KARANGANYAR– Kodim 0727 Karanganyar menggelar kegiatan komunikasi sosial dengan Aparat Pemerintah Tahun 2023 di Pendopo RM. Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jum’at (23/6) pagi.

Kegiatan dihadiri Bupati Karanganyar, Dandim 0727 Karanganyar, Kabag Ops. Polres Karanganyar, Camat, Paguyuban Lurah dan Kepala Desa di wilayah Karanganyar.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar Juliyatmono atas nama Pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya komunikasi sosial. Sebagaimana tema yang ada transformasi digital ciptakan aparat pemerintahan yang unggul.

“Sekarang masuk ke Era digitalisasi yang suka tidak suka mau tidak mau kita harus segera menyesuaikan, oleh karena pemerintah membutuhkan admin – admin yang ada di masing-masing OPD, karena yang bekerja itu di era transformasi admin admin yang ada di masing-masing OPD-OPD yang ada,” tuturnya.

Menurut Bupati kalau dianalisis melalui analisis swot ada kekuatan yang luar biasa dari digitalisasi itu menjadi peluang bagi siapapun tapi juga ada kelemahan-kelemahan di balik dari keunggulan keunggulan yang ada di dalam digitalisasi, apa itu ya informasi yang mesti harus dicegah yaitu hoax.

“Alhamdulillah TNI masih hebat, Polrinya masih hebat untuk mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang terjadi oleh karena saya minta Pak Camat 3 Pilar Penting di kecamatan sampai diteruskan di tingkat desa,” pinta Bupati.

Pihaknya mengatakan Pemilu dari tahun ke tahun seperti itu, terus makin lama juga makin matang makin dewasa tapi kita tetap harus menempatkan masyarakat sebagai orang yang harus dijaga kehormatannya didekati dengan cara-cara yang lebih baik.

“Pak Dandim dan Bapak Ibu semuanya matur nuwun semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya, mari kita berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan tugas dan fungsi kita masing-masing,”tambah Bupati.

Sementara itu, sambutan Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Andry Army Yudha Arditama, berharap pada forum silaturahmi ini semoga kebersamaan ini akan tetap terjalin sebagai wujud kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan melaksanakan tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dikatakannya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pembinaan teritorial secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan menerapkan metode Bhakti TNI, Perlawanan Wilayah serta Komunikasi Sosial.

Sebagai bagian dari gelar kekuatan TNI, Kodim 0727/Karanganyar hingga saat ini dan kedepan berkomitmen akan terus berkontribusi dan berperan aktif bersama komponen masyarakat lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan menjunjung tinggi jati diri sebagai Tentara rakyat, Tentara pejuang, Tentara nasional dan Tentara profesional.

“Tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Bencana alam, Narkoba, Ideologi radikal, Terorisme dan maraknya berita-berita hoax. Ini semua bukan hanya tugas TNI dan Polri saja akan tetapi tugas kita semua. Untuk itu marilah kita optimalkan dan maksimalkan sinergitas dalam penanganan setiap masalah yang terjadi,”pesannya.

Menurut Dandim 0727 Karanganyar Jalinan kesatuan persepsi, keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam bangunan kerjasama antara Pemda, TNI, Polri dan komponen masyarakat lainnya mutlak sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung pada acara Komsos kali ini yaitu Transformasi Digital Ciptakan Aparat Pemerintah Unggul.

Pada kesempatan tersebut Dandim 0727 Karanganyar mengajak untuk mantapkan kekompakan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena suksesnya program Pemerintah di daerah sangat tergantung dari upaya pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan komponen masyarakat lainnya sehingga program dapat berjalan aman, lancar dan sukses.

“Aparat Pemda, TNI dan Polri, dituntut untuk mampu memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam meningkatkan deteksi dini dan cegah dini agar terwujud ketahanan wilayah yang tangguh,” tandasnya.

