Karanganyar, 13 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral menggelar kegiatan Pelatihan Business Matching dan On Job Training Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (13/10/2025).

Kegiatan yang diikuti sekitar 177 peserta dari koperasi desa dan kelurahan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan koperasi dalam mengembangkan usaha produktif serta memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha. Hadir sebagai narasumber antara lain perwakilan dari Bank BRI (Himbara), Samsat Budiman, dan Indogrosir, yang membawakan materi mengenai penguatan kelembagaan, strategi bisnis, dan akses kemitraan.

Acara diawali dengan laporan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar, kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan resmi oleh Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Karanganyar di sektor pertanian, peternakan, dan agrowisata.

“Sumber daya alam kita luar biasa. Koperasi desa harus mampu menangkap peluang di sektor pertanian, seperti jeruk dan pisang Tawangmangu, maupun peternakan. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga kreatif dan produktif dalam menggerakkan ekonomi desa,” ujar Bupati.

Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Para peserta tampak antusias berdiskusi mengenai strategi pengelolaan koperasi, pemasaran produk, serta akses pembiayaan usaha.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap koperasi desa dapat semakin mandiri, inovatif, dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Karanganyar – 21 September 2025, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama berbagai elemen masyarakat menggelar kegiatan bakti sosial peduli kesehatan dan ekonomi di Masjid Al Jawiriyah, Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Minggu (21/09/2025) pagi. Agenda tersebut meliputi pembagian sembako, pengobatan gratis, serta pengajian untuk masyarakat sekitar.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Sunarno, S.H., M.H., M.T. , Ketua Baznas Kabupaten Karanganyar, Dr. H. Kafindi, M.Ag., Forkopimcam Jumantono, Kepala Desa Sukosari, serta tokoh agama dan masyarakat sekitar. Kehadiran masyarakat yang memadati area masjid mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, termasuk Yayasan Sangu Gesang Nuswantoro NU, Yayasan Tzu Chi Sinar Mas Indonesia, Nahdlatul Ulama Kecamatan Jumantono, perangkat desa, DLH, panitia, serta para relawan.

Beliau menegaskan bahwa Pemkab Karanganyar serius menangani persoalan sampah, termasuk di wilayah Sukosari. Upaya normalisasi telah berjalan, dan hasil lelang pekerjaan pengelolaan sampah akan segera dijalankan agar lingkungan kembali normal dan masyarakat terbebas dari tumpukan sampah.

“Kami hadir untuk memastikan penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga didukung seluruh pihak. Dengan kebersamaan inilah kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir di tengah masyarakat Desa Sukosari yang penuh semangat dan antusias. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini tidak hanya memberikan bantuan kesehatan dan sembako, tetapi juga mempererat ukhuwah dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun Karanganyar. Selain meringankan beban warga, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap sesama, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Bupati mengajak seluruh warga untuk terus mendukung program pemerintah, terutama dalam penanganan sampah, peningkatan kesehatan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Dengan kebersamaan, insyaAllah Karanganyar akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

KARANGANYAR – Gerakan pangan murah Karanganyar dipusatkan di Jaten, dan serentak 17 kecamatan mengadakan pasar murah tersebut. Satu kecamatan menurut Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) didrop 1,5 ton, dan ada sekitar 24 ton beras dari Bulog yang dijual murah ke masyarakat.

Plt Kepala Dispertan PP, E. Wihartomo, S.Pt., M.M. yang biasa dipanggil Tomo didampingi Camat Jaten Juli Padmi Handayani, S.Sos., M.M. yang menyaksikan langsung gerakan pangan murah di halaman kecamatan Jaten melihat antusisme masyarakat. Dalam satu jam hampir satu ton beras terjual.

Mobil dinas Camat Jaten harus hilir mudik dipakai untuk mengangkut beras dan mengambil dari Bulog, Sapen yang hanya 400 meter dari lokasi. Beras sudah dipak 5 kilogram dan dijual Rp 58.000. Sedangkan paket gula pasir dan minyak seliter dijual Rp 33.000,’.

‘’Kalau beras relative laku, bahkan Mojogedang dan Ngargoyoso sudah ludes dan minta didrop tambahan 1 ton lagi. Memang masyarakat senang karena beras lumayan enak hanya dijual Rp 11.000 padahal saat di pasar paling murah dijual Rp 13.500 sampai Rp 14.000 perkilo,’’ kata Tomo, Sabtu (30/8).

Informasi dari Kementan, pemerintah tetap akan melakukan operasi pasar lewat kecamatan, Polsek dan Koramil, dan disediakan beras 1,3 juta ton. Ini untuk menekan harga beras yang tinggi, meski Indonesia sudah surplus dan dua tahun ini tidak impor bahkan ekspor dan membantu ke Gaza.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat dengan harga terjangkau.

