dr Hadiasri Widyasari Rohadi Widodo (tengah) saat meneteskan vaksin polio pada balita, saat Pekan Imunisasi Nasional, Selasa (08/03) di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu.

Karanganyar, Selasa (08/03/2016)
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2016, sebanyak 62.749 balita di Kabupaten Karanganyar menjadi sasaran imunisasi polio. Kegiatan yang diselenggarakan dari 8-15 Maret 2016 itu diperuntukkan bagi anak usia 0-59 bulan, dan dilaksanakan di semua pos PIN yang berjumlah 1.230 pos yang tersebar di 17 Kecamatan.

Di Kabupaten Karanganyar, PIN tahun ini diawali dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, Selasa (08/03/2016) di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu.

Untuk mensukseskan PIN kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melibatkan ratusan tenaga kesehatan dan ribuan kader kesehatan.

“Kami juga melibatkan 471 tenaga kesehatan yang terdiri dari 82 supervisor, dan 389 vaksinator, serta dibantu oleh 7.015 kader,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo.

Cucuk juga menjelaskan, penyelenggaraan tersebut mempunyai tujuan tercapainya eradikasi polio di dunia pada akhir tahun 2018, memastikan tingkat kekebalan terhadap polio, memberikan perlindungan seckara optimal dan merata pada kelompok umur 0-59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio yang disebabikan oleh virus polio.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Karanganyar menuturkan imunisasi ini sebagai upaya preventif agar tidak terkena polio/lumpuh layu. Sebab virus ini mudah menular, jika anak tidak di vaksin, maka akan bisa menular ke orang lain.

Rohadi Widodo juga mengatakan, jika ada orang tua di Kabupaten Karanganyar, yang menolak anaknya untuk di imunisasi polio, maka akan di jelaskan secara baik, dengan fikih dan sebagainya.

“Anak-anak kita adalah aset bangsa, sebagai generasi penerus, maka harus diselamatkan dari virus polio,” katanya.pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono Sambutan diacara Pentas Budaya Anjungan Jawa Tengah, TMII Jakarta, Minggu (6/3)

Pertunjukan Drama Tari Sang Garuda

Bertempat di Anjungan Jateng TMII, duta seni
Kabupaten Karanganyar mempersembahkan drama tari ritual “Sang Garuda” dan dimeriahkan campursari “Sekar” (Seniman Karanganyar), minggu (6/3). Bupati Karanganyar Juliyatmono dan pejabat di lingkup Pemkab Karanganyar turut menghadiri acara tersebut. Beberapa paguyuban warga Karanganyar yang berada di wilayah Jabodetabek seperti PAGARANYAR (Paguyuban Warga Karanganyar) dan KPK (Komunitas Facebooker Karanganyar) ikut memeriahkan pentas yang memang menjadi agenda rutin tahunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah TMII.

Dalam sambutannya Juliyatmono mengatakan bahwa warga karanganyar yang berdomisili di Jabodetabek banyak yang sukses, hal ini dibuktikan banyak posisi strategis di pemerintahan maupun pengusaha merupakan perantauan dari karanganyar. Juliyatmono mengapresiasi warga karanganyar yang masih guyub rukun diperantauan dan diharapkan sumbangsih pemikirannya dalam bentuk saran maupun kritikan dari tokoh-tokoh warga Karanganyar di perantauan untuk kemajuan pembangunan di karanganyar.

Dijelaskan pula bahwa bupati karanganyar Juliyatmono dalam hal ini Pemkab Karanganyar untuk mudik tahun ini akan menyiapkan sebanyak 18 armada bus dengan rincian 2 bus dari Propinsi Jawa Tengah dan 16 dari Kabupaten Karanganyar untuk mudik gratis.

Drama tari ritual Sang Garuda yang dibawakan oleh sanggar Pringgosari dan “Sekar” seniman Karanganyar merupakan hasil karya koreografi Ari Kuntarto dan Joko Dwi Suranto dimana keduanya adalah staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Sang Garuda menceritakan tentang pembebasan perbudakan yang diilhami dari mitologi Candi Sukuh di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Perbudakan yang diawali dari kalah menebak warna kuda Uchaiswara dan Dewi Winata akhirnya kalah dan menjadi budak Dewi Kadru. Sang garuda adalah anak Dewi Winata yang sangat terkejut melihat nasib ibunya lalu dengan kebulatan tekad akhirnya ia berjanji untuk membebaskan ibunya dari belenggu perbudakan. Melalui perjuangan, hambatan, rintangan tidak menyurutkan niat Sang garuda untuk mendapatkan air suci tirta amerta sebagai ganti tebusan.

Selain mementaskan drama tari ritual, duta seni Kab karanganyar juga membawakan beberapa tarian Gambyong, tarian Srikandi Mustaka Weni, dan tarian Perang Kembang. Demikian Dishubkominfo (ad)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Luhut Binsar Panjaitan, Sabtu (05/03), saat memberikan pengarahan pada Dialog Deradikalisasi Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Karanganyar, Sabtu (05/03/2016)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan dana desa yang digunakan untuk pembangunan di desa bisa menjadi salah satu penangkal berkembangnya radikalisme.

