Camat Jaten, Aji Pratama Heru, Selasa (15/05), meresmikan BUMDes Mart Sroyo.(foto: Yoga)

Karanganyar, Selasa (15/05/2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sroyo, Kecamatan Jaten memilki Minimarket yang berdekatan dengan pertigaan Sroyo, jalan raya Solo-Sragen. Terobosan menarik itu merupakan pertama kali di delapan desa lainnya.

Kepala Desa Sroyo, Yulianto, mengatakan mini makerket yang diberi nama BUMDes  Mart ini bukan milik Desa, tetapi adalah milik desa. Jadi masyarakat bisa membeli di minimarket, sebab keuntungan bisa membangun desa.

“Jika ada warga Desa Sroyo punya hajat, bisa membeli disini. Hitung-hitungan pembayaran bisa seusai acara hajatan,” kata Kepala Desa Sroyo, Yulianto.

Yulianto juga menjelaskan kerajinan tangan, produk olahan rumah tangga masyarakat bisa dijual disini. Untuk pembuatan mini market itu berasal dari dana desa yang digulirkan adalah Rp. 150 juta, namun anggaran yang digunakan baru Rp. 25 juta.

BUMDes Mart di hari ini di resmikan sebelum bulan puasa oleh Camat Jaten, Aji Pratama Heru, Selasa (15/05) siang, sebab kebutuhan masyarakat pasti tinggi. Jadi ini adalah momen yang bagus.

“Ini adalah terobosan yang luar biasa. Bisa menjadi contoh desa-desa lainnya. Keuntungan tidak untuk pengelola Mini market. Tetapi pembangunan desa,” katanya.(pd)

Assisten III Administrasi Drs. Sutarno. Msi dalam hal ini mewakili Pjs Bupati Karanganyar memberikan pidato sambutan dalam acara Sosialisasi cukai rokok DBHCHT di gedung KPRI Manggung, Selasa (08/’05)

Karanganyar, Selasa 8 Mei 2018

Sosialisasi cukai rokok dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT), Pemkab Karanganyar melalui Satpol PP Karanganyar terus menggelar sosialisasi upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di wilayah Karanganyar di Gedung KPRI Manggung, Karanganyar, Selasa (8/5).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku usaha, dan masyarakat.

Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Mulato dalam laporannya mengatakan pelanggaran-pelanggaran legalitas rokok. Satpol PP dalam mengadakan inspeksi mendadak (sidak) maupun razia masih sering menjumpai rokok bodong alias rokok menggunakan cukai tapi palsu maupun tanpa cukai. Meskipun produk yang dihasilkan dari industri rumahan ilegal ataupun pabrik-pabrik rokok yang bekerjasama tetap bisa diperjualbelikan ke umum hanya untuk keuntungan pribadi dan angka peredaran rokok ilegal meningkat signifikan.

Pihaknya berharap dengan digelarnya sosialisasi DBHCHT ini dapat memberi pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang peraturan-peraturan cukai rokok.

“Sosialisasi ini untuk benar-benar dipahami peserta sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentang percukaian dan digethok tularkan ke masyarakat,”pesannya.

Sementara itu Pjs. Bupati Karanganyar yang diwakili Asisten III Administrasi Setda Karanganyar, Sutarno mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang rutin diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar.

Sutarno dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan rokok merupakan suatu produk atau barang yang kerap digunakan oleh masyarakat, tentunya perlu adanya pemgawasan maupun pengendalian terhadap keberadaan peredarannya. Guna pengawasan maupun pengendaliannya, pemerintah sudah menerapkan beberapa hal diantaranya penerapan cukai dan pajak rokok.

Dikatakannya cukai sebagai salah satu pungutan negara, dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

“Saat ini, cukai tembakau dan pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Bila cukai dilaksanakan dengan tertib, nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk Kabupaten Karanganyar hasil cukai 2018 mencapai Rp 13 miliar yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan. Tanaman tembakau sendiri merupakan komoditas sehingga butuh pengawasan, pengendalian dan pajak. Karena saat ini tembakau cukai merupakan pemasukan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian Diskominfo (Ardi/ind)

Kepala Perwakilan BI SOlo, Pandu Widiarto memberikan keterangan penggunaan Unik untuk memakai jalan tol

KARANGANYAR – 15 April 2018

Anda belum mempunyai Uang Elektronik (unik) ? Jika anda belum mempunyai Unik atau non cash dipastikan anda tidak akan bisa menggunakan jalan tol Solo-Kertosono atau jalan tol lainnya. Sebab tahun ini dipastikan transaksi di jalan tol sepenuhnya akan menggunakan E Toll atau kartu elektronik untuk pembayaraan masuk atau keluar jalan tol. Kondisi itu dipastikan setelah Bank Indonesia Perwakilan Solo melakukan sosialisasi penggunaa unik di alun-alun Karanganyar Minggu (15/04).

