Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat melihat produk UKM hasil pertanian di Kabupaten Karanganyar, Kamis (30/9).

KARANGANYAR– Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melakukan kunjungan kerja di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Kamis (30/9) siang. Dalam kunjungannya ini OJK akan mendorong pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para petani.

Dalam kunjungan kerjanya ini, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso didampingi Bupati Karanganyar Juliyatmono dan sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Wimboh pertanian merupakan sektor penting, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor. Karenanya pihaknya akan memberi dukungan agar kredit usaha ini juga dapat dinikmati petani dan membantu petani dalam meningkatkan produksinya.

“Kita akan dorong pembentukan kluster pertanian. Ini untuk meningkatkan akses pembiayaan Perbankan kepada para petani sehingga mempermudah petani dalam proses pengajuan hingga pencairan,”katanya.

Ditambahkannya OJK terus bekerjasama dengan Kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan untuk  mengakselerasi perkembangan ekosistem digital mulai dari pembiayaan, pendampingan, pembinaan, hingga penjualan. Ini dilakukan agar pelaku UMKM-nya tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

“Pertanian ini menjadi perhatian dari  Presiden  lantaran  merupakan lumbung pangan penduduk Indonesia,”ujarnya.

Sementara Bupati Karanganyar berterimakasih atas kunjungan dan perhatian Ketua Komisioner OJK terhadap sektor pertanian di Karanganyar. Pihaknya berharap sektor pertanian di Karanganyar dapat berkembang lebih baik.
Diskominfo (dn/ind)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, staf ahli Kemetrian Komunikasi dan Informatika Andrari Grahitandaru serta Kepala Diskominfo Karanganyar, Sujarno sedang berdialog untuk mewujudkan Karanganyar Smart City

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bertekad untuk mewujudkan Smart City di Bumi Intapari. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diadakannya Bimbingan Teknis Master Plan Smart City Tahap II bertempat di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kamis, (30/09).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, M.M. berkesempatan menyampaikan pengarahan kepada para peserta dan tamu undangan yang hadir. “Sekarang ini, pimpinan dan masyarakat seperti sudah tidak ada jarak, contohnya dengan melalui Matur Mas Yuli, masyarakat dapat mengakses dan menyampaikan keluhan atau pertanyaan secara langsung. Apa yang disampaikan saya terima langsung dan dijawab, sehingga ini bentuk pelayanan publik yang cepat, mudah dan akurat,” papar Juliyatmono.
Bupati kebanggaan masyarakat Karanganyar tersebut menambahkan bahwa terkait pelayanan publik bisa dipantau melalui Hpnya. Jika memang ada kebijakan, masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhandan menanyakan melalui aplikasi Mas Yuli. “Salah ketik nama pada saat vaksinasi saja, tanya ke saya. Ketika ada program vaksinasi saya ungguh jadwal di medsos, tidak sampai satu jam sudah penuh,” ungkapnya saat berdialog dengan staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Andrari Grahitandaru.
Sementara Andrari Grahitandaru mengatakan bahwa dalam Smart City atau kota cerdas terdapat 80 indikator yang harus dipenuhi. Dalam Smart City juga terdapat elemen pendukung yaitu smart government, smart branding, smart ekonomi, smart society, smart enviromment. Lebih rinci, Smart City memiliki elemen pendukung yaitu kebijakan, birokrasi dan pelayanan. Misalnya, smart di bidang pariwisata, di Google Map tempat wisata tersebut harus bisa dicari. “Katakanlah Tawangmangu, harus langsung terhubung dengan Google Map sehingga para wisatawan tidak bingung. Kemudian di aplikasi tersebut dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi, jam pelayanan, harga tiket, dan lain sebagainya. Hal ini memudahkan wisatawan yang belum mengenal langsung bisa mengerti,” kata Andrari.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Kelola Informatika (TKI), Hartono, mengatakan Bimtek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta, khususnya tentang promosi wisata di Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI). “Karanganyar sebagai daerah penyangga wisata Candi Borobudur di Magelang harus mempersiapkan diri menyambut wisatawan yang datang ke Karanganyar khususnya dari promosi melalui teknologi informasi,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan, kegiatan Bimtek ini berlangsung selama 2 hari yaitu dari tanggal 29 s.d. 30 September 2021 dan merupakan kelanjutan dari Bimtek sebelumnya yang telah diselenggarakan di Jawa Dwipa beberapa waktu lalu. “Kegiatan ini adalah kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Dengan Bimtek berkelanjutan ini diharapkan semua pihak lebih siap dan lebih matang,” imbuhnya. (hr/adt/Fani)

Monitoring dan Evaluasi Kontributor Berita daerah Website Jatengprov.go.id 

KARANGANYAR – Media pemerintahan tidak hanya diisi pemberitaan seremonial. Lebih dari itu, media tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengangkat potensi di wilayahnya. Tentu, dengan bahasa yang tak lagi kaku, agar masyarakat tertarik untuk membaca.

