Pemkab Karanganyar kesulitan dalam melakukan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warganya yang merantau ke luar kota. Hal tersebut menyebabkan target 100 persen rekam data wajib e-KTP pesimistis terpenuhi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar, Sucahyo, mengungkapkan, menjelang masuknya minggu ketiga Oktober ini proses perekaman data e-KTP baru mencapai 90,31 persen. Total wajib e-KTP di Karanganyar sendiri sekitar 652.091 jiwa.
“Sisa warga yang belum melakukan perekaman (e-KTP) merata di seluruh kecamatan yang ada. Meski batas waktu perekaman hanya sampai akhir Oktober ini, kami tetap berusaha mendatangi warga yang belum melakukan perekaman,” jelas Sucahyo, Minggu (14/9).
Meskipun sudah menyiagakan petugas perekaman e-KTP di seluruh kecamatan yang ada dan juga sudah melakukan jemput bola, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab warga yang didatangi rumahnya sering kali tidak ada di tempat. Sucahyo berharap jika ada warganya yang telah melakukan perekaman di daerah lain, segera melaporkan diri.
“Banyak warga yang berada di luar kota karena merantau. Kemungkinan mereka melakukan perekaman di daerah perantauan, dan itu diperbolehkan. Dengan surat dari RT/RW bisa melakukan perekaman di daerah domisili,” tambah Sucahyo.
Penambahan jumlah warga yang melakukan perekaman data e-KTP melalui jemput bola juga relatif sedikit. Setiap harinya, penambahan warga yang melakukan perekaman hanya sekitar lima jiwa saja. “Sampai batas akhir perekaman mungkin hanya mencapai 95 persen,” ujar Sucahyo.
Capaian rekam data hingga 95 persen, menurutnya, merupakan capaian maksimal dan tergolong sangat baik. “Penilaian untuk capaian rekam data antara 70-80 persen dinilai masih kurang, untuk 81-90 persen dianggap cukup. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang bisa lebih dari 90 persen dinilai sudah sangat baik,” jelas Sucahyo.

Candi Cetho dan Sukuh di Kabupaten Karanganyar tetap menjadi primadona wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini. Kendati serentetan aksi terorisme dan penangkapan terduga teroris terus terjadi di Kota Solo dan sekitarnya.

Hal itu diakui Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karanganyar, Iskam, ditemui wartawan di kantornya. “Sejauh ini tingkat kunjungan wisman ke Cetho dan Sukuh relatif stabil,” katanya, Jumat (12/10/2012).

Menurut dia dari sejumlah obyek wisata dei Bumi Intanpari hanya Candi Sukuh dan Cetho yang menjadi tujuan berkunjung wisman. Sebab wisman lebih tertarik melihat obyek wisata sejarah atau kebudayaan ketimbang wisata alam.  Hingga Agustus 2012 tercatat 4.779 wisman telah berkunjung ke obyek wisata candi di Karanganyar. Jumlah itu terdiri 1.835 wisman berkunjung ke Candi Ceto dan 2.944 wisman ke Sukuh.

Angka itu tidak terpaut jauh dengan jumlah wisman di Candi Ceto bulan Januari hingga Agustus tahun lalu sebanyak 1.703 orang. Namun perbedaan angka terlihat sedikit mencolok dari kunjungan wisman di Candi Sukuh periode Januari hingga Agustus tahun lalu yang mencapai 3.981 orang. Secara keseluruhan jumlah wisman di Candi Cetho dan Sukuh tahun ini dan 2011 lebih banyak ketimbang 2010.

Jumlah keseluruhan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Karanganyar tahun 2011 sebanyak 1.084.036 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Karanganyar tahun 2010 mencapai 1.100.314 orang.

Terdapat 21 obyek wisata di Bumi Intanpari yang rutin menjadi tujuan wisatawan. Tujuan utama wisatawan yakni air terjun Grojogan Sewu, agrowisata Sondokoro, Astana Giribangun, ari terjun Jumog dan Parang Ijo.  Kasi Sarana Wisata Disparbud Karanganyar, Trusni Totok, meyakini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Karanganyar masih bisa digenjot tahun ini. Sebab masih ada event bulan Suro dalam penanggalan Jawa dan semarak perayaan pergantian tahun.