“Masyarakat harus teredukasi dengan baik penggunaan (unik). Sebab rencananya kami tahun ini 100 persen masuk dan keluar jalan tol menggunakan kartu unik atau non cash,” papar Kepala Perwakilan BI Solo, Pandu Widiarto kepada Karanganyar.go.id di sela-sela acara pengenalan Unik.

Pandu menambahkan program 100 persen non tunai ini juga sekaligus mengecek kesiapan dari Bank, Pemkab Karanganyar, dan masyarakat bumi intanpari. Sebab masyarakat harus tahu bagaimana cara penggunannya, pembayaraan dan sekaligus isi ulangnya. Apalagi, Karanganyar sebagai salah satu perlintasan jalan tol sehingga masyarakatnya harus tahu. “Kami juga mengajak pengelolaan jalan tol dan infrastukturnya Bpk David dan jasa marga. Kami juga mengundang bank agar menyiapkan kartunya dengan baik. Sehingga ketika melintas di jalan tol sudah tidak menggunakan lagi uang cash,” tambahnya.

Menurutnya penggunaan non

EKo Wardoyo salah satu orang penerima E-Toll dari Wakapolres Karanganyar, Wakapolres Karanganyar Kompol Dyah.

cash pada jalan tol ini sebenarnya sudah dimulai sejak Oktober 2017 lalu. Sementara daerah-daerah lain sudah menggunakan. Menurut Pandu dengan penggunaaan kartu unik maka masyarakat akan terhindar dari kemacetan, aman, cepat dan nyaman. “Klau mau isi ulang juga mudah, di gerai-gerai toko dan tentu dari bank sendiri akan dengan mudah isi ulang,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Samsi mengatakan Pemkab Karanganyar mensuport kegiatan ini. Sebab saat lebaran nanti, jalan tol sudah pasti digunakan sehingga kartu elektronik juga akan dipakai. Sosialisasi ini menjadi penting sebab semua transaksi saat menggunakan jalan tol sudah non tunai. “Semua masyarakat dan stekholder diudang dalam acara sosialisasi ini. Tujuannya agar semua masyarakat pengguna jalan tol sudah menggunakan Unik jika akan masuk tol,” imbuhnya. (hr)

Sosialisasi Taping Box untuk pajak hotel, restoran dan hiburan di Hotel Lor In Colomadu Karanganyar

KARANGANYAR, Selasa 3 April 2018

Genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar bakal segera memasang terminal monitoring device (tappingbox) di Hotel, Restoran dan Hiburan di bumi intanpari. Pemasangan itu diharapkan dapat diketahui secara pasti pendapatan dari Hotel, Restoran dan Hiburan terkait pajaknya.

“Perlu kesadaran bagi yang punya usaha supaya memenuhi pajaknya. Jangan sampai omsetnya Rp 10 juta, misalnya tapi hanya dikatakan Rp 1 juta. Hari ini kami akan melakukan sosialisasi pemasangan terminal monitoring device (Tappingbox) pada wajib pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Karanganyar,” papar Kepala BKD Karanganyar, Sumarno.

Dia menambahkan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Pihaknya berharap laporan keuangan tahun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan yang cukup bagus tersebut, Pemkab Karanganyar ini mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat. Tahun 2

Peserta dari pengusaha Hotel, Restoran dan Hiburan di Karanganyar mengikuti seksama sosialisasi tapping box

015 Karanganyar menerima DID Rp 5 miliar, tahun 2015 mendapatkan DID Rp 48 miliar dan pada tahun 2016 menerima DID Rp 68,2 miliar. “DID ini diberikan pemerintah pusat karena Kabupaten Karanganyar bisa meningkatkan PAD. Selain PAD unsur penilaian untuk mendapatkan DID adalah APBD tepat Waktu dan laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Karanganyar, Samsi mewakili Pjs Bupati Karanganyar, mengatakan seiring tantangan untuk PAD harus diupayakan secara maksimal dengan adanya kemajuan teknologi. Apalagi saat ini informasi dan transaksi sudah banyak yang online. Pihaknya berharap pemasangan tappingbox dibeberapa obyek pajak yang sudah ditunjuk berdasarkan cek lokasi dan pemeriksaan omset akan berjalan dengan baik dan lancer. Mengingat pemasangan tappingbox bertujuan untuk mewujudkan transaksi asas efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak guna meningkatkan PAD di sektor pajak daerah.“Ini merupakan tuntutan jaman, kapanpun kita akan menggunakan alat seperti ini dan kami berkerja sama dengan bank Jateng sebagian di Anggarkan melalui APBD”, tuturnya. (hr/Imas/Karin)