Hal itu ditekankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, saat membuka secara daring Monitoring dan Evaluasi Kontributor Berita Daerah pada 28 September 2021. Peserta kegiatan yang merupakan kontributor berita daerah mengikuti kegiatan di Hotel Santika Pekalongan, dengan protokol kesehatan ketat. “Para kontributor Daerah untuk menyampaikan berita tentang Jawa Tengah secara lebih kasual,” papar Riena.

Riena menambahkan, informasi tentang kinerja pemerintah perlu diberitakan tanpa bahasa yang kaku, agar masyarakat mudah memahami isinya dan mau memberikan respon langsung, lewat saluran media sosial.

Wakil Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Setiawan Hendra Kelana, mendorong para kontributor berita untuk menyajikan kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk fitur, agar lebih menarik bagi pembaca. Berita dalam bentuk fitur juga lebih detil dengan penyajian sisi lain sebuah peristiwa. Iwan, sapaan akrabnya, meminta para kontributor daerah untuk menulis judul berita dengan lengkap. “Jangan membuat judul yang menimbulkan pertanyaan, memancing orang untuk membaca lalu ternyata kecele. Buatlah judul berita yang lengkap, menggambarkan isi,” katanya.

Sementara itu, wartawan Kedaulatan Rakyat, Candhra Adhie Nugroho menambahkan, para pewarta pemerintahan tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi terkini dan valid tentang pemerintahan, tetapi juga bersingungan dengan kehidupan masyarakat atau menonjolkan sisi humanisme. Sebab, itu menjadi aspek yang dapat menarik orang untuk membaca berita ataupun foto jurnalistik yang disajikan. “Foto yang memuat dramatisasi dan relevan dengan kehidupan masyarakat akan menarik pembaca,” ujarnya. (hr)

KARANGANYAR- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar kembali menggelar kegiatan Rembug Warga yang kali ini bertemakan “Kepoin Ragam Bansos” di Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang pada Selasa, 28 September 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin DISKOMINFO yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Pandemi yang sudah hampir 2 tahun melanda tanah air berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan perekonomian. Sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Untuk mengatasi hal itu pemerintah hadir dengan memberikan bansos berupa kebutuhan pokok untuk memulihkan ekonomi. Acara ini diharapkan memberikan informasi yang jelas terkait bansos. Dengan menghadirkan narasumber Marno, S.ST., M.P. selaku Plt. Kepala Dinsos Kabupaten Karanganyar diharapkan warga mendapatkan solusi bagi pertanyaan-pertanyaan terkait bantuan sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Ibu-ibu PKK dan juga peserta yang hadir masih dibatasi karena menerapkan protokol kesehatan.

KARANGANYAR – Penyerahan Bantuan Hibah Ternak tahap I yang diberikan secara simbolis kepada 16 Kelompok Ternak dan 4 Kelompok Pembudidaya Ikan telah dilaksanakan pada Selasa, 28 September 2021 di Aula Bank Jateng dan dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar Drs. Juliyatmono,M.M. Bantuan yang diterima oleh tiap kelompok ternak/pembudidaya berkisar antara Rp 15.000.000 hingga Rp 100.000.000. Sejumlah Kelompok Tani memperoleh bantuan senilai Rp 875.000.000 sedangkan Kelompok Pembudidaya Ikan memperoleh bantuan senilai Rp 220.000.000.

Pemberian hibah ini bukan diperuntukkan untuk perseorangan namun kepada kelompok ternak dan pembudidaya ikan. Adapun ternak yang dipelihara antara lain kambing/domba, sapi, kelinci, mentok, dan burung murai. Sedangkan ikan yang dibudidaya antara lain ikan lele dan juga gurame. Kegiatan pemberian Bantuan Hibah Ternak ini dimaksudkan untuk meningkatkan populasi ternak di kabupaten Karanganyar. Penerima hibah mempunyai kewajiban memelihara ternak mereka dengan baik sehingga ternaknya bisa ngremboko (berkembangbiak).