Sementara itu Kapolres Karanganyar diwakili Kabag Ops Polres Karanganyar, Kompol Mardiyanto menyampaikan saat ini sudah memasuki tahapan pemilu 2024, perlu sinergi antara Pemerintah dengan aparat kaitannya dengan pemilu tahun 2024.

Tentunya selama sejarah mungkin sejarah bangsa Indonesia ini yang pertama pada tahun yang sama akan dilaksanakan pemilihan umum baik itu Pilpres pileg maupun Pilkada, sehingga tahun ini mengawali tahun 2023 karena rangkaiannya akan dimulai di tahun 2023, tentunya untuk mensukseskan dan menjaga kestabilan keamanan hingga proses semua berakhir.

” Pelantikan ini memerlukan kerjasama bapak ibu semua, oleh karenanya mari kita dari sekarang sama-sama melakukan cooling system dalam artian memberikan kenyamanan kepada masyarakat bagaimana untuk kita harus bersama-sama, dimulai dari diri sendiri diberikan keyakinan dan kemauan, tentunya dari warga masyarakat yang bisa menyampaikan adalah Bapak – bapak Forkompinca dan semua di level desa, mari kita sama-sama kesuksesan ini mudah-mudahan nanti di tahun 2024 semua bisa berjalan dengan baik dan lancar,”pungkasnya.
Diskominfo

KARANGANYAR- Bupati Karanganyar Juliyatmono mengajak semua pihak untuk menjaga Pemilu berlangsung aman dan lancar. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Karanganyar juga diperlukan untuk terus melakukan sosialisasi Pemilu tanpa politik identitas atau politik agama.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono dikegiatan silaturahmi kebangsaan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/6).

Pemilu merupakan gelaran pesta demokrasi yang harus disambut dengan sukacita dan hal menyenangkan.

“Penting bagi para tokoh agama dan masyarakat untuk terus menyosialisasikan Pemilu tanpa politisasi agama atau politik identitas,”katanya.

Bupati mengapresiasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Karanganyar. Pihaknya pun berharap intensitas atau frekuensi terus ditingkatkan terutama saat Pemilu mendatang.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam menyaring informasi di masyarakat. Karena pemberitaan media tentu sangat masif terkait Pemilu, sehingga perlu adanya peran tokoh dan masyarakat dalam menyosialisasikan informasi yang bukan hoax.

“Mari kita terus menjaga kondusifitas Kabupaten Karanganyar. Karena peran bapak ibu semua sangat diperlukan agar pelaksanaan Pemilu berjalan damai dan lancar,”ujarnya.

Sementara Ketua FKUB Karanganyar Khusaini Hasan kegiatan silahturami kebangsaan tokoh agama dan tokoh masyarakat FKUB Karanganyar mengatakan kegiatan dalam rangka menjaga silahturami antar tokoh agama dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kerukunan terus dijaga terutama saat Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita terus jaga kondusifitas wilayah terutama saat Pemilu 2024. Jangan sampai warga saling terpecah belah karena adanya perbedaan pilihan,”tuturnya.
Diskominfo

KARANGANYAR – Polres Karanganyar menggelar Apel Ketua Kesatuan Keamanan Lingkungan ( KASAT KAMLING) yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Karanganyar, Rabu (21/6) pagi.

Bertindak selaku Pembina Apel, Bupati Karanganyar Juliyatmono yang dihadiri Forkopimda Karanganyar, Jajaran Kepala OPD dan diikuti TNI, Polri, Kamtibnas serta Oragnisasi Kemasyarakatan.

Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibacakan oleh Pembina Apel menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya POLRI untuk mempercepat revitalisasi Satkamling guna meningkatkan Harkamtibmas dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Maka untuk itu peran awak Satkamling adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

Potensi masyarakat upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi tepatnya pada kebijakan transformasi operasional program 5 dan kegiatan ke-21 yaitu peningkatan peran aktif PAM Swakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya dan pemantapan pembinaan PAM Swakarsa di bawah pembinaan Polri adalah satuan keamanan lingkungan.

