Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar segera membangun gudang cadangan pangan kabupaten di Kelurahan Bejen.

Anggaran pembangunan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) 2012 senilai Rp544.873.000. Penjelasan itu disampaikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Karanganyar, Liliyani.

Menurut dia lahan yang akan digunakan untuk lokasi gudang adalah aset Pemkab Karanganyar. KKP telah mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.

“Permohonan resmi penggunaan aset lahan sudah kami sampaikan kepada bupati. Rencananya Rabu (24/10/2012) besok proses pembangunan akan masuk ULP [unit layanan pengadaan-layanan pengadaan secara slektronik],” katanya, saat ditemui Senin (22/10/2012), di kantornya.

Luas lahan yang diminta untuk pembangunan gudang sekitar 1.000 meter persegi. Namun dari luasan tersebut, lahan yang digunakan untuk gudang sekitar 20 meter x 15 meter dan halaman 10 meter x 12 meter. Secara bertahap, sisa lahan akan dimanfaatkan untuk lantai jemur. “Selama ini lahan aset Pemkab ini berupa lahan pertanian produktif,” imbuhnya.

Liliyani menjelaskan gudang cadangan pangan penting untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat Bumi Intanpari. Utamanya bila terjadi bencana, cuaca buruk, gagal panen dan kekeringan. Hanya saja untuk mekanisme detailnya, dia melanjutkan, sedang dalam perumusan lebih lanjut.  “Yang jelas nantinya akan dibentuk kelembagaan sebagai pengelola gudang. Pengelola ini di bawah kendali KKP,” terangnya.

Menurut Liliyani, akan ada pelatihan lebih detail oleh pemerintah pusat mengenai pemanfaatan gudang cadangan pangan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, meminta proses pembangunan gudang cadangan pangan dikebut. Sebab waktu efektif pembangunan gudang sudah sangat mepet, sekitar dua bulan.

“Bila benar DAK-nya tahun ini, ya harus cepat dibangun dan selesaikan. Waktunya mepet sekali. Pengelola juga harus punya rencana pemanfaatan,” tegas dia.

Sejumlah rumah warga Dusun Jetak, Wonorejo, Gondangrejo, dibongkar, beberapa hari terakhir menyusul dilanjutkannya pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker).

Pada Selasa (23/10), pembongkaran rumah warga sudah hampir rampung. Satu alat berat berupa ekskavator dioperasikan untuk merobohkan rumah-rumah permanen warga. Proses pembongkaran rumah menjadi tontonan warga dan pengguna Jl Solo-Purwodadi yang sedang melintas.

Informasi yang diperoleh di lokasi pembongkaran terdapat dua bangunan besar yang belum bisa dirobohkan pelaksana proyek. Dua bangunan itu yakni Masjid At Takwa dan sekolah luar biasa (SLB). Pelaksana proyek memasang pagar dari seng sebagai pembatas area masjid dengan lahan proyek.

Kepala Desa (Kades) Wonorejo, Suhud Ansori, mengungkapkan dua bangunan tersebut belum dirobohkan lantaran belum ada ganti rugi. Proses pemberian ganti rugi/kompensasi masih dalam tahap pengurusan berkas-berkas. “Tanah masjid ini tanah wakaf, prosesnya masih berjalan. Selain masjid, ada juga SLB yang belum akan dibongkar waktu dekat ini,” katanya.

Mengenai pembongkaran rumah, Suhud menjelaskan, ada enam bangunan yang disasar. Enam pemilik rumah sudah mendapatkan ganti rugi/kompensasi sejak beberapa waktu lalu. Artinya, dia menegaskan, warga pemilik rumah tidak memprotes langkah pembongkaran rumah itu. “Ada enam rumah yang dibongkar. Warga tidak keberatan karena sudah dapat ganti rugi,” imbuhnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Karanganyar, Any Indrihastuti, menjelaskan secara prinsip pembebasan lahan di Gondangrejo tidak ada masalah. Di sisi lain menurut dia bakal ada tiga interchange atau jalur masuk dan keluar jalan tol Soker, ke wilayah Karanganyar. Tiga interchange tersebut di Desa Ngasem dan Klodaran, Colomadu serta Desa Kemiri, Kebakkramat.