Demikian Diskominfo (dn/ima)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menyampaikan tanggapan pemandangan Fraksi, Selasa (28/9).

KARANGANYAR- Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Bupati Karanganyar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021digelar di Gedung DPRD Kabupatten Karanganyar, Selasa (28/9) siang.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalarh Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah.

“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran demi perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun-tahun mendatang kami terima dengan senang hati dan kami ucapkan terima kasih,” kata Bupati saat menyampaikan tanggapannya pada sidang Paripurna.

Selanjutnya Bupati Juliyatmono terhadap usul, saran dan pendapat dari Anggota Dewan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, secara garis besar jelaskan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Gerindra
a. Terima kasih kasih atas saran dan masukannya terkait upaya pencegahan potensi bahaya pohon – pohon yang ada di sisi jalan raya bagi pengguna jalan di musim penghujan ini, akan kami tindak lanjuti.
b. Terima kasih atas saran dan masukannya terkait waktu penyampaian KUA-PPAS selanjutnya akan kami laksanakan.
c. Terkait saran peningkatan PAD melalui pengadaan e-billing/ alat rekam transaksi untuk wajib pajak yang dilakukan per zona wilayah, akan kami tindak lanjuti.
d. Terima kasih atas saran dan masukan terkait dengan usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata akan kami tindak lanjuti
e. Terima kasih atas saran dan masukannya. Terkait penentuan pemenang lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penyedia barang/jasa agar dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang diantaranya pengalaman kerja, kualitas penyedia barang/jasa dan harga penawaran itu sendiri.
f. Terima kasih atas saran dan masukannya terkait waktu pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Kami berusaha untuk penyelesaian pekerjaan bisa tepat waktu,sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang direncanakan.
g. Terima kasih saran dan masukannya terkait kerusakan jalan yang disebabkan kendaraan bermuatan berat yang tidak sesuai dengan kelas jalan di Kabupaten Karanganyar akan kami perhatikan dan untuk jalan yang mengalami kerusakan segera kami perbaiki sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Setelah kami mendengar dan mencermati Pandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Terhadap saran dan masukan agar penggunaan anggaran yang terbatas pada masa pandemi Covid-19 ini lebih diarahkan pada prioritas dalam rangka’ pemulihan ekonomi dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kami sependapat untuk dilaksanakan.
b. Terimakasih atas masukannya agar waktu penyampaian KUA PPAS untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pembahasan anggaran dapat dilaksanakan lebih intensif.
c. Terkait dengan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa pada tahun 2021 ini, akan dilaksanakan setelah dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77’Tahun 2020 tentang Perangkat Desa yang akan menyempurnakan regulasi dalam pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa. Segera setelah pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa tersebut. Tahapan proses pengisian jabatan perangkat desa akan dilaksanakan. .

d. Kami sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan agar dalam pelaksanaan PPKM Level 3, Satgas Covid-19 khususnya di tingkat Kecamatan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, sedangkan ketentuan mengenai batasan pelaksanasn kegiaten masyarakat telah diatur dalam Surat Edaran Bupati dengen mendasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tenteng Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yang dievaluasi pelaksanaannya secara berkala
e. Kami sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan bahwa dengan adanya penurunan Dana Alokasi Umum diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan anggaran dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah diluar pajak dan retribusi.
f. Terkait dengan saran dan masukan untuk perbaikan infrastruktur jalan dalam menghadapi awal musim penghujan saat ini, perlu kami sampaikan bahwa di tengah keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia kami berupaya semaksimal mungkin mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur Jalan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan urgensi dan tingkat kerusakannya.
g. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai kewenangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan pelaksanaan vaksinasi kepada peserta didik sesuai ketentuan batas usia serta penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya
untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
h. Kami sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan bahwa peningkatan intensitas vaksinasi kepada masyarakat yang saat ini gencar dilaksanakan sehingga telah cukup signifikan menekan kasus aktif positif Covid-19 tidak disikapi dengan euforia yang berlebihan sehingga melupakan protokol kesehatan. Untuk itu kami terus melakukan sosialisasi dan operasi penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait.
i. Mengenai upaya mitigasi bencana dalam rangka menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan awal musim penghujan saat ini, Pemerintah Daerah telah memiliki peta wilayah rawan bencana yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan deteksi dini potensi bencana di wilayah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya melibatkan personil BPBD, para relawan dan masyarakat.