Sebagai salah satu bentuk pengamanan Swakarsa juga telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas Polri dibantu oleh kepolisian khusus BPNS dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Selain itu Polri juga telah menerbitkan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa sebagai landasan hukum dan penegasan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan satuan kamling.

Dengan hadirnya berbagai dasar hukum ini diharapkan penyelenggaraan Satmling dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat berjalan semakin maksimal kehadirannya diharapkan mampu menjadi ahli warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemulihan yang prediktif.

Hal ini tentunya menjadi nilai penting kehadiran Satkamling itu sendiri. Oleh karena itu solidaritas warga adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan peran sentral dalam upaya pemeliharaan menghadapi agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan tahun 2024.

“Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus dipertahankan dan kita jaga bersama kita harus mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi karena keberhasilan ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang mapan dalam menyongsong visi Indonesia emas yang kita cita-citakan,” pesan Kapolri yang dalam amanatnya yang dibacakan Bupati Karanganyar.

Disampaikan pula bahwa dari total 230.28 pos satkamling hanya 60% yang aktif atau sebanyak 134.753 pos saat kamling sedangkan 95.275 pos Satkamling dinyatakan tidak aktif.

Oleh karena itu diperlukan peran dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya revitalisasi dengan mengaktifkan serta memberdayakan kembali yang ada di lingkungannya masing-masing maupun disepakati bersama.

Selanjutnya sebagai upaya aksesoris telah mengadakan lomba Satkamling mulai tingkat Polres Polda hingga Nasional.

“Saya ucapkan selamat pada para pemenang tingkat Polres Polda yang akan diumumkan setelah pelaksanaan Apel ini. Saya berpesan agar terus melakukan perbaikan dan tingkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan Satkamling,” tutupnya saat mengakhiri pembacaan amanat Kapolri.
Diskominfo

GALERI FOTO

Sekda Timotius saat menyampaikan sambutannya, Selasa (20/6).

KARANGANYAR– Hari Ulang Tahun (HUT) ke 73 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karanganyar
menggelar Seminar Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (20/6).

Sambutan Ketua GOW Kabupaten Karanganyar, Ir. Pujo Astuti mengatakan pentingnya pemahaman pencegahan stunting dan pernikahan dini pada usia remaja.

Kita akan dapat memperoleh pengetahuan mendalam dan pengalaman serta identifikasi langkah langkah dalam mencegah stunting dan pernikahan dini khususnya dilingkungan pelajar.

Sementara itu sambutan Sekretaris Daerah Karanganyar, Timotius Suryadi mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan seminar pencegahan stunting. Karena stunting ini memang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

“Selamat HUT GOW ke 73, sudah banyak berkontribusi untuk Karanganyar yang maju dan mantab. Pemerintah juga mengapresiasi pada organisasi wanita, karena perempuan menjadi pioneer dan semangat untuk melakukan hal hal baik,” tutur Sekda.

Diskominfo

Formasi lengkap Tim Percepatan Penurunan Stunting di Oemah Haroem Karangpandan, Senin (19/6/2023).

KARANGANYAR– Terkait dengan regulasi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Karanganyar, sudah dilakukan pembentukan tim untuk percepatan pencegahan stunting. Salah satunya membuat Perda terkait kualitas hidup ibu dan anak.

Dalam sambutan Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan bahwa stunting ini suatu hal yang jika dibiarkan akan merugikan sehingga ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempercepat penurunan stunting tersebut.

“Hal yang mudah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, para ibu hamil memberikan ilmunya agar mereka paham pentingnya mengonsumsi makanan bergizi,”tuturnya.

Hal tersebut diungkapkan Bupati pada rembug stunting yang digelar di Oemah Haroem, Karangpandan, Senin (19/6) siang.

Menurut Bupati gotong royong sosialisasi ke desa-desa serta para orang tua untuk diberitahukan bahwa makanan apa saja yang bergizi dan baik untuk dikonsumsi agar anak menjadi cerdas.