Mensos Indrus Marham meninjau sejumlah makanan khas milik perajin makanan di Karanganyar

KARANGANYAR – 31 Maret 2018

Menteri Sosial Indrus Marham membagikan 1000 beras kepada keluarga sejahtera (Rastra) di Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.  Mantan sekjen Golkar tersebut pingin juga memastikan jika bantuan beras 10 kg tersebut tidak lagi membayar. Jika memang ada oknum yang menarik biaya, Idrus meminta hal itu dilaporkan ke sekda terlebih dahulu.

“Bantuan beras rastra sudah tidak perlu membayar seperti dahulu. Jika ada oknum minta uang atau macam-macam, laporkan ke sekda dan jika perlu ke polisi untuk diambil tindakan yang tegas,” papar Idrus Marhan dihadapan ribuan penerima rastra yang langsung disambut dengan tepuk tangan.

Dia menambahkan sesuai arahan Presiden Jokowi, untuk mengurusi rakyat miskin dan penyandang disalibitas tidak mengenal hari libur. Sekaligus pihaknya akan berkeliling ke Indonesia, guna memastikan bantuan itu tepat sasaran. Ke depan, pihaknya juga akan membantu dan mengusulkan tambahaan dana pada anggaran untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, Idrus juga memberikan bantuan kepada 21 penyandang disabilitas di Karanganyar. Tidak tanggung-tanggung, bantuan mencapai Rp 133.100.000. “Untuk penanggulangan kemiskinan, bencana dan kemanusian harus ditangani secara gotong royong. Tidak boleh sendiri-sendiri, dari mulai RT sampai Presiden harus ditangani secara bersama,” imbuhnya.

Menyinggung soal data, Idrus menambahkan data yang dipergunakan bantuan rastra tahun 2018 berasal dari data BPS tahun 2015. Pihaknya meminta Pemda untuk melakukan pemutakhiran data untuk melakukan validasi. Meski demikian, pihaknya menyakini bahwa data yang digunakan saat ini 95 persen benar. Sedangkan lima persen terjadi karena fluktuatif. Misalnya dahulu tidak menerima karena di PHK masuk ke dalam penerima rastra dan demikian sebaliknya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Samsi menambahkan menyambut baik pembagian beras kepada rastra tersebut. Pihaknya jyga mengatakan bahwa Karanganyar sudah bebas buang air sembarangan. Hal itu juga sudah dideklarasikan tahun 2017 bulan Desember lalu. “Program pak bupati juga telah menganggarkan Rp 300 ribu untuk lansia per tahun,” imbuhnya.

Kepala Dinas  Sosial, Agus Heri Bindarto mengatakan tahun ini juga ada pemberian bantuan hibah untuk tunaa daksa dan tunanetra. Bantuan tersebut berupa alat-alat kerja untuk membantu mereka bekerja. Klau tunentra alat-alat pijat, jika tuna daksa diberikan bantuan untuk usaha. Menyinggung soal bantuan rastra, Heri mengatakan rastra di Karanganyar jumlahnya 56.802. Sedangkan data di Karanganyar 71.747. “Semua bantuan dari pusat dan jatahnya memang baru 50 persen. Kemungkinan tahun 2019 akan ditambah,” imbuhnya. (hr)

Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo melihat dengan teliti kemasan jahe instan hasil olahan peserta pelatihan pembuatan makanan dan minuman di BLK Karanganyar

KARANGANYAR – 23 Maret 2018

Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo terpesona dengan tangan-tangan trampil para pengrajin kue dan bordir baju di Balai Latihan Kerja (BLK) Bangsri, Kecamatan Karangpandan. Tidak henti-henti, Assiten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng tersebut bertanya kepada pembuat sirup jahe dan jahe dalam kemasan. Dilihat dan dibaca kandungan jahe siap edar tersebut.