Puluhan peternakan ayam di Karanganyar terancam ditutup apabila pengusaha atau pemilik peternakan tidak mengurus izin lingkungan. Selama ini, warga yang berdomisili di sekitar peternakan ayam sering mengeluhkan kondisi lingkungan yang kotor dan bau tidak sedap.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Karanganyar, Muhammad Hatta, mengatakan sesuai aturan para pemilik peternakan ayam harus meminta izin kepada warga sekitar yang berdomisili di sekitar kandang ayam. Namun kenyataannya, para pengusaha ternak ayam langsung mendirikan kandang ayam tanpa meminta izin warga sekitar sebelumnya. “Kami minta agar pemilik ternak ayam mengurus izin lingkungan agar tidak ada komplain dari warga sekitar,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sering menerima pengaduan dari warga yang resah karena lingkungannya kotor akibat dampak adanya kandang ayam. Apalagi pemilik peternakan ayam juga enggan mengurus izin lingkungan. Apabila telah mengantongi izin lingkungan maka segera dilaporkan ke instansi terkait agar diinventarisasi. “Masih banyak pengusaha peternakan ayam yang tidak mengurus izin lingkungan, tahu-tahu kami mendapatkan aduan dari warga yang akan menyegel kandang ayam. Kesadaran pemilik peternakan ayam sangat minim,” katanya. Selama 2011, pengusaha peternakan ayam yang melaporkan izin lingkungan ke Disnakkan berjumlah 11 orang. Padahal, peternakan ayam jenis rakyat berjumlah puluhan yang tersebar di seluruh wilayah Karanganyar.

Sementara seorang pemilik peternakan ayam, Khadiran, menyatakan dia meminta izin kepada warga sekitar yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari kandang ayam. Setelah disetujui warga maka dia baru berani mendirikan kandang ayam. Kandang ayam dengan permukiman penduduk berjarak minimal 500 meter.

Dia menambahkan para pemilik peternakan ayam kurang memahami aturan mengenai izin lingkungan tersebut. Sehingga mereka langsung mendirikan kandang ayam apabila sudah mendapatkan lokasi peternakan ayam. “Kebanyakan memang tidak tahu karena biasanya lokasi kandang ayam di tengah-tengah perkebunan atau ladang,” imbuhnya.

Adanya banyak persamaan terkait keberadaan situs-situs purbakala dan cagar budaya membuat Pemkab Gianyar, Bali berkunjung ke Kabupaten Karanganyar. Dengan ramah rombongan Pemkab Gianyar yang dipimpin langsung oleh Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, diterima oleh Bupati Karangayar, Rina Iriani di ruang Anturium Rumah Dinas Bupati, Kamis (11/10).

Bupati Gianyar, Tjokorda Oka, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemkab Karanganyar dalam pengelolaan dan pemanfaatan situs-situs purbakala yang ada. “Kami ingin melihat upaya Pemkab Karanganyar dalam upaya mengajak masyarakat turut serta merawat situs,” ungkap Oka.

Pemeliharaan situs-situs purbakala di Kabupaten Gianyar, menurut Oka, sangatlah terbantu dengan peran aktif masyarakat. Sebab situs-situs purbakala di Gianyar masih banyak digunakan sebagai tempat sembahyang oleh masyarakat.

Meskipun pemeliharaan situs purbakala sangat terbantu oleh peran serta masyarakat, Oka mengaku Pemkab Gianyar tetap tidak bisa mengeksploitasi secara besar-besaran situs purbakala itu untuk tujuan pariwisata.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan Pemkab Karanganyar telah melakukan kerja sama di bidang pariwisata dengan Pemkab Gianyar sejak tahun 2004. Menurutnya, Pemkab Gianyar memberikan motivasi tersendiri bagi Pemkab Karanganyar untuk menjaga situs-situs purbakala yang ada.

“Kami tentunya juga ingin bisa merawat situs dan cagar budaya dengan baik seperti di Gianyar. Bagaimana caranya masyarakat bisa mau tetap merawat situs yang ada dan tidak merusak,” jelas Rina.

Sedikitnya 83 desa dari total 177 desa di Karanganyar berisiko tinggi mengalami pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena  kondisi sanitasi lingkungan yang sangat buruk, ditambah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karanganyar, Sutarno, mengatakan fakta tersebut terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Karanganyar. “Hasil penelitian itu tertuang dalam buku putih yang akan digunakan untuk pembangunan ke depannya,” kata Sutarno, Kamis (11/10).