3. Fraksi Partai Golongan Karya
Terima kasih atas saran masukannya berkaitan dengan pengisian kekosongan Perangkat Desa sudah kami jelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan.

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
a. Terimakasih atas saran dan masukannya berkaitan dengan kewaspadaan daerah dalam penanganan dan pencegahan bencana alam sudah kami jelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan.
b. Terkait dengan masih banyak ditemui fasilitas jalan umum yang rusak parah akan menjadi prioritas kami untuk melakukan pemeliharaan.
c. Terkait dengan percepatan vaksinasi untuk pelajar, sebagai persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Capaian

V. Fraksi PAN Demokrat.

Prioritas pembangunan Kab. Karanganyar Tahun 2021 dilakukan dengan fokus pembangunan sebagai berikut :
1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. Dengan rangkaian kebijakan :
a) Pengembangan industri pertanian / peternakan/ perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada.
b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (smart tourism & sustainable tourism)
c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jekaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDes dan menuju smart economy.
d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan e-commerce, termasuk di seluruh desa.
e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).

2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan :
a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa.
c) Penguatan inovasi desa dan BUMDes sesuai keunggulan potensinya.
d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.

3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
a) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana.
b) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait.

Adanya Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini, jelas akan berdampak pada Tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.

Memperhatikan kondisi global, nasional dan regional terkait program pengentasan kemiskinan akibat Pandemi COVID-19 tahun ini, maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas :
1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial, penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial.
2) Pemulihan ekonomi daerah pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban / masyarakat terdampak COVID-19 (korban PHK, PKL, UKM dll), pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar (channeling).

VI. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Terima kasih atas pencermatan terkait Perubahan RPJMD langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan anggaran agar bisa berjalan efektif, efisien dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat antara lain untuk program kegiatan yang telah direncanakan akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Langkah dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan PAD yaitu melakukan intensifikasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu guna memberikan stimulus terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19.

3. Terkait relaksasi pembayaran pokok hutang kepada Bank Jateng digunakan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan guna membiayai kegiatan prioritas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 maupun kebijakan Dana Transfer ke daerah yang berkurang.

4. Terima kasih atas pencermatan terkait pembangunan 3 (tiga) Paket besar gedung sarana prasarana dapat kami jelaskan untuk pembangunan tersebut merupakan kegiatan multiyears pembangunan Masjid Agung yang dilaksanakan 3 (tiga) Tahun Anggaran mulai dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021.

5. Terkait dengan penanganan Pandemi COV/D-19 yang mana kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus dibebankan atau diimplementasikan dalam APBD perlu disikapi dengan penyusunan kegiatan prioritas dengan mengacu Permendaagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 agar dalam pemenuhan pembiayaan tidak merubah kegiatan yang telah direncanakan dalam penetapan APBD tahun 2022.

6. Terima kasih atas saran dan masukannya terkait pelaksanaan kegiatan maupun pencairan anggaran tahun 2021 agar tidak menumpuk diakhir tahun akan kami perhatikan.
Diskominfo (ind/agnes)

Bupati bersama Ketua DPRD menandatangani sekaligus penyerahan berita acara pada Rapat Paripurna, Senin (27/9).

KARANGANYAR– Rapat Paripurna menggelar Nota Penjelasan Bupati Karanganyar terhadap Rancangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUAPPAS) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Senin (27/9) siang.

Pada Rapat Paripurna tersebut Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, bahwa penyusunan Rancangan APBD TA 2022, didahului dengan menyusun KUA-PPAS yang keduanya disusun berdasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Maksud dan tujuan penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun 2022 adalah menyiapkan rancangan kebijakan daerah berkaitan dengan APBD yang meliputi kerangka ekonomi makro, sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi asumsi yang mendasarinya,”jelasnya.

Pihaknya pun menjelaskan singkat terhadap rancangan KUA-PPAS, yakni Rancangan KUA dan PPAS tahun 2022 telah disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023.

“Pada tahun 2022 merupakan tahun ke empat dalam tahapan RPJMD tahun 2018-2023 dengan tema pembangunan yaitu Maju dan Mandiri dengan fokus diprioritaskan sebagaiman yang sudah dicantumkan dalam RKPD tahun 2022 adalah Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kesejahteraan sosial,”tutur Bupati.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan meliputi pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas, penguatan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipasi, pengembangan kebijakan sosial yang inklusif, perlindungan, pelestarian pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa.