Hanya saja, Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro mengingatkan untuk memberikan tambahan masa berlaku, standar SNI, dan komposisi isi kandungan dari jahe tersebut. Sebab ketika melihat jahe terebut, orang nomor satu di Karanganyar tersebut belum melihat ada catatan kadaluwarsa. Menurut batas kadaluwarsa itu penting agar masy

Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro sangat kagum dengan hasil bordiran peserta pelatihan. sungguh sangat halus dan bagus

arakat yang mengkonsumsi jahe menjadi lebih aman dan terpercaya. “Potensi di Karanganyar sangat luar biasa. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan cara dikawal. Agar produk-produk dari UMKM di Karanganyar bisa beredar luas,” ujarnya sambil mengangat satu sirup jahe.

Saat hendak diberi sirup jahe, Pjs Bupati Karanganyar menolak. Lantas dia mengambil dompet dan membeli 10 sirup jahe. Selanjutnya, sirup tersebut dibagikan kepada anggota polsek Karangpandan dan anggota koramil. Tidak cukup itu, dia selanjutnya meninjau di ruang bordir yang berada di sebelah pembuatan jahe. Lagi-lagi, Pjs Bupati menyatakan kekagumannya. “Ini bagus sekali lho. Coba anda lihat, bordirnya sangat halus sekali. Ini potensi yang harus dikembangkan,” imbuhnya.

Dia menekankan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk mengawal para usahawan kecil dan menengah. Dibantu semaksimal mungkin agar lebih hidup dan beredar luar. Cari permasalahaannya, dan selanjutnya dicarikan solusi. Termasuk pemasarannya juga harus dibantu. “Saya perintahkan OPD terkait untuk mengawal. Supaya UMKM di Karanganyar lebih jaya lagi,” tambah Prijo Anggoro. (hr/Karin/Imas)

Kepala Disdagnakerkop UKM Waluyo Dwi Basuki menyampaikan sambutan Pjs Bupati di Gedung Plaza Palur, Jumat(2/3).

Karanganyar, Jum’at 2 Februari 2018

Sebanyak 47 Perusahaan bergerak berbagai bidang membuka stand bursa kerja di Palur Plasa 2-3 Maret 2018. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja hingga menekan angka pengangguran.

Bursa kerja dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam pameran ini berbagai perusahaan yang diambil bagian diantaranya bidang Farmasi, Perbankan, Asuransi, Media Elektronik dan Transportasi.

Sambutan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Karanganyar yang diwakili Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki mengatakan tujuan pamerak kesempatan kerja ini adealah iuntuk mempertemukan secara langsung para pencari kerja  dengan para pengguna kerja atau perusahaan yang diharapkan mampu menyerap angkatn kerja sebanyak-banyaknya sehingga dapat menekan angka pengangguran daerah.

“Menghadapi era pasar bebas dunia, mau tidak mau kita semua harus siap dan terus meningkatkan kualitas diri khususnya kualitas tenga kerja Indonesia,”tandasnya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan bibit pohon jeruk bali

KARANGANYAR – 10 Februari 2018

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menginginkan Desa Ngadiluwih jadi sentra jeruk bali. Sebab dahulu, desa di wilayah timur dari Kota Karanganyar tersebut  menjadi pusat jeruk bali. Seiring perkembangan waktu, jeruk telah pundar dan kini Pemkab menginginkan kembali Ngadiluwih jadi ‘jujukan’ jeruk Bali.

“Saya sudah membeli 300 bibit pohon jeruk. Silahkan nanti dibicarakan Pak Lurah, pak RT dan Pak RW bersama-sama mengelola tersebut. Pesen saya, jangan ditanam di embung,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam kesempatan meresmikan jembatang Si Gemblong, Di Dusun Punukan, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Sabtu (10/2).

Lebih lanjut, Orang nomor satu di Karanganyar meminta bibit  ditanam di masing-masing rumah warga. Tinggal kelurahan mencatat siapa yang mendapatkan bantuan, lahan di rumahnya untuk ditanam pohon jeruk bali. “Wis gak usah rayahan (Tidak usah berebut). Pohon ini tetap akan saya pantau perkembangannya terus. Jika nanti memerlukan kembali, saya akan membeli lagi untuk saya perbantukan di Desa Ngadiluwih,” imbuhnya.

Sementara Kades Ngadiluwih, Rusdiyanto mengaku bangga dan terima kasih atas bantuan tersebut. Pihaknya pengin Ngadiluwih menjadi swasembada buah-buahan. Sebab dahulu desa Ngadiluwih sangat terkenal dengan sentra jeruk bali. “Saya senang dan berharap bantuan ini dimanfaatkan kembali agar Ngadiluwih terkenal dengan Jeruk Bali,” tambah Rusdiyanto. (hr/Ard)

Pemkab Karanganyar dan Bulog mengadakan Operasi pasar beras

KARANGANYAR – Rabu, 17 Januari 2018

Untuk menekan harga beras di pasaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dan Bulog menggelar operasi pasar (OP). Operasi  Pasar dilaksanakan di Pasar Jongke, Kecamatan Karanganyar dan Pasar Palur, Kecamatan Jaten. Meski sudah digelar sejak pukul 07.00, namun masyarakat tidak begitu antusias untuk membeli.