Untuk kategori sangat tinggi terkena pencemaran lingkungan terdapat di enam desa, yakni Desa Wonokeli di Kecamatan Jatiyoso, Desa Jatimulyo dan Jatisobo di Kecamatan Jatipuro, Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat, Desa Mojoroto di Kecamatan Mojogedang, dan Desa Botok di Kecamatan Kerjo.

“77 Desa masuk risiko tinggi, 54 desa pada kategori sedang, dan hanya ada 40 desa yang berada dalam kategori ringan. Yang ringan dari ancaman pencemaran lingkungan tak sampai 25 persen dari seluruh wilayah yang ada,” ujar Sutarno.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim PPSP tersebut, menurut Sutarno, meliputi berbagai unsur seperti kondisi air bersih, pencemaran limbah cair akibat sistem pembuangan limbah domestik, pengelolaan sampah, kondisi drainase, perilaku sehat, kondisi jamban, dan kebiasaan membuang air besar.

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Karanganyar, Fatkhul Munir, menyatakan temuan penelitian tersebut sangat mengkhawatirkan dari sisi kesehatan. Ia berharap agar buku putih yang ada dapat menjadi awal penanganan kesehatan secara menyeluruh di Karanganyar.

Untuk kebiasaan buang air besar, Munir menjelaskan, sudah terdapat 84 persen warga yang melakukannya di jamban milik pribadi. Selebihnya ada warga yang membuang di tegalan, WC umum, dan tempat terbuka lainnya. Selain itu, pembuatan jamban yang asal-asalan juga haruslah menjadi perhatian.

“Baru 71 persen warga yang memiliki septic tank dan jamban pun banyak yang dibuat asal-asalan. Pembuatan septic tank langsung dirembeskan ke air dan tidak dikuras dalam waktu lama juga tidak baik, karena air yang dirembeskan ke tanah dari septic tank berdekatan dengan sumur untuk air minum,” ujar Munir.