Interchange tol Soker diyakini bisa berdampak positif bagi wilayah di sekitarnya. Utamanya untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Seperti potensi pengembangan usaha warung makan hingga melonjaknya harga tanah milik warga. Any menargetkan pembebasan seluruh lahan untuk jalan tol Soker rampung tahun depan, bersamaan dengan selesainya masa jabatan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jl Solo-Tawangmangu, Selasa (23/10/2012). Kali ini truk pengangkut semen hilang kendali lantas mena brak traffic light atau lampu bangjo di Simpang Tiga Benawa, Ngringo, Jaten.

Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.15 WIB. Ketika itu truk pengangkut semen berpelat nomor F 9616 F melaju dari arah Solo. Mendekati Simpang Tiga Benawa, sang sopir, Sarjono, mencoba mengerem laju kendaraan lantaran lampu bangjo menyala merah. Namun betapa kagetnya laki-laki berumur 40-an tahun itu mengetahui rem kendaraannya blong.

Apalagi arus kendaraan yang menyeberang jalan sangat padat. Secara reflek Sarjono membanting setir kendaraannya yang melaju dengan kecepatan 30 kilometer/jam, ke arah kiri. Aksi tersebut sempat menyerempet seorang pengendara sepeda motor Jupiter berpelat nomor H 3682 HF.

Pengendara sepeda motor bernama Wawan, 30, asal Sukoharjo pun jatuh terjerembab mencium aspal. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan di bagian siku dan kaki kiri. Sedangkan truk yang dikendarai Sarjono baru berhenti saat menyeruduk traffic light tenaga sinar matahari di pinggir jalan.

Sarjono dan kernetnya, Domin, tidak mengalami luka berarti. Namun mereka harus berurusan dengan korban, Wawan, yang notabene pekerja di sebuah toko penyedia suku cadang industri tekstil. Bos dari Wawan yakni Edy meminta ganti rugi kerusakan sepeda motor dan pengobatan bagi karyawannya. “Kami hanya minta itu, bila deal tidak usah proses hukum,” tegasnya.

Sedangkan Sarjono mengaku dalam keadaan sangat sadar dan tidak mengantuk saat mengendarai truk. Menurut dia rem blong menjadi satu-satunya penyebab kecelakaan. “Saya tidak sedang mengantuk atau lalai saat mengendarai truk. Kecelakaan ini semata karena rem saya blong. Saya kaget sehingga reflek banting setir ke arah kiri,” aku dia memelas.

Warga yang berdomisili di sekitar lereng Gunung Lawu diminta waspada saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Pasalnya, daerah itu rawan terjadi bencana alam tanah longsor.

Informasi yang dihimpun, beberapa warga Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu merasakan pergerakan tanah sejak beberapa hari terakhir. Mereka mengkhawatirkan terjadi tanah longsor saat terjadi hujan selama berjam-jam. Selama ini, Dusun Guyon merupakan daerah rawan tanah longsor yang disertai dengan pergerakan tanah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Aji Pratama Heru K,  mengatakan terdapat 34 titik yang tersebar di delapan kecamatan teridentifikasi rawan longsor. Sebagian daerah tersebut berada di sabuk Gunung Lawu.

“Daerah yang rawan longsor terdapat di lereng terutama di wilayah sabuk Gunung Lawu. Kami minta agar warga waspada selama musim penghujan,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, kondisi sebagian tanah di sekitar lereng Gunung Lawu mengalami kelapukan tingkat tinggi. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, lokasi tersebut rawan longsor. Lereng gunung yang ketinggiannya lebih dari 15 derajat termasuk kategori bahaya.