“Seminggu terakhir ini memang harga beras mengalami kenaikan. Dari harga 9000 per Kg untuk beras medium menjadi Rp 11.000. Makanya ini saya membeli,” ujar pembeli beras OP, Sukiman di Pasar Jongke, Rabu (17/01).

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda), Samsi  menyatakan operasi ini digelar untuk menekan harga beras yang cenderung mengalami kenaikan. Saat ini, operasi dilakukan di Pasar Jaten dan Pasar Jongke. Pihaknya mengakui jika dalam operasi pasar tersebut sepi peminat. “Jika OP beras ini habis maka bisa dikatakan sukses. Jika tidak habis maka masyarakat kita berati tidak kekurangan beras,”papar Samsi di sela-sela operasi pasar di Jongke.

Dia menambahkan jika OP yang digelar ini, beras habis maka masyarakat membutuhkan. Sedangkan kalau tidak terserap maka Karanganyar sudah aman. Saat mengunjungi Pasar Jongke, Sekda didampingi Assisten II Siti Maiysaroch, Kepala Disdaknakerkop Waluyo Dwi Basuki, Kepala Pertanian dan Tanaman Pangan Supramnaryo, Dinas Informasi dan Komunikasi, Larmanto, Plt Kabag Perekonimian, Timotius Suryadi.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga melakukan pengecekan di sejumlah rumah makan terkait pemakaian gas elpiji 3 kg. Namun demikian, beberapa rumah makan yang dikunjungi  tidak menemukan pemakaian gas 3 kg. “Terima kasih untuk tidak memakai gas 3 kg. Sebab sesuai aturan, rumah makan besar dilarang menggunakan gas 3 kg,” imbuh Samsi.

Ambar, salah satu pemilik warung Sambel  Layah Karanganyar, menyatakan tidak menggunakan gas 3 Kg. Jarak memasak warungnya dengan tabung sangat jauh. Jika menggunakan 3 kg tidak kuat. “Saya pakai gas ukuran 12 kg. Itu saja klau sudah sisa 2 kg,  gas sudah tidak dapat dipergunakan. Soalnya jarak tempat kami memasak dan tempat tabung jauh. Tidak kuat klau pakai gas ukuran 3 kg,” ujar Ambar. (Hr)

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan dalam acara penyampaian SPPT PBB-P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Karanganyar, 16 Januari 2018

Kecamatan, Kalurahan dan Desa diminta paling lambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bulan Februari harus sudah selesai. Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Pihaknya mengapresiasi kepada sejumlah perusahaan dan perorangan sebagai wajib pajak yang telah lunas pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa desa yang belum menyetor. Untuk itu Bupati berharap untuk segera menyelesaikan pembayaran PBB.

“Terima kasih bagi warga dan masyarakat akan kesadaran membayar pajak. Untuk desa yang belum menyetorkan semoga bulan Februari dapat segera diselesaikan,”harapnya.

Bupati juga meminta kepada para Kepala Desa dan Lurah ikut aktif menyosialisasikan kepada para perangkat desa untuk turun ke masyarakat. Bagi para wajib pajak untuk terus disemangati. Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk diniati sedekah karena merupakan kewajiban.

“Tertib, taat membayar pajak sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air,”jelasnya.

Ditambahkannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tahun 2018 ini terdapat program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejumlah 18040 sertifikat. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan program tersebut.

Sementara itu, Laporan Kepala Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 berjumlah 426.765 baku dari PBB di Karanganyar senilai Rp28,4 miliar sedangkan tahun 2017 kemarin SPPT berjumlah 419.751 baku dari PBB senilai Rp28,3 miliar.

Kalau untuk tahun ini memang ada kenaikan senilai Rp100 juta,”terangnya.

Dikatakannya, masih ada kendala beberapa desa belum membayar. Hal ini perlu diketahui karena Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban ke Pemerintah Desa bahwa pajak dan retribusi sepuluh persennya harus disampaikan ke pemerintah desa.

“Untuk lungguhnya beberapa desa yang belum dibayar untuk segera disetorkan. Mengingat NJOP (Nilai Jual Objek pajak) belum kita naikkan, masih menggunakan NJOP lama tahun 2007,”katanya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)