Kunjungan Salah Satu Rombongan Peserta Diklat Pim 4 di Dinas Kominfo

Karanganyar – Peserta Benchmarking Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXIV BPSDMD Provinsi Nusa Tetanggara Timur (NTT), sebanyak 48 orang yang terdiri dari 39 peserta dan 9 panitia mengadakan kunjungan kelapangan ke Kabupaten Karanganyar dan diterima langsung oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Sutarno di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Karanganyar (BKPSDM). Kamis Pagi (15/03).

Rombongan akan melakukan kunjungan ke beberapa instansi diantaranya RSUD Karanganyar, Diskominfo Karanganyar, ATR/BPN Karanganyar, dan Dinas pertanian dan pangan Karanganyar.
Asisten Administrasi Setda Karanganyar, Sutarno dalam sambutannya membacakan sambutan Pjs Bupati Karanganyar menyampaikan gambaran secara umum tentang Kabupaten Karanganyar. Ia mengatakan Kabupaten Karanganyar terbagi kedalam 17 Kecamatan dengan jumlah penduduk 894.308 orang yang terdiri dari laki-laki 447.156 orang dan perempuan 447.152 orang.

Lebih lanjut, Sutarno menyampaikan Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar 2013-2018, yakni Bersama Memanjukan Karanganyar dengan Misi meliputi Pembangunan infrastruktur menyeluruh, Pencapaian 10.000 wirausahawan mandiri, Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis, Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan serta peningkatan kualitas keagamaan dan sosial budaya.

“Semoga betah (nyaman) dan menikmati keindahan Karanganyar, serta kunjungan kali ini bisa membawa kenangan yang baik terlebih untuk diceritakan kepada seluruh masyarakat Propinsi NTT tentang Kabupaten Karanganyar,” harap Sutarno.

Sementara itu, Ketua Rombongan Diklat Pim IV, Sekretaris BPSDMD Propinsi NTT, Nias Stefanus, mengatakan maksud dan tujuan kunjungan ini dalam rangka pembekalan pembalajaran dari Benchmarking ke praktis sebagai agen perubahan guna meningkatkan orientasi bekerja.

“Keunggulan yang ada di Kabupaten Karanganyar akan kita adopsi dan mengadaptasi kemampuan yang unggul guna memberikan manfaat bagi kami yang berada di Propinsi NTT,” tuturnya. Demikian Diskominfo (ad/karin/imas)

Karanganyar, Selasa 13 Maret 2018

Kurang lebih 92 peserta bimbingan teknis (Bimtek) PPID Karanganyar yang terdiri dari PPID Pembantu dan Admin PDF  masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar mengikuti Bimtek Pembenahan dan Peningkatan Tata Kelola Informasi Publik PPID  yang diselenggarakan  Hotel Taman Sari Karanganyar, Selasa(13/03).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (13-14 Maret 2018) dihadiri sekaligus membuka bimtek , Pjs Bupati Karanganyar yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Karanganyar, Larmanto, menyampaikan peranan Pejabat Pengelolaan dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dalam menginformasikan kebijakan program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

“Masyarakat semakin canggih, paham, dan pintar menyikapi pelaksanaan pembangunan dan secara keseluruhan menghendaki data pemerintah untuk dipublikasikan”, ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan PPID dituntut lebih arif, bijaksana, berpikiran komprehensif dalam pengelolaan penyampaian informasi.

Selanjutnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber, F. X Handoko, menjelaskan tugas PPID utama dalam Pasal 12 antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi, menggordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. Memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public, melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik, melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, menugaskan PPID pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi, membentuk tim fasilitasi penanganansengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan Kewenangan PPID utama dalam pasal 13 antara lain menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya, mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID  Pembantu, menentukan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public, menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pada kesempatan tersebut disampaikan laporan kegiatan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Karanganyar, Agung Cahyo Purnomo, maksud dan tujuan kegiatan bimtek ini memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan kesadaran kepada PPID Pembantu tentang keterbukaan informasi publik disampaikan kepada masyarakat termasuk media secara mudah diakses berkenaan dengan kebijakan program dan pelayanan pemerintah sehingga mampu menghasilkan citra positif.

