Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat mengambil sumpah dan melantik DIrektur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten, Nur Kholis Hidayat, Selasa (29/03) di Sekretariat Daerah Bupati Karanganyar

Karanganyar, Selasa (29/03/2016)
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengambil sumpah dan melantik Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha, Nur Kholis Hidayat, Selasa (29/03) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Nur Kholis Hidayat terpilih memimpin Perusda milik Kabupaten Karanganyar itu, dengan diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Kolam Renang Intanpari, Taman Wisata Dirgantara Edupark, dan Kawasan Wisata Tawangmangu Air Terjun Grojogan Sewu.

Di sela-sela sebelum acara, dia mengatakan, program kerja awal akan digunakan untuk membuat ikon di Taman Wisata Dirgantara Edupark dibuat lebih menarik seperti taman pintar.

“Saya ingin itu menjadi landmark Kabupaten Karanganyar, dan ada wahana-wahana lain yang menarik minat wisatawan,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, seusai acara mengatakan pelantikan ini merupakan hasil uji akhir dalam pemilihan untuk mengisi jabatan baru itu.

“Saya berharap Direktur Aneka Usaha agar bekerja maksimal dan profesional. Itu tidak sulit, karena mengemas, mempromosikan, dan mendesain dengan baik. Target kita pengunjung datang lebih banyak,” katanya.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) menyodorkan tiga nama calon Direktur Perusda yang memenuhi syarat kepada Bupati. Kemudian Bupati mewawancarai ketiga nama itu untuk dipilih dan diputuskan satu orang untuk menjabat Direktur Aneka Usaha. pd

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat menyematkan pin ke petugas Sensus Ekonomi 2016, Jumat (18/03) di halaman Setda Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Senin (21/03/2016)

Selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), kepada seluruh responden yang didatangi petugas pencacah agar memberikan jawaban jujur dan akurat. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono di acara Apel Siaga SE 2016, Jumat (18/03) di halaman Setda Kabupaten Karanganyar.

“Untuk mensukseskan dan mendukung Sensus Ekonomi 2016 di Kabupaten Karanganyar, diharapkan kepada responden, untuk dapat menerima petugas Sensus Ekonomi 2016 dan memberikan informasi dengan baik dan jujur,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Tahun ini melibatkan sebanyak 1.081 petugas sensus ekonomi terdiri dari 806 pencacah lapangan, dan 275 pengawas lapangan, yang akan mendata responden di 177 desa/kelurahan di Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar, Sunardi, menjelaskan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan upaya mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian. Hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan.

“Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional,” katanya.

Cakupan sensus seluruh usaha/perusahaan non pertanian, yang berlokasi tetap/permanen, seperti di mall, kantor, pasar. Bisa di lokasi tidak tetap seperti kaki lima, pasar kaget, usaha keliling dan di warung.

Sedangkan pelaku usaha dari Pemerintah (sekolah, rumah sakit), Lembaga Non Profit (tempat ibadah, organisasi sosial), Korporasi (perusahaan, restoran, supermarket, hotel) dan di rumah tangga (online dan sektor non formal). pd

Bupati Juliyatmono saat menyampaikan arahannya dalam sosialisasi pasar darurat di Balai Desa Ngijo, Tasikmadu, Senin (22/2).

Senin, 22 Februari 2016

Menindaklanjuti rencana pembangunan Pasar Nglano yang akan dilengkapi dengan Pasar Burung maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan segera mendirikan Pasar Darurat di daerah Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar. Tepatnya berada di lapangan Ngijo yang akan segera di rampungkan dan dilengkapi dengan pembanguna MCK dan sumur diesel di harapkan akan membuat lebih nyaman pasar darurat.

Sosialisasi  tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala DKP, SEKDA dan SKPD terkait ini membahas mengenai rencana pembangunan pasar darurat yang di dukung dengan pembayaran PBB sekaligus sedekah agar lebih berkah, Senin (22/2) di Balai Desa Ngijo, Tasikmadu Karanganyar.

Tidak kalah menjadi perhatian yaitu kebersihan sungai dengan melakukan penyebaran bibit ikan di sungai Ngijo, yang di harapkan bisa menyeimbangkan ekosistem sungai tersebut.