“Tolong, saya minta untuk segera kita membagikan makanan bergizi kepada masyarakat, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam pencegahan dan mengurangi stunting di wilayah Karanganyar,” pintanya.

Ditambahkan Bupati, Stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Pemkab Karanganyar telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Karanganyar.
Orang nomor satu di Lingkungan Pemkab Karanganyar ini butuh data  akurat mengenai angka stunting sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

“Saya butuh data itu cepat dan tepat. Sehingga bisa dapat mengatur asupan gizi anak untuk pencegahan stunting,”katanya.

Semua elemen harus sinergi dalam menekan angka stuting di Kabupaten Karanganyar. Pemkab Karanganyar sendiri akan segera membentuk tim dan menetapkan kebijakan untuk menurunkan angka stunting di Karanganyar.

“Stunting ini suatu hal yang jika dibiarkan akan merugikan. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempercepat penurunan stunting tersebut.
Terus galakkan sosialisasi kepada masyarakat.Kolaborasi antara pemerintah dan semua elemen sangat penting dalam mengentaskan masalah stunting,”tambahnya.
Diskominfo

Bupati Karanganyar saat menghimbau para Kepala Desa untuk melaksanakan bankeu dengan baik dan sesuai keperuntukkannya, Senin (19/6) di Pendopo Rumdin Bupati Karanganyar.

KARANGANYAR– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) Kabupaten Karanganyar menggelar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tata kelola yang baik (good corporate governance) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar yang dihadiri Bupati Karanganyar, Kejaksaan, Bank Daerah Karanganyar, Inspektorat, Bagian Hukum Setda Karanganyar, Para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kepala Dispermades Karanganyar, Sundoro Budhi Karyanto mengatakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan tata kelola yang benar yakni bantuan Keuangan Kabupaten untuk sarana dan prasarana di 162 Desa se Kabupaten Karanganyar.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan Bupati Karanganyar nomor 412.1/5 38 tahun 2023 tentang penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangan Kepada Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Indonesia tahun 2023 tahap pertama.

Disampaikan Sundoro bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan guna kemajuan desa dan kesehatan masyarakat, membangun berdasarkan kekuatan sumber daya desa dan mengeksplorasi seluruh sumber daya produktif untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pencairan tahap pertama dari bantuan Keuangan Kabupaten sebanyak 1075 titik di 154 desa Kegiatan pada 154 desa dengan jumlah anggaran 51 miliar 131 juta 150.000 rupiah,” terangnya.

Dikatakan ada beberapa desa yang belum mendapatkan alokasi belanja bantuan sarana prasarana Desa tahun 2023 tahap pertama diantaranya adalah Desa Ploso, Giriwondo, Sedayu, Gemantar, Malang Jiwan, Paulan dan Anggrasmanis.

Pihaknya berharap dengan bankeu ini untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kontribusi peningkatan sektor ekonomi sosial dan budaya masyarakat.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam kesempatan tersebut menyampaikan atas nama pemerintah sebagai fungsi ordo Nature di bidang keuangan juga fungsi pengawasan mengingatkan pada Bapak Ibu Kepala Desa melalui bantuan-bantuan hibah bantuan keuangan desa yang hampir Rp. 54 miliar untuk dilaksanakan dengan baik tertib dan cepat.

” 2023 sudah separuh tahun anggaran supaya segera punya dampak yang positif transparan efektif efisien punya dampak yang positif bagi kemajuan di masing-masing desa,”tuturnya.

Menurut Bupati kewenangan itu pada sektornya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tidak ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Oleh karenanya Bupati menghimbau silahkan untuk dikerjakan sesuai dengan peruntukan yang baik, tidak terlalu besar anggaran yang ada di desa-desa itu digarap/dikerjakan dengan sebaik-baiknya administrasi disiapkan dengan sangat baik.
Diskominfo

Karanganyar, Rapat Koordinasi (Rakor) relawan penanggulangan bencana se-Kabupaten Karanganyar di Rumah Makan Mbak Ning Ngargoyoso Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

Dalam Kegiatan Rakor tersebut Bupati Karanganyar secara langsung hadir untuk memberikan pembinaan untuk para relawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah instansi pemerintah yang perlu bekerja sama dengan semua relawan untuk menangani bencana yang terjadi di Karanganyar.

