Banyak infrastruktur jalan raya di Karanganyar menyalahi status dan fungsi jalan. Sehingga jika tidak segera dibenahi akan merugikan masyarakat. Hal itu terungkap dari penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) oleh tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (31/10).

Kepala Subdit Transportasi Darat Kemenhub, Achmadi, mengatakan salah satu penyalahgunaan status dan fungsi itu adalah jalan provinsi yang masih digunakan sebagai jalan kota, sehingga lalu lintas masih bercampur. “Kami harap Pemkab bisa membenahi penyalahgunaan tersebut. Solusi yang bisa digunakan adalah pembuatan outer ringroad (jalan lingkar luar) agar tak seluruh kendaraan masuk ke jalan kabupaten,” ungkapnya.

Menurut Achmad, untuk melaksanakan solusi tersebut, Pemkab bisa bekerja sama dengan Kemenhub dengan merekomendasikan pembuatan outer ringroad. Sehingga untuk pendanaan pembangunan jalan bisa dibantu dengan APBN. “Solusi ini merupakan jangka panjang dan kelak bakal semakin mendesak dibutuhkan. Apalagi jika jalan tembus Tawangmangu-Magetan sudah dioperasikan, maka volume kendaraan yang masuk ke kota akan semakin padat,” jelasnya.

“Jika ada ringroad kan kendaraan yang masuk ke kota menjadi berkurang, sehingga bisa memperlancar jalan. Nantinya pelayanan ke masyarakat pun juga tidak terganggu,” tambah Achmad.

Selain itu, tim penilai WTN juga menyarankan agar Pemkab melakukan pembatasan jumlah angkutan umum jenis angkot karena membuat ruwet kondisi jalan. Menurut Achmad, pelayanan transportasi publik lebih baik menggunakan bus mini. “Temuan kami juga menunjukkan adanya pelajar bergelantungan pada angkot karena kapasitasnya yang tidak memadai. Ini kan membahayakan, sehingga lebih baik menambah mini bus,” imbau Achmad

Sementara itu, Bupati Karanganyar Rina Iriani berharap Karanganyar dapat meraih penghargaan WTN, sebelum masa jabatannya berakhir. Diakuinya, sekitar 10 tahun terakhir, Karanganyar belum pernah mendapatkan penghargaan bergengsi di bidang transportasi tersebut.

“Tinggal WTN yang belum kami peroleh. Kami saat ini sudah siap membenahi transportasi, seperti pembangunan jalan layang Palur. Ini utang terakhir dalam masa jabatan saya,” ujar Rina.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar kembali ajak para pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Kali ini selain membagikan stiker bertuliskan “Aku Pelopor Tertib Berlalu Lintas”, Satlantas juga menggunakan media badut yang membawa aneka tulisan ajakan untuk tertib lalu lintas.

Kanit Bin Ops Polres Karanganyar, Iptu Saparyanto, mengatakan penggunaan badut tersebut ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat dan juga para pengguna jalan. Diharapkan para pengguna jalan memperlambat laju kendaraannya dan memperhatikan ajakan dalam poster yang dibawa badut.

“Jadinya pada mau berhenti (kendaraan). Dengan adanya badut juga menunjukkan bahwa polisi lalu lintas itu tidak untuk ditakuti oleh pengguna jalan, tapi sahabat bagi masyarakat,” jelas Saparyanto.

Sebelumnya, satu minggu yang lalu, Satlantas juga membagikan stiker serupa di depan PN Karanganyar yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Karanganyar, Iptu Suwarsih. Sejak pembagian stiker yang pertama, diakui Saparyanto, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas. “Dengan pembagian stiker ini ada penurunan angka Laka (kecelakaan) yang dirasakan. Jika sebelumnya per hari bisa sampai lima angka Laka, semenjak kegiatan ini bisa menurun hingga dua Laka per harinya,” tambah Saparyanto.

Pemilihan tempat pembagian stiker tersebut, menurutnya, sesuai dengan saran dari Kapolres Karanganyar AKBP Nazirwan Adjie Wibowo. Pembagian stiker dilakukan di jalan yang lurus dan rawan terjadi kecelakaan. Yakni seperti di depan Rumah Dinas Bupati, depan PN Karanganyar, depan Makodim Karanganyar, serta di daerah perempatan Papahan.