“Presiden RI Joko Widodo ingin dana desa bisa mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan rakyat miskin. Dengan dana desa, kartu sehat, dan program-program lain akan mengurangi hal-hal seperti itu,” kata Menko Polhukam, Luhut, Sabtu (05/03), saat memberikan pengarahan pada Dialog Deradikalisasi Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Didepan peserta dari Ulama se Eks Karesidenan Surakarta, Pengurus Nahdlatul Ulama, dan Gerakan Pemuda Ansor. Luhut menjelaskan dengan dana tersebut, maka akan ada lapangan kerja, ekonomi yang bagus, pendidikan yang baik, maka orang kurang berkesempatan menjadi radikal.

Dengan dana desa, semangat gotong-royong dapat tercipta lagi kebersamaan di desa. “Dana tidak boleh keluar dari desa, harus berputar di desa supaya ekonomi kerakyatan menjadi tumbuh,” katanya.

Saat dipaparkan didepan peserta, tercatat Alokasi Dana Desa se Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016 untuk 1411 desa, dengan anggaran sebanyak Rp. 888,7 Miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Karanganyar, dari 162 desa, mendapat Rp. 103,7 Miliar.

“Prioritas dana desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan,” katanya. pd

Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan, Kamis(3/3)

Forum Gabungan SKPD wilayah III tadi pagi diadakan di Balai Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kamis (3/3). Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah III meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada para anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran.Dan Juga memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun rencana kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa/ Kelurahan serta Kecamatan dan dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RENJA SKPD tahun 2017 yang masuk ke Desa harus terinformasi dan terintgrasi dengan rencana pembangunan Desa.

Rekapitulasi usulan hasil forum gabungan SKPD Kecamatan Wilayah III adalah sebagai berikut:

Kecamatan Jatiyoso, 78 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 52.690.000.000,–

Kecamatan Jatipuro, 107 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 50.875.770.000,–

Kecamatan Jumapolo, 147 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 33.202.000.000,–

Kecamatan Jumantono, 53 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 22.613.000.000,–

Sinkronisasi antara usulan hasil Forum gabungan SKPD Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Adapun dasar pelaksanaan Forum gabungan SKPD mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Forum gabungan SKPD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.“Saya akan berjuang sekuat mungkin agar nantinya proses pembangunan di wilayah 4J (Jatiyoso, Jatipuro, Jumantono, Jumapolo), segera terealisasi khususnya pembangunan waduk dan untuk pembangunan kawasan wisata yang berada di wilayah tersebut.Dan diharapkan semua orang wajib mempromosikan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.” tutur Juliyatmono.

Karanganyar, Kamis 3 Maret 2016

Dishubkominfo Karanganyar (ft,bn,kbl,ald)

Assisten II Bidang Perekonomian Setda Karanganyar Siti Maesaroh Saat Membacakan Sambutan Bupati Karanganyar Dalam Acara Sosialisasi dan Bimtek SPAM KODOK, Kamis (3/3)

 Layananan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar merupakan 1 (satu) dari 16 Kab/Kota yang sudah terupgrade dengan penggunaan Sistem Pengamanan Komunikasi dan Dokumentasi (SPAMKODOK).

“Sehubungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Karanganyar menggunakan Versi terbaru yakni 3.6 CA (Certificate Authentification), maka kita semua khususnya rekanan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar harus melakukan registrasi ulang agar bisa mengikuti sistem lelang. Untuk itu, kami selaku Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan sosialisasi dan Bintek sistem pelelangan versi baru (SPAMKODOK) yang diikuti oleh rekanan, pejabatn fungsional pengadaan dan anggota secretariat ULP Karanganyar,” terang Ali Gufron selaku Kepala Administrasi Pembangunan Sekda Karanganyar, Kamis (3/3) di Gedung DPRD Karanganyar.

Menurut Ali Gufron, Sosialisasi Bintek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus kemampuan kepada seluruh rekanan yang ada di wilayah Karanganyar dengan adanya sistem versi terbaru yakni 3.6 CA dengan pengamanan SPAMKODOK.

Implementasi Sistem SPAMKODOK berdasar pada PP Nomer 82 Tahun 2015  tentang PSTE yaitu pasal 41 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektonik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan / atau Serifikat Elektronik dan pasal 52 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tentang tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verivikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Adi salah satu Narasumber dari LPSE Karanganyar.

Ia juga menyampaikan beberapa perbedaan antara APENDO dan SPAMKODOK bagi penyedia barang / jasa yakni file  konfigurasi APENDO dapat di buat berulang-ulang dengan mengunduh aplikasi tersebut, sedangkan SPAMKODOK untuk file konfigurasi hanya di buat sekali jika hilang harus lapor ke LPSE untuk pembatalan sertifikat pembuatan ulang CA, semua pengguna SPSE wajib membackup file CA tersebut.