Selain itu, sekitar sungai juga akan di tanami pohon trembesi. Pohon tersebut di kenal sebagai pohon yang banyak menyerap gas CO² sehingga nantinya juga akan membantu memfiltrasi udara kotor.

Program sekedah sampah tidak luput menjadi hal yang di tekankan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan memisahkan antara sampah organik dan non organik serta sampah yang dapat di daur ulang dan tidak dapat di daur ulang. Harapannya setelah Pasar Darurat tdak dipakai lagi untuk kegiatan Pemerintah, pasar tersebut bisa lebih bagus dari pasar yang sekarang agar kedepannya bisa hidup 24 jam.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ch)

Bupati Karanganyar Juliyatmono Memberikan Pengarahan Kepada Karyawan Karyawati PD BKK Karanganyar, Senin (15/2)

Karanganyar, Senin 15 Februari 2016

Sejumlah 134 karyawan/wati BKK Karanganyar yang bertugas di Kantor Pusat, Cabang maupun Kantor Kas mengikuti Pembinaan Jajaran BKK yang dipimpin langsung Bupati Karanganyar Juliyatmono, Senin (15/2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Budi Harjo Mulyo Wibowo selaku Plt. Direksi BKK Karanganyar dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk BKK Karanganyar pada Tanggal 3 Februari 2016 telah diadakan RUPS Luar Biasa. Hal ini dilaksanakan setelah ada permohonan pengunduran diri Tanggal 8 Januari 2016 yakni Direktur Utama BKK Karanganyar, Subagyo dan Direksi BKK Karanganyar, Susanto yang diberhentikan dengan hormat.

“ Untuk teknis operasional BKK telah menunjuk pejabat sementara sekaligus kita menunggu proses seleksi Direksi oleh Panitia. Mengingat besarnya tantangan kedepan yang berat, untuk itu kami minta kepada Pemerintah Karanganyar dapat turut membantu dan memotivasi kami dengan harapan tugas pokok dan fungsi BKK Karanganyar yang dimiliki Kabupaten dan Provinsi ini dapat menjalankan tupoksinya dengan baik, bekerja sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. Bila ada karyawan/wati yang menyimpang, kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi ,” terangnya.

Sementara itu, menurut Bupati Karanganyar Juliyatmono, 49 persen kepemilikan saham BKK Karanganyar dari Pemerintah Kabupaten. Oleh sebab itu fungsi kami selaku Pemerintah adalah untuk memberdayakan BKK Karanganyar agar berkembang dengan baik. Terlebih BKK ini bertempat di wilayah Karanganyar, yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya paling tinggi se Solo raya dan Income Perkapita kita juga yang tertinggi.

“Peran Perbankan sangat strategis untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian di Karanganyar sehingga BKK sebagai lembaga harus dijaga dengan baik dan bertanggungjawab. Karena lembaga ini milik Pemerintah Karanganyar dan Provinsi. Oleh karenanya setiap pengambilan keputusan selalu dibicarakan oleh kedua belah pihak, agar kedepan lebih baik” tutur Juliyatmono dihadapan Dewan Pengawas dan Keluarga Besar BKK Karanganyar.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga berharap seluruh karyawan/wati bekerja keras untuk memulihkan situasi BKK Karanganyar. Karena yang dikelola adalah uang, maka harus dikondisikan dengan tenang dan kondusif untuk sarana mempersiapkan ke masa depan yang sukses.

“Karena masyarakat mempercayakan uangnya kepada BKK Karanganyar. Maka harus kita kelola dengan bekerja yang baik, jaga kehormatan kita. Jangan berbuat untuk kepentingan orang per orang ataupun kelompok. BKK Karanganyar ini simbol Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pemilihan jajaran direksipun harus akuntabel, berintegrasi yang dapat mengembangkan dan memperbesar BKK Karanganyar. Untuk itu, pengalaman kemarin jangan sampai terulang lagi. Di bank jangan ada campur tangan siapapun, karena yang dikelola adalah uang. Sedangkan uang tidak mengenal itu keluarga, saudara. Tetapi yang dikenal adalah cara untuk mengelola, managemennya. Maka saya minta keluarga besar BKK Karanganyar untuk bekerja secara profesional yang mencintai pekerjaannya, kreatif dan bekerja ada tata nilainya yakni dapat berdimensi secara akhirat,” pesan Juliyatmono dalam arahannya.