“Ke depannya stiker tersebut tidak hanya dibagikan di kota saja, tetapi di daerah yang rawan Laka seperti di Tawangmangu, Karangpandan, Jumantono, Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo, dan daerah pelosok lain,” ujar Saparyanto.

Sekitar 3.000 stiker telah dibagikan kepada para pengguna jalan pada pembagian di depan Rumah Dinas Bupati kemarin. Stiker tersebut dibagikan kepada para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas.

Sebanyak 30.000 bidang tanah atau sekitar 11,3 persen tanah di wilayah Karanganyar belum bersertifikat.

Sementara kasus sengketa tanah di Karanganyar sebanyak tujuh kasus. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Aris Widarko Budiharjo, mengatakan total tanah di seluruh Karanganyar seluas 440.000 bidang tanah.

Sementara bidang tanah yang telah bersertifikasi sebanyak 410.000 bidang tanah. Mayoritas bidang tanah yang belum bersertifikat terletak di pedesaan.

“Ini hanya estimasi saja, kami tetap berupaya agar seluruh bidang tanah di Karanganyar bersertifikat,” ujarnya seusai launching layanan anggota masyarakat (Layangmas) berbasis Geo KKP di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (19/10/2012).

Menurutnya, dengan menerapkan sistem database berbasis Geo KKP maka dapat diketahui letak, pemilik dan status bidang tanah secara jelas. Sehingga tidak terjadi sengketa tanah yang disebabkan beberapa faktor seperti administrasi yang tumpang tindih dan warisan. Selain itu, seluruh bidang tanah harus terdaftar dalam Geo KKP sehingga mempercepat pelayanan administrasi pengurusan sertifikat tanah. Sebab sistem berbasis Geo KKP menggunakan peta satelit sehingga dapat memantau seluruh bidang tanah di setiap wilayah.

Sementara Kepala BPN, Hendarman Supanji, menyatakan penerapan sistem berbasis Geo KKP akan dilakukan di seluruh Indonesia. Pihaknya juga melakukan pendataan mengenai luas lahan pertanian di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menginventarisir lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau sektor industri.

Dengan adanya sistem berbasis Geo KKP, dia berharap tidak ada permasalahan pertanahan seperti sengketa tanah di Indonesia. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 4.000 kasus sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus sengketa tanah terletak di 100.000.000 bidang tanah di Indonesia.

Pemkab Karanganyar kesulitan dalam melakukan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warganya yang merantau ke luar kota. Hal tersebut menyebabkan target 100 persen rekam data wajib e-KTP pesimistis terpenuhi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar, Sucahyo, mengungkapkan, menjelang masuknya minggu ketiga Oktober ini proses perekaman data e-KTP baru mencapai 90,31 persen. Total wajib e-KTP di Karanganyar sendiri sekitar 652.091 jiwa.
“Sisa warga yang belum melakukan perekaman (e-KTP) merata di seluruh kecamatan yang ada. Meski batas waktu perekaman hanya sampai akhir Oktober ini, kami tetap berusaha mendatangi warga yang belum melakukan perekaman,” jelas Sucahyo, Minggu (14/9).
Meskipun sudah menyiagakan petugas perekaman e-KTP di seluruh kecamatan yang ada dan juga sudah melakukan jemput bola, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab warga yang didatangi rumahnya sering kali tidak ada di tempat. Sucahyo berharap jika ada warganya yang telah melakukan perekaman di daerah lain, segera melaporkan diri.
“Banyak warga yang berada di luar kota karena merantau. Kemungkinan mereka melakukan perekaman di daerah perantauan, dan itu diperbolehkan. Dengan surat dari RT/RW bisa melakukan perekaman di daerah domisili,” tambah Sucahyo.
Penambahan jumlah warga yang melakukan perekaman data e-KTP melalui jemput bola juga relatif sedikit. Setiap harinya, penambahan warga yang melakukan perekaman hanya sekitar lima jiwa saja. “Sampai batas akhir perekaman mungkin hanya mencapai 95 persen,” ujar Sucahyo.
Capaian rekam data hingga 95 persen, menurutnya, merupakan capaian maksimal dan tergolong sangat baik. “Penilaian untuk capaian rekam data antara 70-80 persen dinilai masih kurang, untuk 81-90 persen dianggap cukup. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang bisa lebih dari 90 persen dinilai sudah sangat baik,” jelas Sucahyo.

Jumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) di daerah Karangpandan ditambah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar. Penambahan lampu PJU sebanyak 11 buah itu merupakan bantuan dari Pemprov Jawa Tengah.
Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, mengatakan bantuan belasan lampu itu merupakan jatah tahun ini. Semua lampu menurutnya sudah dipasang di titik-titik tertentu di wilayah Kecamatan Karangpandan.
“Pemasangan lampu PJU dilakukan di jalan depan Pasar Karangpandan ke arah barat sepanjang 1 kilometer. Jarak antarlampu PJU sekitar 100 meter,” jelas Nunung, Senin (8/10).
Menurutnya, dipilihnya sepanjang jalan itu karena kondisinya sangat gelap jika malam hari. Hal itu selain untuk mengurangi kemungkinan adanya tindak kriminal, juga untuk mengurangi angka kecelakaan.
Dalam waktu dekat, selain Karangpandan akan diusulkan penambahan lampu PJU di daerah-daerah lain. Usulan sebelumnya pernah dilayangkan yaitu untuk daerah Colomadu. Namun karena berbagai pertimbangan, untuk Colomadu ditunda dan diganti Karangpandan.
“Ini demi kepentingan pengguna jalan dan masyarakat. Sebelum bulan Ramadan kemarin, kami juga sudah menambah lampu PJU di daerah Kebakkramat,” ungkap Nunung.
Sementara itu, Kapolsek Karangpandan, AKP Sutami, mengatakan penambahan lampu PJU di daerah Pasar Karangpandan tersebut sangatlah bermanfaat terutama untuk mengurangi angka kecelakaan.
“Adanya lampu JPU yang baru ini semoga bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas karena jalan di malam hari gelap. Selain itu, tindak kriminal di malam hari juga bisa berkurang,” ujar Sutami.

Pemasangan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan di 20 titik di sejumlah kecamatan digagas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Karanganyar. Rencana tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami sebenarnya mengusulkan program penambahan penerangan jalan kepada Pemprov sejak tahun 2009 lalu,” ujar Kepala DKP Karanganyar, Maulan, Jumat (5/10).
Penambahan penerangan lampu jalan dengan tenaga surya tersebut, menurutnya, menjadi prioritas karena banyaknya aspirasi dari masyarakat. Wilayah yang nantinya akan mendapatkan penambahan penerangan jalan di antaranya ruas jalan di wilayah Kecamatan Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro (4J), Karangpandan, dan Tawangmangu.
Maulan menjelaskan lampu tersebut rencananya juga akan dipasang di jembatan-jembatan yang ada di beberapa ruas jalan. Untuk wilayah 4J rencananya ada lima titik yang akan dipasangi lampu tersebut. Sedangkan untuk Tawangmangu, pemasangan lampu akan dilakukan di daerah Kali Samin dan daerah Gumeng menuju Candi Cetho.
Maulan berharap usulan penambahan penerangan jalan tersebut bisa masuk dalam APBD 2013 mendatang. Sehingga jika disetujui bisa dipastikan angka kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut di malam hari akan berkurang. “Harapannya angka kecelakaan bisa berkurang,” kata Maulan.
Sementara itu, Kanit Laka Sat Lantas Polres Karanganyar, Iptu Andi Kadesma, menyambut baik program DKP tersebut. Menurutnya, penambahan penerangan jalan di daerah-daerah tersebut sangat membantu para pengguna jalan khususnya di malam hari. “Di daerah tersebut seperti wilayah 4J, Karangpandan, dan Tawangmangu diketahui sangat minim penerangan jalan sehingga rawan kecelakaan,” ujar Andi.
Andi menambahkan selain minimnya penerangan, jalan yang berkelok-kelok dan curam juga berbahaya bagi pengguna jalan. “Walaupun penerangan jalan nanti telah ditambah, kami harap masyarakat juga tetap disiplin dalam berlalu lintas,” imbaunya.

Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar bakal melakukan jemput bola untuk merampungkan rekam data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Hingga kemarin data yang masuk baru 89 persen dari total wajib e-KTP sebanyak 652.091 penduduk.

Kepala Dispendukcapil Karanganyar, Sucahyo, mengatakan waktu terakhir pengumpulan data e-KTP itu sampai dengan akhir Oktober ini. “Capaian ini belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga harus dilakukan jemput bola untuk mendapatkan rekam data (e-KTP) tersebut,” jelas Sucahyo, Minggu (30/9).