Kegiatan menanam pohon juga harus di lakukan supaya bisa mencegah bencana di saat musim hujan. “Koordinasikan dengan pihak terkait penyediaan bibit pohon dalam jumlah banyak, agar pemerintah tidak kesulitan mencari bibitnya”, pinta Bupati. Orang nomor satu di Karanganyar tersebut juga menghendaki penanaman bibit pohon sebanyak-banyaknya supaya Karanganyar menjadi hijau dan adem di lihat sehingga wisatawan berdatangan ke Karanganyar untuk menikmati keindahan alam dan kuliner yang ada di Karanganyar.

Masyarakat juga perlu diingatkan untuk ikut serta menjaga alam, jangan menggunduli lahan,jangan mengalihfungsikan lahan yang dilindungi. Apabila ada bencana jangan serta merta menyalahkan pemerintah karena masyarakat juga turut andil menjaga dan memperbaiki alam agar tidak terjadi bencana dalam bentuk apapun.

Terakhir kalinya Bupati Karanganyar berpesan agar para relawan dan juga BPBD saling berkoordinasi dengan baik supaya terjalin kerjasama yang bagus dan ke depannya bisa membuat karanganyar lebih baik lagi.

Demikian Diskominfo.

Karanganyar – Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, dan anak balita. Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu tidak lepas dari peran kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Workshop dan pembinaan terhadap kader posyandu serta ibu hamil ini dihadiri oleh Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M., M.H., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karanganyar, Rusmanto, S.H., M.M selaku Plh Kepala Dinas Kesehatan, Camat Mojogedang Sutrisno, S.Sos., 7 Kepala Desa di wilayah UPT Puskesmas Mojogedang 1, 6 Kepala Desa di wilayah UPT Puskesmas Mojogedang 2 serta perwakilan dari Polsek Mojogedang dan Koramil Mojogedang. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan arahan , motivasi, dan stimulan kepada kader posyandu dan ibu hamil sebagai upaya untuk mengurangi resiko gangguan kehamilan dan mendukung persalinan secara normal serta menghindari kematian ibu melahirkan.

Dalam laporannya Kepala UPT Puskesmas Mojogedang 1 Kristuti Catur Sumarah, S.Tr.Keb Bdn, menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan di Aula Puskesmas Mojogedang dan Gedung Serba Guna Desa Munggur, Kamis 15 Juni 2023 ini diikuti 64 perwakilan kader posyandu dari 64 posyandu balita, 39 posyandu lansia serta 36 perwakilan ibu hamil dengan jumlah total 344 orang kader posyandu yang tersebar di 7 desa di wilayah UPT Puskesmas Mojogedang 1. Jumlah ibu hamil sampai bulan mei 2023 sebanyak 220 orang dengan resiko ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebanyak 9 orang. Jumlah balita 2410 orang dengan rincian balita stunting sebanyak 69 orang, balita kurang gizi 83 orang. Kemudian Kepala UPT Puskesmas Mojogedang 2 Sri Mulyani, S.S.T, M.H., menyampaikan kegiatan ini diikuti 39 posyandu balita, 216 orang kader posyandu yang tersebar di 6 desa di wilayah UPT Puskesmas Mojogedang 2. Jumlah ibu hamil sampai bulan mei 2023 sebanyak 236 orang dengan resiko ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebanyak 38 orang. Jumlah balita 2644 orang dengan rincian balita stunting sebanyak 161 orang, balita kurang gizi 126 orang.

