Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, meminta agar para incumbent yang menjadi calon kepala desa (kades) saat penyelenggaraan Pilkades segera melunasi utang atau tunggakan pembayaran. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan Pilkades dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Tunggakan yang dimaksud adalah uang bantuan atau biaya pelaksanaan program di desa. Apabila para kades masih berutang maka semestinya segera dikembalikan sebelum Pilkades. Sehingga tidak ada kesenjangan antara incumbent dan calon kades lainnya.

“Saya minta para incumbent segera menyelesaikan utang atau tanggungan uang yang belum dibayar. Pilkades harus dilaksanakan secara clean and clear,” kata Rina Iriani seusai pembinaan para calon kades di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, awal pekan kemarin.

Menurutnya, Pilkades Karanganyar merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara demokatis. Warga diminta memilih calon kades yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Animo masyarakat melaksanakan Pilkades tak kalah dengan event politik lainnya seperti Pilkada atau Pilgub.

Soal money politic, Rina menjelaskan dia telah mengumpulkan seluruh camat, lurah maupun panitia Pilkades untuk membahas larangan money politic saat penyelenggaraan Pilkades. Dia juga mewanti-wanti para calon kades agar tidak melakukan politik uang atau money politic. “Calon kades yang berani maju harus berani kalah, yang penting fairplay dan tidak ada kericuhan,” katanya.

Pilkades tahap I bakal dilaksanakan di 55 desa secara serentak pada Sabtu (22/12/2012). Pilkades tersebut bakal diikuti 120 calon kades. Sementara jumlah calon kades incumbent sebanyak 35 orang yang tersebar di sejumlah desa.

Kepala dusun (Kadus) dan pengurus rukun tetangga (RT) di Dusun Guyon, Desa Tengklik dan Dusun Sendang, Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, diminta meningkatkan kewaspadaan seiring datangnya musim penghujan. Sebab dua lokasi tersebut dinilai sebagai daerah paling rawan bencana tanah longsor di Tawangmangu penghujan ini.

Penjelasan itu disampaikan Camat Tawangmangu, Yopi Eko Jati Wibowo, Senin (17/12/2012). “Sejak beberapa tahun terakhir ini dua lokasi tersebut yang termasuk daerah paling rawan bencana longsor,” katanya.

Yopi menjelaskan, jumlah warga yang tercanam longsor di dua lokasi longsor tersebut sekitar 74 keluarga terdiri 50 keluarga di Sendang dan 24 keluarga di Tengklik. “Guyon rawan karena tanah sudah mengalami keretakan dan penurunan mengkhawatirkan. Sedangkan untuk Sendang rawan karena letak geografisnya di ereng-ereng,” imbuhnya.

Yopi meminta kadus dan pengurus RT di daerah rawan bencana supaya siaga bila terjadi hujan tanpa henti selama enam jam. Mereka diminta menyiapkan lokasi pengungsian darurat bila benar-benar terjadi bencana longsor. “Bila hujan terus menerus selama enam jam di Sendang dan Guyon cepat cari tempat aman, tempat yang tidak terlalu jauh,”tegas dia.

Yopi mengklaim, kadus dan pengurus di daerah rawan bencana sudah mempunyai bekal untuk menghadapi situasi darurat bencana. Mereka sudah beberapa kali mendapat pelatihan tanggap bencana. Disinggung opsi relokasi warga di Guyon dan Sendang, menurut dia sudah pernah diupayakan. Hanya saja warga Guyon keberatan lantaran lahan baru relokasi dianggap berada terlalu jauh dari tempat tinggal lama mereka.

Padahal berdasar penelitian beberapa ahli diketahui kondisi lahan di Guyon sangat mengkhawatirkan. Camat menyampaikan, tanah bagian bawah Dusun Guyon mengalami pelapukan sehingga terus bergeser atau mengalami penurunan beberapa sentimeter. Perihal program relokasi, Yopi meyakinkan bahwa sosialisasi kepada warga sudah berulangkali dilakukan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Aji Pratama Heru K, mengaku tengah memantau intensif pergerakan tanah di daerah-daerah rawan longsor.

Pemkab Karanganyar menargetkan penghijauan lahan kritis di wilayah Karanganyar rampung pada akhir 2013. Hingga sekarang, sebanyak tiga juta bibit pohon telah ditanam terutama di wilayah lahan kritis.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengatakan lahan kritis di wilayah Bumi Intanpari seluas 8.000 hektare yang tersebar di wilayah Karanganyar. Rinciannya, 5.000 hektare tergolong kritis sementara 3.000 hektare termasuk kategori potensial kritis.

“Targetnya penghijauan pada lahan kritis kelar pada 2013 mendatang, makanya kampanye penghijauan terus digalakkan,” katanya saat ditemui wartawan di sela-sela acara penanaman satu miliar pohon di SMKN 2 Karanganyar, Jumat (14/12/2012).