Pihaknya pun optimistis sampai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan pengumpulan data akan selesai. Minimal akan tercapai di angka 90 persen dari jumlah penduduk wajib e-KTP.

“Untuk capaian rekam data antara 70-80 persen dinilai masih kurang, sedangkan di kisaran 81-90 persen dianggap cukup. Kemudian untuk kabupaten/kota yang bisa lebih dari 90 persen dinilai sudah sangat baik. Kami optimistis bisa lebih dari 90 persen,” ujar Sucahyo.

Terkait dengan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rekam data, Sucahyo mengaku, saat ini masih menelusuri data wajib e-KTP yang dimiliki Dispendukcapil. “Ini kami dengan para ketua RT/RW mendata langsung setiap warga yang tercatat wajib rekam data namun belum melakukannya,” jelasnya.

Sucahyo menambahkan, dengan cara tersebut maka proses rekam data akan semakin cepat. Apalagi saat ini rekam data bisa dilakukan di daerah domisili warga yang bersangkutan. “Jadi hanya dengan berbekal surat keterangan RT/RW, warga bisa langsung melakukan rekam data di tempatnya merantau atau berdomisili. Jadi warga yang merantau tak harus melakukan rekam data di Karanganyar,” ujarnya.

Menurut Sucahyo, jika ditemukan adanya kejadian tersebut, maka akan langsung dicoret daftar nama wajib e-KTP warga yang bersangkutan dari data Dispendukcapil Karanganyar. Karena nantinya, warga Karanganyar yang telah melakukan rekam data di daerah perantauan, secara otomatis akan menjadi warga di daerah tersebut.

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono, menjanjikan perbaikan jalan secara menyuluruh di akhir masa jabatannya. Orang nomor satu di DPC PDI Perjuangan (PDIP) Karanganyar itu menargetkan sekitar 90 persen hingga 95 persen ruas jalan kabupaten sudah dalam kondisi bagus pada akhir tahun 2013. Penegasan itu disampaikan Paryono saat ditemui, Jumat (28/9/2012). “Kalau target ya setidaknya di atas 90 persen jalan sudah bagus tahun depan,” katanya.

Paryono menjelaskan saat ini dari 870 kilometer jalan di Bumi Intanpari, 20 persennya dalam kondisi rusak. Kerusakan terdiri 10 persen dengan status rusak sedang dan 10 persen lagi rusak berat. Contoh jalan rusak berat seperti jalur Grompol-Jambangan, Mojosongo-Wonosari, Ngangkruk-Jeruksawit, serta ruas antara Tasikmadu dengan Banjarharjo, Kebakkramat.

Pembenahan infrastruktur jalan jadi prioritas di setahun akhir masa jabatan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Paryono, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan rusak tahun depan mencapai Rp50 miliar. Namun keterbatasan anggaran belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diakui jadi kendala.

Untuk itu, Paryono melanjutkan, pihaknya akan melobi pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran guna perbaikan jalan di Bumi Intanpari. Penuturan senada disampaikan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Poniman. Menurut dia cukup banyak ruas jalan antar desa di wilayah Kecamatan Gondangrejo yang rusak. Dia mencontohkan jalan lintas Jetak, Wonorejo dengan Plesungan.

Di sepanjang ruas jalan yang sering dilalui kendaraan berat itu banyak lubang. Untuk itu Poniman mendesak bupati dan wakil bupati lebih fokus pananganan infrastruktur jalan pada akhir masa jabatan. Kendati diakuinya persoalan-persoalan yang lain juga butuh penyelesaian. Seperti penataan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya tenaga pengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Sekitar 11 persen atau 73.000 orang wajib elektronik-KTP (e-KTP) belum melakukan perekaman data hingga Jumat (21/9/2012). Mereka mayoritas kaum boro yang melakukan perekaman data e-KTP di daerah perantauan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar, Sucahyo mengatakan sesuai aturan kaum boro diperbolehkan melakukan perekaman data e-KTP di daerah perantauan dengan membawa surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.

Semestinya instansi terkait melaporkan wajib e-KTP yang telah melakukan perekaman data ke Disdukcapil dari asal wajib e-KTP tersebut. “Tidak semua instansi terkait melaporkan ke kami sehingga mengetahui para perantau yang telah melakukan perekaman data di wilayah perantauan.