“Bimtek menjadi awal yang lebih baik berguna bagi pembenahan dokumentasi dan informasi diantaranya pemutakhiran konten website OPD serta aktivasi pelayanan masyarakat,” harapnya.

Demikian Diskominfo (ind/karina)

Karanganyar, Senin 12 Maret 2018

DPRD Karanganyar gelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan 12 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar dan penyampaian LKPJ Bupati Karanganyar. Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung DPRD Karanganyar.Rabu (12/03).

Pjs Bupati Karanganyar dan rekan forkompinda hadir dalam Rapat tersebut bersama segenap anggota dewan DPRD Karanganyar, Sekretaris Daerah, Jajaran Kepala OPD, Pimpinan BUMD, Camat, Kepala Bagian Kantor Sekda Karanganyar.

Adapun 12 Raperda Karanganyar Tahun 2018 yang telah dibahas dan disetujui Anggota DPRD Karanganyar, antara lain : Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah, Raperda tentang Penghentian Layanan Izin Bantuan dan Pungutan Retribusi, Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan  Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan terbatas, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah UU No. 13 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Karanganyar, Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Sementara itu, Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo menyampaikan bahwa 12 Raperda nantinya dapat mendukung kelancaran pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Diakhir Rapat Paripurna dilakukan Penandatanganan berita acara penyampaian 12 (Dua Belas) Raperda Kabupaten Karanganyar oleh Pjs Bupati Karanganyar dan Ketua DPRD Karanganyar disaksikan Wakil Ketua I, II, III dan Para Anggota Dewan.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan daerah tersebut akan ditindaklanjuti untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Masih pada kesempatan yang sama, disampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Bupati Karanganyar mengenai pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 dengan target Rp 2.088.890.803.385 realisasi 2.041.182.302.754 selisih 47.708.500.631 (97,72 %) dan belanja daerah 2.298.650.777.480 realisasi 2.066.524.668.105 selisih 232.126.109.375 (89,90 %). Demikian Diskominfo (ad/karina/imas)

Talud dan badan jalan di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu ambrol karena tak kuat menahan luapan air sungai.

Karanganyar, Senin (12/03/2018)

Hujan deras yang menguyur Kabupaten Karanganyar sejak Minggu (11/03) malam menyebabkan talud ambrol disertai longsor badan jalan di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.  Akses jalan tersebut menghubungkan ke Desa Alastuwo. Namun masih ada jalan alternatif lainnya bisa dilalui.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar, Bambang Jatmiko, mengatakan peristiwa talud dan badan jalan ambrol terjadi sekitar pukul 01.30 WIB, Senin (12/03) pagi.

“Hujan deras menyebabkan luapan sungai Kedung Dermo hingga meluap ke jalan, sehingga talud beserta jalan longsor sepanjang 10 meter,” kata Bambang Jatmiko saat dijumpai dilokasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar, Edi Sriyatno, mengatakan setelah kejadian tersebut, pihaknya membuatan tahapan perbaikan keadaan darurat, yakni tahap pertama menyedot luapan air sungai dengan pompa.

“Kami segera membuat jalan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda dua. Kemungkinan bisa selesai dalam 7 hari ini. Itu tahap kedua yang akan dilakukan,” kata Edi Sriyatno.

Kemudian talud dan jalan longsor tersebut akan dibongkar dan diperbaiki lebih kuat dan akan ditambah gorong-gorong agar tidak terulang lagi di kemudian hari, karena penyebab luapan air dari sumbatan sampah yang menumpuk.

“Dana perbaikan berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2018. Mendahului APBD Perubahan” katanya.(pd)

Pjs. Bupati Karanganyar Anggoro Prijo Budi Raharjo saat memberikan sambutan dihadapan anggota PPK dan PPS yang baru saja dilantik, Kamis Siang (08/03)

Karanganyar – Pengambilan sumpah janji dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berlangsung di Gedung Wanita Karanganyar, Kamis Siang (08/03). Kepala KPU Karanganyar Sri Handoko Budi Nugroho melantik 582 orang PPS dan PPK tersebut dihadapan Pjs Bupati Karanganyar Anggoro Prijo Budi Raharjo dan Jajaran Forkompinda serta kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Karanganyar.