Selama ini, pihaknya telah memasang 13 unit alat early warning system (EWS). Apabila terjadi pergerakan tanah maka sirine peringatan akan berbunyi. Apabila sirine berbunyi maka warga diminta untuk mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. “Pemasangan alat hanya di lokasi rawan longsor karena alatnya terbatas,” ungkapnya.

Sementara seorang warga Dusun Guyon, Partidi, mengatakan pergerakan tanah terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah Karanganyar sejak beberapa hari lalu. Namun, pergerakan tanah tersebut hanya sesaat. Kendari demikian, warga tetap khawatir apabila tanah ambles dan menimpa rumah.

Sebanyak 30.000 bidang tanah atau sekitar 11,3 persen tanah di wilayah Karanganyar belum bersertifikat.

Sementara kasus sengketa tanah di Karanganyar sebanyak tujuh kasus. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Aris Widarko Budiharjo, mengatakan total tanah di seluruh Karanganyar seluas 440.000 bidang tanah.

Sementara bidang tanah yang telah bersertifikasi sebanyak 410.000 bidang tanah. Mayoritas bidang tanah yang belum bersertifikat terletak di pedesaan.

“Ini hanya estimasi saja, kami tetap berupaya agar seluruh bidang tanah di Karanganyar bersertifikat,” ujarnya seusai launching layanan anggota masyarakat (Layangmas) berbasis Geo KKP di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (19/10/2012).

Menurutnya, dengan menerapkan sistem database berbasis Geo KKP maka dapat diketahui letak, pemilik dan status bidang tanah secara jelas. Sehingga tidak terjadi sengketa tanah yang disebabkan beberapa faktor seperti administrasi yang tumpang tindih dan warisan. Selain itu, seluruh bidang tanah harus terdaftar dalam Geo KKP sehingga mempercepat pelayanan administrasi pengurusan sertifikat tanah. Sebab sistem berbasis Geo KKP menggunakan peta satelit sehingga dapat memantau seluruh bidang tanah di setiap wilayah.

Sementara Kepala BPN, Hendarman Supanji, menyatakan penerapan sistem berbasis Geo KKP akan dilakukan di seluruh Indonesia. Pihaknya juga melakukan pendataan mengenai luas lahan pertanian di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menginventarisir lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau sektor industri.

Dengan adanya sistem berbasis Geo KKP, dia berharap tidak ada permasalahan pertanahan seperti sengketa tanah di Indonesia. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 4.000 kasus sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus sengketa tanah terletak di 100.000.000 bidang tanah di Indonesia.

Bupati Karanganyar Rina Iriani menegaskan bahwa situs purbakala Watu Kandang yang berada di Dusun Ngasinan Lor, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih harus dilindungi. Warga sekitar dilarang keras merusak situs yang dianggap bersejarah tersebut.

“Kita semua harus melihat dari sisi dan nilai sejarah terkait keberadaan situs Watu Kandang. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melindungi situs. Jangan sampai batu-batu bersejarah ini dipecah atau dirusak. Tidak boleh neko-neko,” ujar Rina saat berkunjung ke lokasi situs, Selasa (16/10).

Rina juga sempat berdiskusi dengan beberapa warga untuk menyamakan persepsi bahwa peninggalan zaman Megalithikum itu harus dijaga. Kedatangan Rina juga untuk memastikan situs Watu Kandang dalam kondisi baik.

Sementara terkait dengan ganti rugi tanah milik warga yang masuk area situs, Rina mengaku itu merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. “Apakah nanti akan ada ganti rugi atau warga tetap diperbolehkan menanam di tanah tersebut sambil merawat situs, merupakan kesepakatan antara warga dan BPCB. Yang terpenting saat ini situs tersebut dalam kondisi aman,” ujarnya.