Saat ini, capaian perekaman data e-KTP hingga pertengahan September mencapai 89 persen. Sementara capaian perekaman data e-KTP di atas rata-rata yakni sekitar 85 persen. Karena capaian tersebut maka dua alat perekaman data dipinjamkan ke Kabupaten Grobogan. Alat perekaman data tersebut berasal dari Kecamatan Ngargoyoso dan Karangpandan.

Pihaknya memberikan daftar wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman data ke setiap kecamatan. Data tersebut bakal divalidasi ulang oleh pihak kecamatan setempat sehingga diketahui wajib e-KTP yang telah meninggal maupun merantau.

“Nanti kepala dusun yang akan memvalidasi ulang data wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman data,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Kependududkan Disdukcapil Karanganyar, Edi Sukiswandi menjelaskan optimistis dapat merampungkan perekaman data e-KTP hingga pertengahan Oktober mendatang. Pihaknya juga bakal menambah honor para petugas operator non PNS dari Rp700.000/bulan hingga Rp1 juta/bulan.

Selain itu uang makan para petugas operator juga ditambah dari Rp7.500/hari menjadi Rp15.000/hari. Penambahan honor ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petugas operator yang melayani perekaman data e-KTP setiap hari.

“Dananya sudah diusulkan di APBD-P 2012, ini untuk menyesuaikan honor para petugas operator di wilayah lainnya,” jelasnya.

Berdasarkan data Disdukcapil, wajib e-KTP di Karanganyar berjumlah 759.496 jiwa. Setiap kecamatan rata-rata telah menyelesaikan perekaman data e-KTP. Saat ini, Disdukcapil bakal menyisir ke setiap kecamatan dengan mobil yang dimodifikasi dengan alat perekaman data untuk mencari wajib e-KTP yang menderita cacat fisik.

Lima kecamatan di wilayah Karanganyar terancam krisis air selama musim kemarau. Pasalnya, debit air baku PDAM menurun hingga 23 persen.

Direktur Teknik PDAM Karanganyar, Suparno, mengatakan lima wilayah yang terancam kekurangan pasokan air bersih yakni Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Mojogedang dan Gondangrejo. Namun, tak semua warga di wilayah itu menjadi pelanggan PDAM.

“Sebagian memang pelanggan PDAM sebagian lainnya mengambil air bersih dari sumur,”  Kamis (20/9/2012).

Salah satu penyebabnya karena debit air baku berkurang sekitar 23 persen. Pasalnya, kondisi pepohonan Gunung Lawu gundul sehingga tidak dapat menyimpan resapan air hujan cukup banyak. Selain itu, beberapa sumur dalam mengalami kekeringan selama musim kemarau.

Selama ini, lanjutnya, pasokan air bersih dikirim dengan sistem bergilir ke permukiman penduduk yang lebih membutuhkan.

“Sebagian sumur dalam mengalami kekeringan, jumlah sumur dalam di Karanganyar sebanyak 13 sumur,” ujarnya.

Pihaknya menyiagakan tiga unit mobil tangki air bersih selama 24 jam. Langkah ini untuk mengantisipasi apabila pasokan air bersih ke permukiman penduduk tersendat. Saat ini, tiga unit mobil tersebut dioperasikan ke wilayah yang pasokan airnya kurang lancar.

Berdasarkan data, pelanggan PDAM Karanganyar hingga pertengahan September berjumlah sekitar 39.113 pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Karanganyar. PDAM Karanganyar bakal mengembangkan jumlah pelanggan hingga 2015 sesuai target pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

“Mobil tangki air tetap disiapkan walaupun selama ini belum ada permintaan air bersih dari pelanggan,” jelasnya.

Rencananya, PDAM se-Soloraya bakal memanfaatkan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri yang diambil air bakunya untuk memasok air bersih ke pelanggan. Saat ini, tahap Detail Engineering Design (DED) tengah dikerjakan oleh Pemprov Jateng. Anggaran pembangunan proyek tersebut berasal dari PDAM pusat.

Sementara pelanggan PDAM, Priyambodo, warga Badran, Karanganyar, meminta agar PDAM Karanganyar memprioritaskan pelayanan pelanggan. Dia meminta agar pasokan air minum tidak tersendat karena telah membayar retribusi setiap bulan. Apalagi kebutuhan air bersih masih walaupun musim kemarau.

“Pasokan air bersih harus lancar setiap hari, itu kan kebutuhan pokok manusia walaupun musim kemarau,” tambahnya.