Dalam sambutan Pjs Bupati Karanganyar, Anggoro Prijo Budi Raharjo, mengatakan akan bersama – sama dengan KPU dan Bawaslu serta unsur Forkompinda untuk terjun ke lapangan secara bersama-sama mengawasi pesta demokrasi. Peran PPK dan PPS dengan sinergitas semua stake holder diharapkan mampu menjaga kondusifitas di wilayah Karanganyar.

“Hari ini menjadi tonggak pesta demokrasi di Karanganyar telah dimulai, siapapun yang menang saat Pemilu nanti adalah rakyat Karanganyar yang menang”, tegas Anggoro Prijo

Dikatakan lebih lanjut, Anggoro Prijo atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan keikhlasan PPK dan PPS dalam mengawal Pemilu nanti.

Sementara itu, Ketua KPU Karanganyar Sri Handoko Budi Nugroho melaporkan bahwa PPK dan PPS yang dilantik sejumlah 582 orang dengan rincian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 51 orang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 531 orang.

Pelantikan PPK dan PPS hari ini sesuai dengan tahapan jadwal Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU dan setelah ini akan dibentuk petugas pemutakhiran data pemilih ditingkat Kecamatan disusul kemudian ditingkat Kabupaten. Demikian Diskominfo (ad, adt, karina, imas)

Penertiban atribut kampanye Pilkada Karanganyar oleh tim gabungan

Penertiban atribut kampanye Pilkada Karanganyar oleh tim gabungan

Karanganyar, Kamis (08/03/2018)

Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dishub PKP), Satpol PP, Panwaslu, dan KPU Karanganyar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Sepanjang ruas jalan Lawu dari titik awal Kantor KPU Karanganyar, ke barat hingga Palur dan ke arah timur hingga Rumah Makan Jawa Dwipa, Karangpandan disisir oleh Tim Gabungan, Kamis (08/03/2018) pagi.

Hasilnya, ditemukan sejumlah APK maupun APS dari pasangan calon Pilkada Karanganyar dan Jawa Tengah, baik berupa baliho dan spanduk berbagai ukuran di ambil oleh petugas gabungan.

Ketua Panwaslu Karanganyar, Kustawa Esye mengatakan penertiban ini adalah hasil kesepakatan rapat dua hari yang lalu bahwa semua alat peraga tersebut dibersihkan.

“Kita bagi dua tim, ada yang ke barat maupun ke timur. Untuk yan ukuran besar, kita menggunakan mobil crane lampu, karena ukuran besar dan tinggi,” kata Kustawa Esye.

Selain di Kabupaten, Kustawa juga menjelaskan masing-masing kecamatan juga melakukan pembersihan dengan koordinasi Kasi Trantib Kecamatan dan PPK.

“Kami juga sudah memberikan rekomendasi dari masing-masing pasangan calon untuk menurunkan alat peraga tersebut baik di Kabupaten maupun Kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan ini adalah penertiban ke dua di tingkat Kabupaten, sedangkan di wilayah kecamatan juga sudah dilakukan penertiban.

“Karena di tingkat Kecamatan ada kesulitan keterbatasan personil, maka dimintakan bantuan Satpol PP untuk back up penertiban,” katanya. (pd)

Perform Salah Satu Grup Keroncong Dalam Acara Festival Keroncong HUT DPRD Ke 67

Jumat malam hujan masih turun di area DPRD Kabupaten Karanganyar, namun tidak mengurangi antusias warga masyarakat untuk menyaksikan Festival Keroncong yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi DPRD Kabupaten Karanganyar ke-67. Tidak hanya orang-orang tua saja datang untuk menyaksikan Festival Keroncong ini, bahkan banyak juga anak-anak muda yang datang untuk menikmati musik keroncong. DPRD menyelenggarakan Festival Keroncong bekerjasama dengan HAMKRI Karanganyar yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Drs. Samsi M.Si.