Di situs Watu Kandang tersebut terdapat sekitar 3 hektare tanah warga yang diketahui merupakan bagian dari situs tersebut. Sehingga warga diharapkan melaporkan sertifikat tanahnya kepada pihak kecamatan.

Camat Matesih, Murdatmo, mengatakan pihak BPCB Jawa Tengah akan melakukan pengkajian ulang terkait daerah yang merupakan bagian dari cagar budaya situs Watu Kandang. “Perwakilan BPCB  yang datang akan melapor ke atasannya untuk membahas hal tersebut. Apakah akan ada ganti untung ataukah akan ada kompensasi perawatan bagi warga, kita tunggu saja,” jelas Murdatmo.

Salah satu warga yang memiliki tanah di areal tersebut, Ratmowiyoto, menyambut baik ajakan bupati untuk menjaga dan melestarikan situs bersejarah tersebut. Ia bersama dengan sejumlah warga lain pun menyatakan kesiapannya untuk turut serta melestarikan situs tersebut. “Ini sudah kesepakatan warga. Saya juga berharap dapat terus menanam di tanah saya, karena itu adalah mata pencaharian kami,” jelasnya.

Bupati Karanganyar Rina Iriani menegaskan bakal mengantisipasi menjamurnya pendirian perumahan oleh pengembang yang dibangun di lahan pertanian. Pihaknya mengaku sudah menolak puluhan izin pendirian perumahan dengan lokasi tersebar di seluruh Karanganyar.

“Yang jelas sudah sangat banyak izin yang kami tolak. Ini untuk menjaga lahan lestari yang mencapai 28.000 hektare. Lahan ini tidak boleh disentuh kecuali untuk pertanian,” tegas Rina, Rabu (17/10).

Diungkapkannya, pembatasan zona untuk pendirian rumah akan diatur segera dengan tegas. Pengaturan tersebut, menurutnya, haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. “Kebutuhan utama kita kan makanan, pakaian, baru kemudian perumahan,” ujarnya.

Rina juga mengimbau kepada warga di Kecamatan Colomadu untuk tidak menjual tanahnya kepada pengembang yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu juga tidak diizinkan pengembang melakukan penggarapan perumahan di daerah dataran tinggi. “Tidak boleh di dataran tinggi karena bahaya longsor longsor. Kami kunci izin untuk itu,” imbuhnya.

Lebih jauh Rina menyatakan, pembangunan perumahan haruslah seimbang dengan lahan produktif yang ada. Dari lahan yang ada, 50 persennya digunakan untuk lahan produktif, 30 persennya baru digunakan untuk perumahan. “Seimbang itu tidak berarti harus sama jumlahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, menyatakan ke depannya sangat diperlukan aturan yang ketat dalam izin pembangunan perumahan. Menurutnya, zona perumahan yang dipersiapkan adalah di daerah Jumantono, Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo (4J), dan Gondangrejo. “Sedangkan untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses penyusunan,” ujar Priharyanto.

Pemkab Karanganyar segera membangun dua waduk untuk mengatasai kekeringan di sejumlah wilayah. Kedua waduk itu akan dibangun pada pertengahan 2013 dan 2014.

Dua waduk itu adalah yakni Waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso dan Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo. Pembangunan Waduk Gondang diperkirakan dimulai pertengahan 2013. Waduk ini mampu mencukupi kebutuhan air bagi 4.630 hektare lahan pertanian di sekitar Kecamatan Kerjo. Sementara Waduk Jlantah yang bakal dibangun mulai 2014 bakal mencukupi kebutuhan air sekitar 387 hektare lahan pertanian di Karanganyar dan sebagian Wonogiri. Detail Engineering Design (DED) tengah direvisi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, mengatakan DED pembangunan Waduk Jlantah telah selesai dibuat Bappeda Karanganyar pada 2011 lalu. Selanjutnya, desain awal Waduk Jlantah disempurnakan tim teknis dari BBWSBS. “Anggarannya belum bisa dipastikan, seluruhnya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum karena APBD Pemkab Karanganyar tak mampu membiayai,” katanya.

