampir mencapai separuh dari total lahan yang ditanami padi di musim kemarau ini. “Pada musim tanam kedua ini yang juga musim kemarau, hanya petani yang daerahnya ada sumber irigasi yang menanam padi, seperti Jaten, Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, dan Karangpandan,” tambah Siti.

Sementara itu, beberapa wilayah yang sumber airnya tidak bagus dan mengandalkan tadah hujan tidak menanam padi, seperti di wilayah Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, dan Jatiyoso. Hama tikus yang muncul tersebut lantaran lahan yang digunakan untuk menanam padi jumlahnya sedikit.

Sebagai antisipasi meluasnya hama tikus tersebut, rencananya Dispertanbunhut akan menggelar gropyokan tikus massal pada Kamis (4/10) di area sawah di wilayah Karangpandan. Kegiatan tersebut rencananya akan melibatkan unsur TNI dan Muspida. “Rencananya gropyokan tersebut akan dipimpin oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani dan Dandim 0727 Karanganyar Letkol (Inf) Eddy Basuki,” kata Siti.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Juliyatmono meminta Satpol PP untuk lebih pro aktif menindak tegas pelanggaran yang dilakukan toko modern. Hal itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No 17/2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Di dalam Perda tersebut terdapat tiga poin utama yang harus diperhatikan dan diawasi oleh Satpol PP yakni zona lokasi pendirian toko modern yang hanya berada di Kecamatan Jaten, Karanganyar Kota, dan Colomadu, kemudian jarak antara toko modern dan juga antara toko modern dengan toko tradisional minimal 500 meter. Sedangkan untuk jam operasional toko modern tidak diperbolehkan selama 24 jam.

“Penegak Perda itu kan Satpol PP. Harusnya Satpol PP yang lebih bisa pro aktif dan menindak tegas jika ada yang melanggar aturan,” tegas Juliyatmono, Minggu (30/9).

Meskipun Peraturan Bupati (Perbup) No 32/2012 yang menjadi petunjuk pelaksana (Juklak) Perda tersebut telah terbit sejak Juli lalu, namun penegakan aturan tersebut tak kunjung dilakukan. Penerapan aturan tentang toko modern tampaknya juga tak terlalu diindahkan oleh para pemilik toko modern.

Juliyatmono menjelaskan, Perda yang sudah dapat dijalankan dengan turunnya Perbup, seharusnya langsung diterapkan dan dikawal penerapannya. “Pengawalan dan penegakan Perda berada penuh di tangan Satpol PP,” kata Juliyatmono.

Ia mencontohkan, masih bertebarnya toko modern yang beroperasi hingga 24 jam penuh menunjukkan belum adanya tindakan tegas dari Satpol PP untuk menertibkan aturan tersebut. Di aturan tersebut, toko modern hanya diperbolehkan beroperasi selama 12 jam pada Senin hingga Jumat, yakni sejak pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu, jam operasional toko modern hingga pukul 22.00 WIB.

“Seharusnya, Satpol PP bisa menindak toko modern yang masih beroperasi selama 24 jam. Itu bisa dilihat, mana saja toko yang buka selama 24 jam, terus kemudian dilakukan penertiban,” ujar politikus dari Partai Golkar ini.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Karanganyar, Widarbo, mengakui bahwa pihaknya memang belum melakukan penertiban terhadap toko modern yang melanggar Perda tersebut. Namun ia berjanji segera melakukan penertiban sesuai dengan Perda yang berlaku. “Pasti akan kami tertibkan toko modern yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hanya saja nanti kita lihat waktunya,” ujar Widarbo.

Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar bakal melakukan jemput bola untuk merampungkan rekam data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Hingga kemarin data yang masuk baru 89 persen dari total wajib e-KTP sebanyak 652.091 penduduk.

Kepala Dispendukcapil Karanganyar, Sucahyo, mengatakan waktu terakhir pengumpulan data e-KTP itu sampai dengan akhir Oktober ini. “Capaian ini belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga harus dilakukan jemput bola untuk mendapatkan rekam data (e-KTP) tersebut,” jelas Sucahyo, Minggu (30/9).

Pihaknya pun optimistis sampai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan pengumpulan data akan selesai. Minimal akan tercapai di angka 90 persen dari jumlah penduduk wajib e-KTP.

“Untuk capaian rekam data antara 70-80 persen dinilai masih kurang, sedangkan di kisaran 81-90 persen dianggap cukup. Kemudian untuk kabupaten/kota yang bisa lebih dari 90 persen dinilai sudah sangat baik. Kami optimistis bisa lebih dari 90 persen,” ujar Sucahyo.