Festival Keroncong dibuka langsung oleh Ketua DPRD Karanganyar H. Sumanto, S.H, dan diikuti oleh 4 group keroncong yang berasal dari berbagai Kecamatan di Karanganyar dan sekitarnya. 4 group keroncong itu antara lain Kir Brothers dari Jaten, Jadul dari Ngargoyoso, Irama senja dari Jaten dan Remaja Bahana dari Matesih.

Acara ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. Samsi M.Si, FORKOPIMDA dan jajaran OPD. Dalam sambutannya Samsi mengapresiasi kegiatan ini karena sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karanganyar dan mengharapkan agar seluruh group keroncong dapat menyajikan sajian musik keroncong dengan baik. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya disajikan saat ulang tahun DPRD saja, tetapi juga bisa diagendakan secara rutin. Dengan agenda rutin dapat menjadikan Karanganyar lebih dinamis dan menjadi daya tarik wisata. “Semoga Karanganyar bisa berkembang melalui seni dan budayanya,” tandasnya.

Penentuan juara diambil berdasarkan beberapa aspek penilaian. Kir Brothers berhasil menyabet juara pertama dengan nilai 7232. Peringkat kedua dengan perolehan nilai 6560 ditempati oleh grup keroncong Irama Senja dari Jaten dan juara ketiga ditempati oleh grup keroncong Jadul dari Ngargoyoso. Masing-masing juara mendapatkan hadiah uang pembinaan dan tropi. Demikian(Adt/Krs)

Pjs Bupati Karanganyar, Anggoro Prijo Budi Raharjo saat kunjungi salah satu stand hasil karya mahasiswa KKN UNS

Karanganyar, (22/02/2018)

            Sebanyak 269 mahasiswa yang meliputi dua universitas yang telah selesai melaksanakan KKN di wilayah Karanganyar yakni mahasiswa Universitas Sebelas Maret dan Universitas Setia Budi selama kurang lebih satu setengah bulan melaksanakan KKN, secara resmi ditarik kembali oleh pihak kampus yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Karanganyar, Kamis Siang (22/02).

Dalam sambutan Pjs Bupati Karanganyar, Anggoro Prijo Budi Raharjo, mengatakan bahwa mahasiswa KKN UNS dan USB adalah calon pemimpin yang harus memiliki sikap dan etika yang baik.

Mengenai apa yang disampaikan dalam laporan umum pelaksanaan KKN oleh salah satu mahasiswa, Anggoro Prijo mengatakan hal tersebut hanya gambaran di lingkungan masyarakat, sehingga penekanan akan pasar (market) adalah potensi yang bisa diolah dan menambah nilai ekonomi masyarakat.

“Mahasiswa harus mampu merubah pola pikir masyarakat dan menjadi partner pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan”, pesan Anggoro Prijo

Lebih lanjut ia mengatakan, Karanganyar harus memiliki ikon yang bisa ditujukan ke semua orang.  Tak lupa, atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Anggoro Prijo mengucapkan selamat dan terimakasih kepada mahasiswa atas sumbangsih pengabdian kepada masyarakat selama melaksanakan KKN.

Sementara itu, Ketua Koordinator KKN Kabupaten Karanganyar, Waridi Hendro Saputro meminta izin kepada Bupati Karanganyar untuk menarik kembali pengabdian masyarakat mahasiswa KKN dua perguruan tinggi tersebut dimana telah menyelesaikan tugasnya untuk memajukan dan memahami kehidupan masyarakat di Karanganyar sebagai calon pemimpin masa depan.

“hasil yang dicapai adalah komitmen bersama antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi dari setiap periode bahwa kita melakukan kegiatan ini untuk memberikan motivasi dalam belajar mengajar supaya lebih cerdas,” jelasnya.