Penghijauan bakal diprioritaskan di wilayah rawan bencana alam seperti tanah longsor yang berada di lereng Gunung Lawu. Tidak sedikit daerah Lereng Gunung Lawu berubah menjadi lahan kritis. Lahan kritis tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kebakaran hutan, penggalian tanah dan penebangan liar.

Pihaknya bakal menggandeng pihak swasta maupun unsur masyarakat untuk melaksanakan program penanaman satu miliar pohon. Tidak hanya di instansi pemerintah atau sekolah, penanaman pohon harus dilaksanakan di setiap desa.
“Prioritas memang wilayah rawan bencana alam namun seharusnya penanaman pohon juga dilakukan di setiap desa,” ujarnya.

Selain itu, penghijauan di daerah lereng Gunung Lawu dapat menambah cadangan air bersih. Hutan-hutan di lereng Gunung Lawu menyimpan cadangan air bersih yang digunakan masyarakat Karanganyar dan sekitarnya setiap hari.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, meminta agar masyarakat dan para stake holder turut berperan aktif melakukan penghijauan di lingkungannya masing-masing. Penghijauan itu dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Terdapat beberapa jenis tanaman yang dibagikan langsung ke masyarakat antara lain trembesi, sengon, jati dan akasia.

Karanganyar, Selasa (11/12/2012)

Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar melakukan monitoring lanjutan terhadap usaha warung internet (warnet) di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Penyisiran dilakukan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, dan Mojogedang, Senin (10/12). Di empat Kecamatan tersebut, tim gabungan kembali menemukan beberapa penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemilik warnet dan juga pengguna jasa informasi itu. Untuk mempermudah pengawasan, ketinggian bilik yang disarankan tidak melebihi tinggi layar monitor komputer, tetapi masih banyak yang belum mengindahkan. Hal itu dikhawatirkan dapat menjadi tempat untuk melakukan perilaku yang tidak sopan bagi pengunjung. Demikian juga untuk konten filtering yang wajib dipasang pada server jaringan untuk mengantisipasi akses terhadap situs negatif. Masih banyak warnet yang belum mengindahkan hal ini, sehingga berpotensi dapat menyebabkan rusaknya moral generasi muda. Terbukti, pada waktu monitoring kali ini masih memergoki beberapa pasang remaja berseragam sekolah yang asyik berpacaran di bilik warnet.

Obyek monitoring lainnya adalah persoalan ijin usaha, terbukti warnet masih banyak yang belum berijin. Sekedar informasi,  ijin warnet dilakukan dengan meminta surat rekomendasi dari Dishubkominfo yang nantinya dimintakan ijin ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Karanganyar.

Dalam monitoring kali ini sempat terjadi adu mulut antara tim gabungan dengan pihak pemilik warnet. Padahal sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya sudah dilakukan teguran lisan terhadap warnet yang disalahgunakan oleh user. Salah satunya adalah warnet “M” di daerah Munggur, Mojogedang. Sempat ada kengototan dari pemilik warnet tersebut ketika mendapakan nasehat dari tim gabungan. Di warnet itu pada kali pertama monitoring telah menemukan penyalahgunaan warnet sebagai tempat kencan para pelajar. Pemilik telah dihimbau untuk mengubah setting bilik warnet yang terlalu tinggi dan tertutup, akan tetapi tim gabungan masih melihat belum diubah pada monitoring kali kedua ini. Ia berdalih belum melakukan pembenahan warnet karena takut pengunjungnya berkurang, atau mendapat komplain dari pelanggan. Padahal alasan tersebut dinilai terlalu menyepelekan aturan dan tidak memikirkan dampak sosial akibat penyalahgunaan usahanya.

Setelah mengetahui adanya temuan tersebut, tim Gabungan memberikan peringatan kedua kepada pemilik warnet. Untuk selanjutnya jika masih tidak ada perubahan akan diteruskan dengan penjatuhan sanksi. “Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas bagi para penyedia jasa informasi yang tidak mengindahkan etika dan terkesan meremehkan petugas gabungan ini”, kata Sri Herlina, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Dishubkominfo, Selasa (11/12).

“Kami akan tetap akan melaksanakan monitoring ini secara berkala, jadi tidak ada batas kapan berakhir, karena ini adalah amanat yang harus kami laksanakan demi tertib hukum dan menyelamatkan moral generasi muda”, tandasnya.

Camat Jenawi, Agus Hartanto, ketika ditemui di kantornya sangat mendukung adanya monitoring warnet ini. “Terus terang, kami mendukung langkah yang dilakukan tim gabungan ini. Karena kalau tidak diawasi secara langsung, keberadaan warnet dapat meresahkan masyarakat, bahkan merusak generasi muda, padahal warnet sejatinya justru untuk mencerahkan masyarakat dengan membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas” ujar dia.

.pd/ek

Sebanyak 258 keluarga di wilayah Kecamatan Colomadu, Karanganyar, mendapatkan bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah pusat.