Dishubkominfo Karanganyar (Ad/Ind/Umi).

Bupati Juliyatmano dalam sambutannya : ASN wajib patuh dan taat bayar pajak sebagai salah satu implementasi mempertahankan opini penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian, Selasa (09/2). Foto : Banu

Karanganyar, Selasa 9 Februari 2016

Menindaklanjuti himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) terkait adanya Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filling. Kantor Pratama Pajak Karanganyar mengadakan soisalisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling yang diikuti 60 jajaran Kepala SKPD, Bendahara dan Operator dari masing-masing dinas, Selasa (09/2) di Kantor Pratama Pajak Karanganyar.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar didampingi Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kepala Kantor Pratama Pajak.

Laporan  Iskandar Widodo selaku Kepala Kantor Pratama Pajak menyampaikan bahwa untuk tahun 2015 selama satu tahun KPP Pratama Karanganyar mencapai 1,4 Triliun.

“Sebelumnya kami telah melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan di sekolah-sekolah dan perusahaan. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti himbauan Menpan dengan adanya surat edaran yang mewajibkan ASN, TNI, POLRI, untuk wajib melakukan pelaporan SPT melalui e-Filling. 2015 penggalian pajak kami membawahi dua Kabupaten yakni Karanganyar dan Sragen. Dan untuk tahun 2015 selama satu tahun KPP Pratama Karanganyar mencapai 1,4 Triliun dari target 1,9 Triliun. Alhamdulillah angka 1,4 Triliun ini untuk Jawa Tengah bagian selatan tertinggi dari Karanganyar,” terang Iskandar Widodo pada laporannya.

Ia juga mengatakan perlunya melakukan pengawasan mendalam terkait SPM (Surat Perintah Membayar) dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam membayar pajak sebagai intensifikasi dan eksistensifikasi Kabupaten Karanganyar.

“SE Menpan Nomor 8 Tahun 2015 sebenarnya adalah kelanjutan dari SE Menpan Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009. Dari dua surat edaran tersebut terdapat satu kesimpulan bahwa ASN dan anggota TNI/Polri Wajib mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan salah satunya adalah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajaknya serta melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Bagi ASN dan Anggota TNI/Polri yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tidak salah juga apabila ASN dan Anggota TNI/Polri menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan cara mengisi dan menandatangani formulir SPT Tahunan secara manual, namun mulai tahun pajak 2015 ini Wajib Pajak ASN dan Anggota TNI/Polri harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-filing sesuai dengan SE Menpan Nomor 8 Tahun 2015,” hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiana dihadapan jajaran Kepala SKPD Karanganyar.

Sementara itu menurut Bupati Karanganyar Juliyatmono harus ada sinergi, kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan KPP Pratama  untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak.

“Dari 1360 triliun APBD Karanganyar,  nilai yang paling besar itu dihasilkan dari pajak. Untuk itu Kepala SKPD agar menghimbau kepada karyawan/wati untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan membayar pajak, begitu juga bendaharawan untuk turut membantu mendampingi.

Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan SPT Tahunan melalui e-filling ini, Kantor KPP Pratama dan Pemerintah Karanganyar mampu mendorong Aparatur Sipil Negara untuk mengingatkan kembali Opini Penilaian dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2016 dengan penilaian tahun 2015 dapat kita pertahankan kembali dengan ketaatan dan kepatuhan membayar pajak,” pesan Juliyatmono sekaligus membuka Bimbingan Teknis SPT Tahunan.

Dishubkominfo Karanganyar (ind/bn)

Bupati Karanganyar Juliyatmono Sampaikan Sambutannya Saat Rakerda Baznas Kabupaten Karanganyar, Kamis (28/01) di DPRD Karanganyar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rakerda sebagai tindak lanjut amanat UU dan PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaporan pengelolaan zakat pada hari Kamis (28/01) bertempat di DPRD Karanganyar. Hadir dalam kesempatan itu sebanyak 300 orang peserta yang merupakan pengurus Baznas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan undangan.