Peningkatan kapasitas kader posyandu sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan tentang tugas dan peran kader posyandu, sehingga diharapkan kedepan pelayanan posyandu akan lebih baik. Kader posyandu sebagai perpanjangan tangan Puskesmas dalam memantau kesehatan ibu hamil serta tumbuh kembang anak harus berperan lebih aktif untuk menciptakan generasi muda yang lebih produktif.

Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, M.M., M.H., menyampaikan “Para ibu hamil agar lebih memperhatikan kondisi psikis. Persiapkan dana, rencanakan dimana akan melahiran dan juga siapa yang akan menemani saat persalinan. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak yang dilahirkan menjadi generasi yang hebat dan sehat,” terang Bupati. Kondisi Kesehatan ibu hamil harus lebih diperhatikan, apalagi untuk ibu dengan kehamilan pertamanya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir balita stunting dan kematian pada janin dan ibu yang mengandung.

Sebagai penutup, Bupati Karanganyar menegaskan upaya pemerintah secara intensif dan berkelanjutan terus memfaslitiasi para ibu hamil untuk melahirkan dengan normal, pemenuhan gizi yang baik menjadikan proses persalinan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi resiko peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

“Terima Kasih atas kerja keras kader – kader posyandu karena angka stunting terus mengalami penurunan, kita akan dorong dan cukupi dalam pemberian makanan tambahan yang bergizi disertai pola hidup sehat. Mudah – mudahan Mojogedang zero stunting, zero AKI dan Zero AKB”, ujarnya.

Demikian Diskominfo.

Bupati Karanganyar, H. Juliyatmono saat menyampaikna tanggapan dihadapan para Anggota DPRD Karanganyar, Kamis (15/6).

KARANGANYAR– Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar agenda Tanggapan Bupati Karanganyar terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar TA 2022 diselenggarakan di Gedung DPRD Karanganyar, Kamis (15/6) siang.

Adapun beberapa Tanggapan Bupati Terhadap pelaksanaa APBD Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut ini :

1. FRAKSI GOLKAR
Terkait SILPA Tahun 2022 sebesar Rp184.282.573.893,00 (seratus delapan puluh empat Miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai ketentuan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah maka akan dipergunakan dalam tahun berjalan untuk mendanai prioritas kebutuhan belanja daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.

2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas capaian WTP dari BPK RI. Terkait dengan 6 (enam) paket pekerjaan gedung dan bangunan yang tidak sesuai kontrak, perlu kami sampaikan bahwa penyedia jasa telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan rekomendasi LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2022.

3.FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait keberhasilan mempertahankan predikat WTP ke-9 kali berturut-turut, sebagai salah satu faktor pendorong motivasi dalam pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

Selanjutnya terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas SPI dan Kepatuhan, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami telah mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan monitoring dan evaluasi tribulanan dan semesteran baik secara online melalui aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut) maupun offline di Kantor BPK RI Adapun progress capaian tindak lanjut rekomendasi BPK saat ini sebesar 95.38% (sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan persen)

4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penentuan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran utamanya pembangunan gedung dan bangunan, akan kami perhatikan.

Selanjutnya terkait tolok ukur keberhasilan pembinaan UMKM, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pembinaan dan penguatan UMKM serta membuat tolok ukur, yaitu:

a. hasil pemantauan melalui matrik perkembangan jumlah pelaku Usaha UMKM.
b. hasil analisa pertumbuhan UMKM naik kelas dari aspek perizinan/omzet/skala usaha; c. jumlah UMKM yang difasilitasi pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi (PIRT, HAKI, HALAL MUI, TKDN);

Selanjutnya terkait fenomena kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan (terutama kegiatan fisik), Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya antisipasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, revisi dan audit internal oleh Inspektorat, serta mengoptimalkan manajemen perencanaan dan pengawasan teknis.