Camat Colomadu, Joko Budi Utomo, saat ditemui, Senin (10/12/2012), mengatakan nominal bantuan bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000 per bulan. Rencananya bantuan akan diberikan setiap bulan selama lima tahun ke depan. Hanya saja evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk menentukan penerima bantuan masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

Bila dinyatakan masih memerlukan, bantuan akan digulirkan kembali selama setahun ke depan. Pada penghujung tahun akan dilakukan lagi evaluasi, begitu seterusnya selama lima tahun. Joko Budi menjelaskan 258 keluarga penerima bantuan tersebar di 10 desa. Hanya Desa Paulan yang tidak memasukkan warganya dalam daftar penerima bantuan. Alasannya, rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Paulan sudah lebih tinggi dibandingkan warga di desa lain.

Bantuan PKH, Joko menerangkan, merupakan bantuan langsung tunai seperti halnya BLT seperti yang pernah digulirkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu. Mekanisme pencairan bantuan PKH sama dengan BLT yakni melalui kantor pos.Untuk pencairan bantuan PKH jatah bulan Desember 2012 sudah dilakukan Sabtu (8/12/2012) lalu.

“Sasaran bantuan ini yakni keluarga tidak mampu yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), keluarga yang mempunyai perempuan yang sedang hamil. Nominalnya berbeda-beda, antara Rp100.000 hingga Rp600.000 per bulan,” katanya.

Tanaman bawang merah milik petani di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, terancam gagal dipanen menyusul tingginya curah hujan akhir-akhir ini.

Saat ini kondisi tanaman bawang merah petani mulai rusak karena kondisi tanah yang terlalu basah. Kondisi itu diakui Kepala Desa Gondosuli, Pangat, saat ditemui, Senin (10/12/2012).

“Karena banyak kabut dan curah hujan yang tinggi, saat ini daun-daun tanaman brambang di wilayah kami sudah menguning dan mati,” ungkapnya.

Pangat meyakini, bila hujan terus menguyur beberapa hari ke depan, tanaman brambang petani di Gondosuli bakal rusak sehingga sama sekali tidak bisa dikomersialkan mulai dari daun, buah hingga bunga tanaman bawang merah.

Umur tanaman bawang merah di Gondosuli bervariasi, ada yang baru saja ditanam ada juga yang sudah berumur belasan dan puluhan hari. Tanaman bawang merah merupakan salah satu tanaman primadona petani di Gondosuli.

“Sekitar separuh petani di desa saya menanam bawang merah, jumlahnya ada 200-an petani,” imbuhnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mencatat sebanyak 34 lokasi di delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Karanganyar tergolong sebagai daerah rawan longsor. Delapan wilayah kecamatan itu yakni Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, Matesih, Karangpandan, Ngargoyoso, Kerjo dan Jenawi.

Kepala BPBD Karanganyar, Aji Pratama Heru K, Senin (10/12/2012), mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya musibah telah dipasang 13 unit alat early warning system (EWS). Alat akan memberikan sirine peringatan bila terjadi gerakan tanah hingga 20 sentimeter.

Pemkab Karanganyar melaksanakan jamasan keris pusaka peninggalan Mangkunegaran VIII yang bernama Kyai Pamot di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu (8/12/2012). Proses jamasan dilakukan oleh abdi dalem dari Pura Mangkunegaran dan disaksikan para pejabat teras di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Proses jamasan benda pusaka tersebut bermula dengan pengambilan Kyai Pamot yang disimpan di dalam kotak kayu. Kotak tersebut berada di dalam lemari kayu di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Setelah diambil, Kyai Pamot diserah terimakan kepada Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR. Selanjutnya, Rina menyerahkan Kyai Pamot kepada abdi dalem Pura Mangkunegaran untuk dijamas.

Ritual jamasan tersebut dilakukan setiap Sura menggunakan kemenyan, kembang setaman, jeruk nipis, minyak cendana dan perlengkapan lainnya. Jamasan berlangsung sekitar 20-30 menit dengan membersihkan seluruh bagian Kyai Pamot. Setelah dijamasi, abdi dalem Pura Mangkunegaran menyerahkan Kyai Pamot kepada Rina Iriani SR untuk disimpan kembali.

Rina Iriani SR menuturkan benda pusaka tersebut dirawat secara turun temurun oleh Bupati Karanganyar. Sementara jamasan dilakukan sebagai simbol membersihkan diri setiap Sura. Selain itu, jamasan Kyai Pamot juga sebagai

simbol meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar masyarakat Bumi Intanpari selalu diberi ketenteram dan kemakmuran. “Setiap Sura pasti Kyai Pamot dijamasi sebagai simbol membersihkan diri dan minta perlindungan kepada Tuhan,”.

Sementara abdi dalem Pura Mangkunegaran, Lilik Priyarso, mengungkapkan jamasan Kyai Pamot dilakukan setiap Sura