“Semoga rancangan KUA-PPAS ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan,”harap Bupati.
Diskominfo (dn/ind)

KARANGANYAR—Bupati Karanganyar, Drs. Juliyatmono, M.M, berharap notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ikut ambil peran dalam mempromosikan potensi wilayah Kabupaten Karanganyar kepada calon investor. Hal tersebut disampaikan Bupati dalan sambutan peringatan HUT ke-34 IPPAT yang diselenggarakan di Joglo Tani Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu pada Sabtu (25/9/2021).

“Pemkab memiliki gambaran percepatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Saya berharap IPPAT ikut ambil peran dalam membantu mempromosikan supaya Karanganyar dilirik dan diminati investor. Yang dulu melirik Jabodetabek dan sekitarnya, harapannya sekarang bisa geser ke Jateng karena UMK, karena melalui investasi inilah bisa menyerap tenaga kerja,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut.

Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan supaya IPPAT dapat mengambil bagian dalam upaya percepatan pelayanan terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan kemudahan dalam mengurus sertipikat tanah dan lain-lain. Diharapkan IPPAT juga dapat berkolaborasi baik dengan stakeholder terkait, seperti BPN, KPP Pratama, dan Pemerintah Daerah.
“Kami atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan. Mudah-mudahan kolaborasi dan support ini memberikan dampak positif bersama. Terlibat mewujudkan masyarakat Karanganyar sejahtera. Semua masalah bisa diatasi lewat kolaborasi sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” jelas Bupati.

Pada akhir sambutan, Bupati mengapresiasi acara peringatan HUT ke-34 IPPAT tahun ini yang diisi dengan penyelenggaraan kegiatan bakti sosial dan pengajian. Bupati berharap notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar yang tergabung dalam IPPAT berkomitmen membantu masyarakat.
“Saya bangga, sebagian hasil rezeki dari anggota IPPAT digunakan ntuk menyumbang dan membantu siapapun. Semoga IPPAT semakin memberikan nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.” pungkas Bupati.

Demikian DISKOMINFO(Ard/Dn)

Sekda Karanganyar, Drs Sutarno M.Si memberikan insentif bagi atlet berprestasi

KARANGANYAR – Sebanyak 48 atlet dan 12 pelatih di Kabupaten Karanganyar mendapatkan insentif selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s.d. Juni 2021. Insentif atlet diberikan per bulan sebesar Rp 160.000/orang ribu, sedangkan insentif pelatih perbulan diberikan sebesar Rp 213.000/orang. Kegiatan pemberian insentif oleh KONI Kabupaten Karanganyar diadakan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (24/9).

Ketua KONI Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan insentif tersebut diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi dengan harapan sebagai penyemangat untuk lebih berprestasi di cabang olahraga mewakili Karanganyar. “Pemberian insentif untuk memotivasi atlet dan pelatih berprestasi. Program itu sekaligus membina, mendidik, dan mengembangkan prestasi olahraga yang disiapkan untuk kejuaran olahraga daerah, nasional, dan internasional,” ujar Sumarno.
Disamping itu, KONI juga memberikan uang saku *kepada 6 (enam) orang atlet dan pelatih yang mengikuti PON yaitu Rp 2.500.000/orang. Atlet yang berangkat ke PON Papua adalah gantolle (3 orang), panahan (1 orang), basket (1 orang), dan bulutangkis (1 orang).*
Dalam persiapan Porprov. Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan harapan supaya latihan dapat segera dimulai. Meskipun belum ada kejelasan tempat, namun diharapkan atlet yang mewakili Kabupaten Karanganyar bisa lebih prestasi lagi. Tahun lalu, Kabupaten Karanganyar menduduki peringkat 24, sehingga pihaknya berharap Porprov tahun ini ada kemajuan dan dapat masuk ke dalam peringakat 10 besar.
Sementara Sekretaris Daerah Karanganyar, Sutarno yang mewakili Bupati Karanganyar mengatakan bahwa nilai insentif yang diberikan memang belum banyak. Ibarat obat itu hanya vitamin saja. Namun demikian, hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah agar atlet bisa berprestasi. Pihaknya berharap ke depan semoga pemberian insetif bisa lebih baik lagi. “Saya berharap Program Koni Karanganyar lebih banyak lagi berbicara ditingkat provinsi maupun nasional, dan semoga peringkat Karanganyar bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (her/adt