Sesaat setelah acara selesai, Pjs Bupati Karanganyar bersama rombongan dan perwakilan dari kedua universitas melihat berbagai hasil kreasi dan inovasi mahasiswa selama melaksanakan KKN. Demikian Diskominfo (ad, Ard, karina, imas)

Sekda Pemkab Karanganyar Samsi menerima kunjungan anggota komisi VIII DPR RI, Endang MAria Astuti

KARANGANYAR – 21 Februari 2018

Maraknya kekerasan terhadap anak dan perempuan membuat prihatian semua kalangan. Anggota  DPR RI, Endang Maria Astuti pengin mendengar langsung upaya pencegahan kekerasan tersebut di Karanganyar, Sebab saat pihaknya tengah menggodok UU penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

“Kita sedang membahas UU penghapusan kekerasan seksual. Dikaji sesuai dengan kondisi lapangan. Kita benar-benar memikirkan hak-hak perempuan dan anak legalitas yang kuat. Termasuk LGBT terus kita kaji, “ papar Endang Maria saat ditanya sejumlah wartawan pada kunjungannya di Karanganyar.

Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan antara lain faktor persepsi,faktor pendidikan, faktor kemiskinan yang dapat memberikan dampak negatif. “Saya berharap UU ini bisa menghapuskan kekerasan pada perempuan dan anak,” imbuhnya.

Sementara Sekda Karanganyar, Samsi yang mewakili Pjs Bupati Karanganyar, Priji Anggoro Budi mengatakan tahun 2017 sebanyak 40 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran anak. “Anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi mereka. Jangan sampai mereka terkena kekerasan,” imbuh Samsi.

Dia menambahkan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebanyak 896.991 jiwa, terdiri dari 448.637 laki-laki dan 448.354 perempuan. Dari jumlah populasi tersebut sebanyak 257.524 jiwa merupakan anak-anak. Samsi mengatakan perlunya kesadaran semua masyarakat agar kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan berkurang. Dengan begitu peran orang tua dalam keluarga harus bisa melindungi, mendidik dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan, dan dilingkungan tempat tinggal. (hr/Imas)

Anggota Komisi 8 DPR RI, Endang Maria Astuti memaparkan maksud dan tujuan mendatangi Pemkab Karanganyar

KARANGANYAR – 21 Februari 2018

Anggota Komisi 8 DPR RI, Endang Maria Astuti mengunjungi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kedatangan wakil rakyat dari Fraksi Golkar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada kesempatan itu, Pemkab Karanganyar meminta mobil Pemadam kebakaran. Sebab, daerah yang lebih dikenal dengan bumi intanpari hanya memiliki dua mobil pemadam kebakaran dan itu kondisinya sudah lima tahun yang lalu.

“Kami ini mempunyai 600 perusahaan di Karanganyar dan kebanyakan tekstil. Jika sudah terbakar maka susah untuk memadamkan dengan segera,” papar Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Samsi M.Si dalam kunjungan anggota Komisi 8 di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati, Rabu (21/02)

Selama ini, menurut Samsi jika ada kebakaran daerah datang untuk membantu. Sedangkankan ‘itung-itungnya’ di belakang. Jika nanti ada bantuan mobil pemadam kebakaran maka akan lebih baik. Selain itu, tambah Samsi Pemkab Karanganyar dibantu untuk pengelolaan sampah. Idealnya di Solo Raya ada satu tempat sampah regeional. “Kami pernah didatangi orang untuk mengolah sampah menjadi listrik. Namun ketika ditanyai detail belum pernah mencoba sehingga kami tidak berani menjalin kerjasama,” imbuhnya.

Dia menambahkan Karanganyar ini penyangga solo. Sebab orang Solo itu banyak memiliki rumah di Karanganyar. Sekitar 1000 unit rumah. Pendek kata, siangnya kerja di Solo dan malamnya tidur di Karanganyar. “Jika penduduk migran seperti ini permasalahanya adalah sampah dan jika meninggal di kubur dimana. Jika ada bantuan pengelolaan sampah maka itu akan sangat baik untuk Karanganyar,” tambah Samsi.

Sementara Anggota DPR RI, Endang Maria Astuti mengatakan masukan dari pemerintah Karanganyar akan dijadikan usulan ketika ada pembahasan di DPR. Setidaknya, program untuk Karanganyar sudah cukup signifikan untuk tahun 2018. Dia mengatakan tahun 2018 ini tahun politik sehingga ada sedikit kegalauan. “Saya berharap program yang sudah kita rencanakan untuk Karanganyar dapat terealisasi dengan baik,” imbuhnya.  (hr/Imas)