Para petani di daerah Popongan, Karanganyar Kota terpaksa memusokan tanaman padinya lantaran tidak mendapat pasokan air yang mencukupi. Rata-rata umur padi yang dipusokan tersebut baru dua bulan dengan kondisi sudah mengering.
Salah seorang petani asal Dusun Arjosari, Popongan, Karanganyar Kota, Sunardi (55), mengatakan para petani di daerahnya tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa memotong tanaman padinya untuk dijadikan makanan ternak. “Karena sudah mengering ya dipotong saja untuk pakan ternak. Ya lebih bermanfaat daripada didiamkan,” ujarnya, Rabu (10/10).
Saat dibabat, tanaman padi milik Sunardi tampak kuning kecokelatan karena kekeringan. Bersama dengan beberapa petani lainnya, ia sebenarnya mengaku sedih dengan pilihan tersebut. “Saya sedih, namun ini risiko menanam padi di musim kemarau. Kami kira masih dapat pasokan air dari irigasi. Ternyata hanya saat awal menanam saja (dapat pasokan air). Mau pakai disel juga tidak ada,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan Pawiro (60), petani asal daerah setempat. Ia mengaku bahwa sekitar 50 persen lahan dari total 100 hektare lahan yang ditanami padi tidak bisa dipanen. Sedangkan sisanya yang bisa dipanen itu pun kualitasnya tidak begitu baik. “Biasanya saat air cukup hasil padi pasti melimpah dengan kualitas yang sangat bagus. Karena ini musim kemarau, ya ini risikonya,” ungkap Pawiro.
Terkait kerugian yang dialami, Pawiro mengaku, bisa mencapai Rp 6 juta di setiap hektarenya. Nilai tersebut baru ongkos produksi, belum lagi ongkos tenaga kerja dan ongkos di luar produksi lainnya. “Kalau padi tersebut panen, kami bisa menghasilkan Rp 18 juta per hektare. Itu minimal, bahkan kadang bisa lebih,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengakui adanya lahan padi yang dipusokan dalam musim tanam kedua ini. Namun pihaknya masih akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait luas lahan padi yang dipusokan. “Kami masih mengecek di lapangan, biasanya laporan tengah bulan sudah ada datanya. Itu wajar karena saat ini baru akan menginjak musim hujan,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian banyaknya padi yang dipusokan karena kekeringan tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Sehingga diharapkan para petani mendapatkan bantuan benih untuk musim tanam ketiga kelak. “Tapi kami hanya mengusulkan, itu terserah pusat,” ujarnya.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Karanganyar segera merelokasi enam pedagang buah di depan mal Luwes yang kiosnya terbakar beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas Harian (Plh) Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Larmanto, mengatakan saat ini pihaknya masih mencari tempat berdagang yang baru untuk keenam pedagang buah tersebut. “Kami masih membahas soal relokasi dengan beberapa instansi terkait,” ujarnya, Selasa (9/10).
Diungkapkannya, relokasi yang akan dilakukan juga akan melihat kepentingan para pedagang buah yang bersangkutan. Sehingga para pedagang tidak perlu khawatir bakal ditinggal pembelinya. “Tempat yang akan kami sediakan pasti akan tetap bisa dijangkau oleh para pembeli setianya,” ujar Larmanto.
Diakuinya, saat ini masih terus menyurvei lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi para pedagang buah. Tempat relokasi nantinya juga bakal didiskusikan dengan para pedagang.
Kepala Satpol PP Karanganyar, Widarbo, menambahkan akan tetap menertibkan para pedagang buah yang terdapat di depan mal Luwes meskipun tidak terjadi insiden kebakaran. Saat ini Satpol PP bersama dengan Disperindagkop, Dishubkominfo, dan Bappeda masih terus membahas relokasi tersebut. “Untuk saat ini kami memang belum melibatkan para pedagang buah tersebut secara langsung untuk membahas lokasi relokasi,” ujar Widarbo.
Menurutnya, dari hasil pembahasan antardinas untuk sementara lokasi relokasi di daerah Terminal Papahan. Di lokasi tersebut untuk saat ini dianggap paling memungkinkan. “Lokasinya di Terminal Papahan, menghadap ke arah timur. Itu rencana sementara ini, karena belum mendapatkan lokasi lain,” katanya.
Widarbo mengaku, sebelum terjadi kebakaran kios buah tersebut, pihaknya sudah sempat meminta kepada para pedagang buah untuk berhenti berjualan. “Sejak sebelum terbakar kami sudah meminta para pedagang untuk pindah, tetapi mereka masih ngeyel,” tambahnya.
Untuk kios pedagang buah tersebut, menurut Widarbo, rencananya akan disiapkan tenda seperti di Pasar Jumat di depan Alun-alun Karanganyar.

Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Karanganyar, Ign Triyanto, berharap proses seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jateng waktunya diperpanjang. Pasalnya, waktu yang diberikan sangat mepet karena berbenturan dengan jadwal sosialisasi calon anggota Panwaslu.
“Bawaslu Jateng meminta kita membantu melakukan sosialisasi seleksi calon anggota Panwaslu, dan suratnya baru datang tadi padi (kemarin). Tapi pendaftarannya langsung ditutup besok (hari ini),” katanya, Selasa (9/10).
Diakuinya, untuk menindaklanjuti surat itu memerlukan waktu yang tidak singkat. “Suratnya memang tertanggal 3 Oktober namun baru datang sekarang (kemarin). Tapi kami langsung mengirimkan surat ini ke seluruh kecamatan karena waktunya sangat mepet,” jelasnya.
Meskipun pihaknya telah menginformasikan hal tersebut ke seluruh kecamatan, namun warga yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Panwaslu tentu akan kesulitan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
“Kami sudah menghubungi tim seleksi calon anggota Panwaslu, namun belum bisa memberikan jawaban dan masih berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami hanya meminta untuk ada perpanjangan waktu sekitar satu minggu,” tambah Triyanto. Menurutnya, dengan adanya perpanjangan waktu diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi dan seleksi anggota Panwaslu.
Sementara itu, anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, mengatakan saat ini pihaknya masih akan tetap menggunakan jadwal semula. Yakni, pendaftaran secara langsung di kantor Bawaslu Jateng dan ditunggu sampai hari ini, Rabu (10/10) pukul 16.00 WIB.
Menurutnya, Bawaslu juga telah melakukan sosialisasi sejak jauh-jauh hari melalui website Bawaslu Jateng dan juga berbagai sosial media. “Kami rasa walaupun pendaftaran Panwaslu dianggap singkat, tetapi syaratnya juga tidak terlalu sulit dan dipermudah,” jelas Teguh dihubungi via telepon.

Jumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) di daerah Karangpandan ditambah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar. Penambahan lampu PJU sebanyak 11 buah itu merupakan bantuan dari Pemprov Jawa Tengah.
Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, mengatakan bantuan belasan lampu itu merupakan jatah tahun ini. Semua lampu menurutnya sudah dipasang di titik-titik tertentu di wilayah Kecamatan Karangpandan.
“Pemasangan lampu PJU dilakukan di jalan depan Pasar Karangpandan ke arah barat sepanjang 1 kilometer. Jarak antarlampu PJU sekitar 100 meter,” jelas Nunung, Senin (8/10).
Menurutnya, dipilihnya sepanjang jalan itu karena kondisinya sangat gelap jika malam hari. Hal itu selain untuk mengurangi kemungkinan adanya tindak kriminal, juga untuk mengurangi angka kecelakaan.
Dalam waktu dekat, selain Karangpandan akan diusulkan penambahan lampu PJU di daerah-daerah lain. Usulan sebelumnya pernah dilayangkan yaitu untuk daerah Colomadu. Namun karena berbagai pertimbangan, untuk Colomadu ditunda dan diganti Karangpandan.
“Ini demi kepentingan pengguna jalan dan masyarakat. Sebelum bulan Ramadan kemarin, kami juga sudah menambah lampu PJU di daerah Kebakkramat,” ungkap Nunung.
Sementara itu, Kapolsek Karangpandan, AKP Sutami, mengatakan penambahan lampu PJU di daerah Pasar Karangpandan tersebut sangatlah bermanfaat terutama untuk mengurangi angka kecelakaan.
“Adanya lampu JPU yang baru ini semoga bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas karena jalan di malam hari gelap. Selain itu, tindak kriminal di malam hari juga bisa berkurang,” ujar Sutami.

Jl Solo-Tawangmangu tepatnya di sekitar lokasi proyek fly over Palur, Jaten, Karanganyar, rawan kecelakaan menyusul mulai turunnya hujan beberapa hari terakhir.

Berdasarkan pengamatan, Senin (8/10/2012), tanah galian proyek terbawa air hujan dan menyelimuti sebagian badan jalan. Selain itu terdapat juga genangan air hujan di pinggir jalan. Hingga tengah hari genangan air tidak juga hilang. Penyebabnya tidak adanya lubang buangan ke gorong-gorong. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas di dekat lokasi proyek khususnya para pengendara motor.

Salah seorang warga Desa Dagen, Jaten, Harto Wiyono, saat ditemui menuturkan air hujan menggenang di pinggir jalan lantaran lubang buangan ke gorong-gorong tidak ada. “Dulu memang ada tapi kemudian mampat, sehingga ditutup sekalian oleh warga,” akunya.

Harto mengakui badan Jl Solo-Tawangmangu dekat lokasi proyek fly over menjadi licin semenjak hujan mulai mengguyur. Sebab ada sebagian tanah galian yang terbawa air hujan dan menyelimuti badan jalan. Namun sudah ada tim pembersih tanah dari pelaksana proyek fly over. “Sejauh ini belum ada korban karena jalan licin. Sebab dalam sehari bisa dua hingga empat kali dibersihkan,” imbuhnya.

Camat Jaten, Bachtiyar Syarif, menjelaskan fly over Palur merupakan proyek multiyears. Artinya pengerjaan proyek bakal berlangsung selama beberapa tahun anggaran. “Informasi yang saya terima proyek ini akan dikerjakan hingga tahun depan, bisa juga sampai 2014,” terangnya. Disinggung mengenai pembebasan lahan di pinggir Jl Solo-Tawangmangu, Bachtiyar mengatakan belum masuk anggaran tahun ini. Program yang bakal menyedot anggaran daerah tidak sedikit itu diperkirakan baru masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karanganyar 2013.

Sedangkan Wakil Bupati Karanganyar, Paryono, menyatakan sedang mengupayakan sharing dana pembebasan lahan dari Provinsi Jawa Tengah. Alasannya, keterbatasan APBD Karanganyar yang sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai negeri sipil (PNS).