Terkait dengan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rekam data, Sucahyo mengaku, saat ini masih menelusuri data wajib e-KTP yang dimiliki Dispendukcapil. “Ini kami dengan para ketua RT/RW mendata langsung setiap warga yang tercatat wajib rekam data namun belum melakukannya,” jelasnya.

Sucahyo menambahkan, dengan cara tersebut maka proses rekam data akan semakin cepat. Apalagi saat ini rekam data bisa dilakukan di daerah domisili warga yang bersangkutan. “Jadi hanya dengan berbekal surat keterangan RT/RW, warga bisa langsung melakukan rekam data di tempatnya merantau atau berdomisili. Jadi warga yang merantau tak harus melakukan rekam data di Karanganyar,” ujarnya.

Menurut Sucahyo, jika ditemukan adanya kejadian tersebut, maka akan langsung dicoret daftar nama wajib e-KTP warga yang bersangkutan dari data Dispendukcapil Karanganyar. Karena nantinya, warga Karanganyar yang telah melakukan rekam data di daerah perantauan, secara otomatis akan menjadi warga di daerah tersebut.

Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu tepatnya jalur pendakian Candi Cetho, Kecamatan Jenawi dinyatakan padam pada Kamis (27/9/2012) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kendati demikian, tim gabungan masih bersiaga di sekitar lokasi kebakaran untuk melakukan penyisiran sisa-sisa kebakaran.

Informasi yang dihimpun, Jumat (28/2012, kebakaran hutan berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Karanganyar Emergency (KE), SAR, TNI dan warga sekitar. Proses pemadaman menggunakan metode manual dengan membuat parit mengelilingi lokasi kebakaran.

Area hutan yang terbakar sekitar 10 hektare di petak 63 E dan 63 F Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak. Tim gabungan harus berjalan kaki selama sekitar empat jam dari pos Candi Cetho ke lokasi kebakaran.

“Sebagian tim gabungan memang sudah turun namun sisanya masih bersiaga di lokasi kebakaran,” ujarnya Asisten Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Lawu Utara, Farkhan Masykur.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Aji Pratama Heru K, menjelaskan selama proses pemadaman, tim gabungan terkendala kondisi medan di lokasi kebakaran cukup terjal. Sebab, terdapat jurang dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Selain itu, pergerakan angin di sekitar lokasi kebakaran juga menjadi kendala. “Kondisi medan memang terjal, apalagi jarak dari pos pengamatan Candi Cetho menuju ke lokasi sekitar lima kilometer. Masih ada beberapa anggota tim gabungan yang memonitor di pos Candi Cetho,” jelasnya.

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono, menjanjikan perbaikan jalan secara menyuluruh di akhir masa jabatannya. Orang nomor satu di DPC PDI Perjuangan (PDIP) Karanganyar itu menargetkan sekitar 90 persen hingga 95 persen ruas jalan kabupaten sudah dalam kondisi bagus pada akhir tahun 2013. Penegasan itu disampaikan Paryono saat ditemui, Jumat (28/9/2012). “Kalau target ya setidaknya di atas 90 persen jalan sudah bagus tahun depan,” katanya.

Paryono menjelaskan saat ini dari 870 kilometer jalan di Bumi Intanpari, 20 persennya dalam kondisi rusak. Kerusakan terdiri 10 persen dengan status rusak sedang dan 10 persen lagi rusak berat. Contoh jalan rusak berat seperti jalur Grompol-Jambangan, Mojosongo-Wonosari, Ngangkruk-Jeruksawit, serta ruas antara Tasikmadu dengan Banjarharjo, Kebakkramat.

Pembenahan infrastruktur jalan jadi prioritas di setahun akhir masa jabatan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Paryono, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan rusak tahun depan mencapai Rp50 miliar. Namun keterbatasan anggaran belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diakui jadi kendala.

Untuk itu, Paryono melanjutkan, pihaknya akan melobi pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran guna perbaikan jalan di Bumi Intanpari. Penuturan senada disampaikan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Poniman. Menurut dia cukup banyak ruas jalan antar desa di wilayah Kecamatan Gondangrejo yang rusak. Dia mencontohkan jalan lintas Jetak, Wonorejo dengan Plesungan.

Di sepanjang ruas jalan yang sering dilalui kendaraan berat itu banyak lubang. Untuk itu Poniman mendesak bupati dan wakil bupati lebih fokus pananganan infrastruktur jalan pada akhir masa jabatan. Kendati diakuinya persoalan-persoalan yang lain juga butuh penyelesaian. Seperti penataan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya tenaga pengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).