Dan penggunaan sistem APENDO mengenkrip dokumen penawaran memerlukan kunci publik yang di berikan saat akan memasukkan penawaran, sedangkan sistem SPAMKODOK mengenkrip dokumen penawaran sudah tidak perlu memerlukan kunci public, karena sistem SPAMKODOK sudah secara otomatis membuat kunci public tersebut.

Selanjutnya asisten II (dua) Perekonomian Setda Karanganyar, Siti Maesaroh yang mewakili Bupati Karanganyar dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan supaya tidak tertinggal dari rekanan luar hanya karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya memasukkan aplikasi, sehingga rekanan diminta dari sekarang untuk menyiapkan diri serta menyiapkan mental untuk bersama-sama memajukan dan membangun Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan pelatihan akan di laksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 22 Maret 2016 di Laboratorium Komputer (ruang BLC) Kantor Setda Karanganyar. Untuk hari pertama pelatihan akan ada kuliah umum yang secara tehnik akan mempelajari bagaimana memasukkan kode-kode dengan versi yang baru. Dishubkominfo Karanganyar (ind/umi)

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Menjelaskan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 di Rapat Paripurna DPRD, Rabu (2/3)

Kabupaten Karanganyar tahun 2016 ini mendapatkan alokasi dana bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 98.844.800.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten sebesar Rp. 95.944.800.000,00 (Sembilan puluh lima milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Rabu (2/3) di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. Hadir dalam rapat tersebut Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar, perwakilan dari Polres Karanganyar, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar serta SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Juliyatmono menjelaskan lebih lanjut bantuan keuangan kepada Kabupaten tersebut diperuntukkan untuk bantuan kegiatan khusus sebesar Rp. 615.000.000.00 (enam ratus lima belas juta rupiah), bantuan sarana dan prasarana sebesar Rp 90.932.000.000,00 (Sembilan puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah), bantuan pendidikan sebesar Rp. 4.205.800.000,00 (empat milyar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan belanja operasional sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh  dua rupiah). Menanggapi atas belanja bantuan keuangan dari APBD Propinsi Jawa Tengah tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyediakan dana sharing kegiatan maupun biaya administrasi kegiatan. Karena belanja bantuan keuangan maupun biaya sharing kegiatan atau administrasi kegiatan belum masuk dalam APBD Tahun 2016 dan harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2016 sehingga harus dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Adapun biaya sharing kegiatan atau administrasi kegiatan tersebut sebesar Rp. 29.338.050.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas guna kelancaran kegiatan-kegiatan yang di danai dari bantuan keuangan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan kegiatan yang dibiayai dari hibah pemerintah pusat melalui kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (Water Resources dan Irrigation Sector Management Program 2 atau WISMP2) maupun kegiatan-kegiatan mendesak yang perlu segera dialokasikan dan dilaksanakan dengan jumlah total sebesar Rp. 57.408.050.000,00 akan dibebankan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Bupati Juliyatmono berharap permohonan untuk mendahului penetapan peraturan  daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dapat disetujui oleh DPRD Karanganyar .

Kegiatan-kegiatan yang mendesak tersebut antara lain untuk pengadaan tanah Embung Ngadiluwih, pembangunan atau rehap beberapa daerah irigasi maupun pembangunan atau peningkatan beberapa ruas jalan, pengadaan personal computer work station untuk mendukung pelaksanaan UN Sekolah Tingkat Menengah Atas berbasis CBT yang pelaksanaannya pada bulan April 2016, pembangunan pasar darurat Matesih dan pasar darurat Nglano, rehab berat atau perbaikan GOR RM Said, merupakan kegiatan yang perlu segera dilaksanakan untuk mendukung kegiatan olah raga masyarakat dan kegiatan konstruksi bangunan agar dapat selesai pada tahun berjalan. Dan pemulangan Lebaran yang merupakan kegiatan mudik lebaran yang pelaksanaannya bulan Juli 2016. Demikian Dishubkominfo (ad/nnk/kb)

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara mencerdaskan masyarakat : Bupati Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya, Rabu (2/3).

Karanganyar, Rabu 2 Maret 2016

Untuk memberi kesempatan kepada para Anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD, dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran, serta memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun Rencana Kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa,Kelurahan serta Kecamatan.

Rekapitulasi usulan hasil Musrenbang kecamatan terdiri dari wilayah I yaitu terdiri dari Kecamatan Mojogedang, 32 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 21. 360.000.000, Kecamatan Matesih, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 18.684.258.000, dan Kecamatan Karanganyar, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 26.990.441.000.

“Sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Karanganyar pada kegiatan Musrenbang Kabupaten Karanganyar 2017 di Kalurahan Bejen, Rabu (2/3).

Adapun dasar pelaksanaan Musrenbang mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.

“seluruh prosedur perencanaan sekarang dilakukan secara Elektronik (e-plan), sehingga dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan dapat terlaksanakan secara berkesinambungan, karena dengan percepatan pembangunan akan diiringi dengan peningkatan perekonomian masyarakat,” tutur Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah I meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind/ad/kbl)

.