Bupati Karanganyar Juliyatmono hadir secara langsung untuk membuka acara tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tahun 2016 ini tunjangan untuk Pegawai Negeri maupun Tenaga Harian Lepas telah dinaikkan, sehingga Juliyatmono berharap kepada Pegawai baik PNS maupun Non PNS keihklasan nya untuk menyisihkan dana tersebut untuk Zakat.

Sementara itu Abdul Muid dari Baznas Karanganyar melaporkan Baznas Karanganyar di tahun 2015 untuk pengumpulan dana ZIS dari PNS maupun masyarakat mencapai Rp. 500.000.000,- setiap bulannya dan total perolehan dana mencapai 6.867.035.797,-. Terangnya lebih lanjut dana tersebut kemudian disalurkan untuk kegiatan seperti Karanganyar Peduli Kemanusiaan, Karanganyar Sehat, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Makmur dan Karanganyar Taqwa. DISHUBKOMINFO KARANGANYAR (Ad/Al)

Buat sesuai prosedur, tertib administrasi : Bupati Juliyatmono saat menyampaikan arahannya dihadapan para pengurus barang se Kabupaten Karanganyar, Kamis (14/01/2016)

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016

Untuk  meningkatkan kompetensi terkait dengan pengelolaan UPT dan merupakan langkah terkait pemeriksaan BPK untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah mengadakan Sosialisasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kamis (14 /01/ 2016) di Gedung Wanita Karanganyar.
Acara tersebut diikuti seluruh pengurus barang meliputi SKPD, Kecamatan, UPT, Sekolah, Puskesmas se Kabupaten Karanganyar yang berjumlah  kurang lebih 650 peserta.

Dalam arahannya, Bupati Juliyatmono menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk tertib administrasi.

“ Ini semua dalam rangka tertib administrasi, karena baru tahun 2014 kemarin berdasar audit dari BPK,  Karanganyar mendapat prestasi berupa penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Saya ucapkan matur nuwun, opini yang diraih tersebut merupakan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah pada tertib administrasi,” jelas Bupati.
Ia juga mengatakan bahwa Badan Inspektorat adalah yang membantu secara internal sehingga tidak untuk dihindari.

“ Inspektorat itu tangan panjang Bupati untuk ikut membantu meluruskan hal-hal yang kiranya belum atau tidak pas sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya. Jangan sampai penegak hukum masuk dalam ranah Pemerintahan hanya karena tidak tertib administrasi. Jadi saya minta sosialisasi ini untuk diikuti dengan baik, dipahami benar untuk hasil sesuai apa yang kita harapkan. Jadilah PNS yang profesional yang mencintai pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat dan lebih berkreatif“ pesan Bupati. Ad/Ind/Tt/Al/Bn

Bupati Karanganyar menyerahkan DPA SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas APBD Tahun Anggaran 2016

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 ini diselenggarakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis (14/01/2016) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dengan tujuan agar kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat segera dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 serta mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa akses dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA – 2016 sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Karanganyar didampingi Kepala DP2KAD dan diikuti oleh perwakilan organisasi (Ketua KONI, Ketua KNPI, Ketua Kwarcab Pramuka, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar), seluruh Kepala SKPD, lurah, 4 Perwakilan Kepala Sekolah Swasta dan 16 Perwakilan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kepala DP2KAD Karanganyar, Sumarno bahwa DPA TA 2016 terdiri dari DPA SKPD diantaranya DPA SKPD Pendapatan sejumlah 14 DPA dengan jumlah Rp 216.509.544.000,00 dan DPA SKPD Belanja sejumlah 62 DPA dengan rincian sebagai berikut belanja tidak langsung SKPD sejumlah Rp 1.172.833.392.000,00 , belanja langsung SKPD sejumlah Rp 573.375.723.000,00 sedangkan DPA PPKAD terdiri dari : DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp 1.750.828.805.000,00 , DPA PPKD belanja sejumlah 1 DPA sebesar Rp 306.375.393.000,00 , DPA PPKD pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 95.246.159.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Selanjutnya Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa APBD sudah terdistribusi ke SKPD dan untuk dilaksanakan dengan baik di awal tahun ini serta Pakta Integritas sudah di tanda tangani dan untuk dilaksanakan se segera mungkin saya (Bupati) berharap jangan ada kasus KKN.