Waduk Jlantah bakal memasok air ke lahan pertanian di beberapa wilayah seperti Jatiyoso, Jumapolo, Jatipuro, Jumantono dan sebagian wilayah Wonogiri. Lahan pertanian di wilayah tersebut dipastikan kering saat musim kemarau. Dengan dibangunnya waduk maka para petani tetap bisa bercocok tanam selama musim kemarau. Pihaknya berkoordinasi dengan BBWSBS juga sedang menyurvei ke lokasi pembangunan Waduk Jlantah untuk mengukur kedalaman waduk.

Berdasarkan DED, air Waduk Jlantah juga bakal dimanfaatkan untuk memasok air bersih ke permukiman penduduk. Kapasitas air bersih di waduk tersebut 150 liter/detik. “Kemungkinan nanti yang mengelola Perum Jasa Tirta, namun kami belum tahu apakah PDAM Karanganyar mau membeli air bersih tersebut atau tidak,” paparnya.

Seorang petani asal Jumantono, Kayitno, meminta agar pembangunan Waduk Jlantah dipercepat. Pasalnya, pengolahan lahan pertanian di wilayahnya terkendala pasokan air dari irigasi yang cukup minim. Saat musim kemarau, para petani membiarkan sawah mereka tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Mereka baru mulai bercocok tanam kembali ketika musim penghujan. “Karakter tanah di sini berbeda dengan wilayah lainnya yang selalu kering saat musim kemarau. Tidak sedikit para petani yang beralih profesi sebagai pembuat bata atau pedagang selama musim kemarau,” tambahnya.

Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu tepatnya di petak 63 F dan 63 G di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso yang melalap sekitar 30 hektare dinyatakan padam pada Jumat (12/10/2012) malam. Kendati demikian, sebagian tim gabungan masih berada di beberapa pos pengamatan seperti Candi Cetho dan Cemara Kandang untuk memantau api sisa-sisa kebakaran.

Asisten Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Lawu Utara, Farkhan Masykur, saat dihubungi, Minggu (14/10/2012) mengatakan tim gabungan yang terdiri dari anggota Perum Perhutani, BPBD Karanganyar, SAR, TNI, Polri dan warga sekitar berhasil mengantisipasi menjalarnya kobaran api yang mengancam ratusan hektare hutan resapan air yang terletak di bawah lokasi kebakaran.

Sesampai di lokasi kebakaran, tim gabungan langsung membuat parit dan membersihkan dedaunan kering yang berpotensi terkena kobaran api. “Kebakaran hutan sudah padam, sekarang tim gabungan sudah turun hanya beberapa petugas yang masih berada di pos pengamatan Candi Cetho untuk memantau sisa kebakaran,”.

Tim gabungan yang berada di lereng Gunung Lawu juga melakukan penyisiran ke lokasi kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan sisa-sisa kobaran api yang masih menyala. Apabila ditemukan, tim gabungan langsung memadamkan agar tidak menjalar ke pepohonan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran lagi.

Menurutnya, medan di sekitar lokasi kebakaran menjadi kendala selama proses pemadaman. Pasalnya, belum ada jalur pendakian menuju lokasi kebakaran. Artinya, tim gabungan harus membuat jalur pendakian baru menuju ke lokasi kebakaran. “Untungnya beberapa hari terakhir turun hujan sehingga otomatis memadamkan sisa kobaran api,” katanya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Aji Pratama Heru K, menjelaskan tim gabungan yang berada di lokasi kebakaran memprioritaskan agar kobaran api tidak menjalar ke hutan resapan air. Pasalnya, hutan tersebut menampung cadangan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Karanganyar dan sekitarnya.

Pihaknya selalu berkoordinasi dengan Perum Perhutani apabila muncul titik api yang berpotensi besar menimbulkan kebakaran. Pasalnya, kawasan hutan lindung