5.FRAKSI GERINDRA

Terkait serapan anggaran belanja Tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 serapan belanja daerah mencapai 93,4% (sembilan puluh tiga koma empat persen) lebih besar daripada serapan belanja daerah Tahun 2021 sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh delapan persen). Hal ini karena adanya optimalisasi penyerapan belanja operasi dan penyerapan belanja modal, yang menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dapat dijelaskan bahwa terdapat pelampauan target pendapatan sebesar 2,4% (dua koma empat persen) dan terdapat efisiensi belanja sebesar 5,6% (lima koma enam persen). Namun demikian Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik lagi.

Diskominfo

Karanganyar – Dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RAKORNAS WASIN) 2023. Acara dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Auditorium Gandhi BPKP Pusat pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

Mengambil tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi, Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., beserta jajaran Kepala Badan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut mengikuti acara rakor ini secara daring di ruang Sambernyawa Information Center (SIC) Dinas Komunikasi dan Informatika, komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

“Dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kami mendapati berbagai ruang perbaikan yang perlu segera ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Kami mendapati berbagai pengawasan program yang masih belum optimal penyelesaiannya,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Beliau mengungkapkan bahwa masih terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya belum dimulai, di mana kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat proyek yang dihasilkan. Kemudian terkait peningkatan SDM yang belum merata. Misalnya, penyelesaian status stunting yang tidak sesuai dengan target dimana masi ada 378 daerah di Indonesia mempunyai kasus stunting. Selain itu kualitas ruang kelas sekolah masi perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu masi adanya potensi pemborosan anggaran belanja daerah sebesar 21 persen.

Dalam kesempatan ini, pihaknya mengungkapkan pelaksanaan pengawasan intern dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementrian, Lembaga atau Pemerintah Daerah. “Di lapangan masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk di lakukan sejak tahap awal program atau kegiatan,” Ujar Ateh. BPKP bersama seluruh jajaran konsiten dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan integritas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional.

Dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional Pengawasan Internal (RAKORNAS WASIN) 2023 Presiden Joko Widodo menyampaikan, pengawasan dilakukan bukan terkait dengan prosedurnya, tapi harus berorientasi pada hasil. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran pegawasan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini peran pegawasan terbilang masih sangat lemah padahal itu menjadi hal penting.

“Tadi disampaikan oleh Kepala BPKP, banyak APBN dan APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggarannya, cara penganggarannya saja sudah banyak yang tidak benar,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyampaikan, bahwa dua pekan lalu dirinya mengecek langsung kepada Mendagri, terkait dengan anggaran stunting yang mencapai Rp10 miliar. Tapi banyak pengeluaran besar untuk perjalanan dinas dan rapat.

“10 miliar untuk stunting, perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla 2 milar. Yang bener-bener untuk beli telur itu hanya ada 2 miliar, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi.

Tak hanya menyoroti anggaran pengentasan stunting yang lebih banyak dilakukan untuk rapat dan perjalan dinas, Presiden Jokowi juga mengkritik anggaran perlindungan sosial yang rupanya tidak sampai 1 persen. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan mulai dari dana APBN, APBD maupun BUMN semua harus produktif dan tepat sasaran.

Presiden Jokowi juga menyinggung soal pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp2,5 miliar. Tapi sebanyak Rp1,9 miliar justru habis untuk honor dan perjalanan dinas.

“Disinilah pentingnya peran pengawasan, kenapa saya sering cek ke lapangan? , karena saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul – betul ke masyarakat,'”  ujarnya.

Presiden Jokowi meminta agar anggaran yang tersedia bisa digunakan dengan lebih jelas dan efektif. Secara khusus, Presiden Jokowi mengisntruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa anggaran-anggaran yang tidak benar. “Ini tugas BPKP, jadi anggaran harus hal-hal yang konkret agar produktif,” ujarnya. Jokowi juga menegaskan, orientasi anggaran pemerintah harus benar. Hal ini karena Indonesia masih bersaing dengan negara lain sehingga program-program harus dapat dieksekusi dengan baik. “Saya ingin menegaskan orientasi kita harus hasil, kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain,”pungkasnya.

Demikian Diskominfo.