“ Untuk karenanya DPA sudah melalui proses baik input maupun outputnya, BPK sudah mulai berorientasi mengawasi tentang kegiatan yang dilaksanakan ada manfaatnya atau tidak, dalam artian kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau tidak sehingga nantinya BPK juga akan mengaudit kemanfaatan kegiatan tersebut”, ujar Bupati Juliyatmono dihadapan jajaran Kepala SKPD. Ad/Ind/Tt/Ald/Bn

Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat berbincang dengan pedagang pasar Nglano, Kecamatan Tasikmadu

Karanganyar, Kamis (07/01/2016)
Rencana membangun dua pasar tradisional dibutuhkan dana besar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar meminta bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah untuk membangun Pasar Nglano, Kecamatan Tasikmadu, dan Pasar Matesih, Kecamatan Matesih.

“Dibutuhkan dana Rp. 27 Miliar untuk dua pasar itu. Pengajuan Bankeu juga disertai Detail Engineering Design (DED),” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono, Selasa (05/01) saat meninjau Pasar Nglano.

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo bersama rombongan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melihat langsung kondisi pasar. Mereka juga memasuki lorong-lorong sempit tiap sudut pasar tradisional itu.

“Kita lihat bersama, pasar yang seluas 11.449 meter persegi ini sudah tidak layak. Orang-orang saat belanja juga tidak nyaman,” kata Bupati.

Pemkab dalam membangun pasar akan dibuat seperti semi mall, bersih, nyaman sehingga pedagang dan pembeli juga senang.

“Di Pasar Nglano dibutuhkan Rp 16 miliar sedangkan Pasar Matesih Rp 11 miliar. Nantinya akan bangunan seluruhnya namun tetap satu lantai,” katanya.

Selama proses pembangunan berlangsung, akan dibangun pasar darurat untuk relokasi sementara di Lapangan Ngijo, bagi 1.200 pedagang Pasar Nglano. Sedangkan 1.350 pedagang pasar Matesih ditempatkan di Lapangan Matesih.

Lurah Pasar Nglano, Suwandi mengatakan, bangunan Pasar Nglano belum pernah direnovasi sama sekali. Kerusakan terparah di bagian utara seperti lantai hancur, atap ambrol dan bangunan kios melapuk.

“Sebanyak 500-an pedagang aktif berjualan dari total yang tercatat 1.000 lebih,” katanya. pd

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo bersama tim saat melakukan sidak gas elpiji, Kamis (31/12).

Karanganyar, Kamis 31 Desember 2015

Jelang Tahun Baru 2016 Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo bersama denga tim dari bidang Perekonomian Sekda Karanganyar melakukan sidak Gas Elpiji ke berbagai agen penjual gas yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Kamis (31/12/2015).

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi kelonjakan di tahun baru serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat supaya tidak tejadi kelangkaan gas. Ada 2 tim yang melakukan sidak yaitu Wakil Bupati melakukan sidak Gas Elpiji dan dari tim Sekda melakukan sidak Sembako.

Ada beberapa agen yang dikunjungi yaitu di SPBU Popongan, Karanganyar ada penambahan BBM pada Solar sebanyak 29 ton, Premium (Pertalite, Pertamax) yang semula 16 ton menjadi 24 ton. Kemudian di PT.Salma Wicaksana belum ada rencana penambahan Elpiji, agen tersebut menampung kurang lebih 1800 Elpiji dan memiliki sebanyak 130 pangkalan.

Sementara itu, di Pasar Jaten sebuah pangkalan LPG Pertamina PT.Tridaya Abdi Manunggal Jaya harga jual gas elpiji sebesar Rp 16.000/melon, harga jual dari agen ke pangkalan sebesar Rp 14.250/melon.Ind/Um