Wakil Bupati Karanganyar H. Adhe Eliana, S.E. dalam sambutannya menyampaikan bahwa program pangan murah ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. “Melalui gerakan pangan murah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga pangan,” ungkapnya.

Karanganyar – Wakil Bupati Karanganyar, H. Adhe Eliana, S.E., yang dalam hal ini mewakili Bupati Karanganyar, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Launching Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertajuk “Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Wisata” yang diselenggarakan di Balai Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga secara resmi meluncurkan Desa Inklusif Keuangan “Girimulyo Ngargoyoso BERKAH”, yang merupakan akronim dari Bertumbuh, Berkarya, dan Sejahtera. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh desa dengan sistem keuangan inklusif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata, khususnya di wilayah desa wisata.

Kegiatan turut dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta dan OJK Provinsi Jawa Tengah, serta perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, serta masyarakat desa menjadi kunci dalam mewujudkan keuangan yang inklusif dan berkeadilan. “Desa Girimulyo menjadi pionir desa inklusi keuangan di Karanganyar. Semoga ke depan semakin banyak desa yang menyusul dan tumbuh mandiri,” ujarnya.

Program ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat desa, termasuk UMKM, petani, dan pelaku wisata lokal.

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, Rabu, 30 Juli 2025, pagi.

Acara yang dihadiri Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M., Wakil Bupati Karanganyar H. Adhe Eliana, S.E., Sekda Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah Buyung Wiromo Samudro, dan seluruh kepala desa/lurah se-Kabupaten Karanganyar.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar menyampaikan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. “Saya berharap dengan adanya workshop ini akan menambah kecakapan para pengelola pemerintahan desa untuk meningkatkan desa dan warganya,” ujarnya. “Pengelolaan keuangan yang tepat sasaran adalah fondasi utama bagi kemajuan dan kemakmuran desa,” tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu menjelaskan bahwa kehadirannya bersama mitra kerja adalah bagian dari tugas DPD RI. “Kami datang dalam acara workshop bersama mitra kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu BPKP dan Ditjen Kementerian Keuangan, agar para pengelola pemerintahan desa tidak ribet dan bingung dalam pengelolaan dana desa dan koperasi merah putih,” pungkasnya.

KARANGANYAR — Ribuan pencari kerja memadati Atrium Palur Plaza, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam gelaran Job Fair 2025 Sesarengan Mbangun Karanganyar, Selasa, 29 Juli 2025. Sejak pagi, antrean mengular di pintu masuk atrium, menjelang pembukaan resmi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Karanganyar, H. Adhe Eliana, S.E.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, menyampaikan bahwa job fair ini akan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa, 29 Juli 2025 hingga Rabu, 30 Juli 2025. Sebanyak 1.500 orang telah mendaftarkan diri secara daring untuk mengikuti kegiatan ini. “Harapannya, kegiatan hari ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidang dan keahliannya. Sekaligus sebagai langkah konkret dalam menurunkan angka pengangguran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdagperinaker, Muhammad Ibrahim Yuwono, menambahkan bahwa terdapat 32 stand perusahaan dari berbagai sektor yang menyediakan sekitar 5.000 lowongan kerja. Berdasarkan data Disdagperinaker, saat ini tercatat ada 1.600 tenaga kerja produktif di Kabupaten Karanganyar yang belum memperoleh pekerjaan. “Melalui job fair ini, kami berharap mereka dapat terakomodasi dan segera bekerja,” ujarnya.

Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, dalam sambutannya menegaskan bahwa meskipun angka pengangguran di Karanganyar tidak signifikan, angkatan kerja baru terus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya memperluas lapangan pekerjaan tidak hanya di sektor industri, tetapi juga sektor lainnya seperti pertanian. “Salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah perluasan lapangan kerja yang merata di berbagai sektor,” pungkasnya.

Klaten – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam sebuah seremoni nasional yang digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025. Peluncuran program strategis nasional ini disambut antusias oleh ribuan kepala desa dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, termasuk perwakilan kepala desa dari Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyatakan dukungan penuh terhadap program KDMP sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menumbuhkan semangat koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ujar presiden dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para undangan.

Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto serta sejumlah pejabat pusat lainnya.

Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto, S.E., M.M., melalui pernyataannya menyampaikan apresiasi atas komitmen presiden dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis desa. Pemerintah Kabupaten Karanganyar siap bersinergi dalam mengawal pelaksanaan dan penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. “Kami melihat KDMP sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan. Pemkab Karanganyar akan mengoptimalkan seluruh potensi desa guna mendukung suksesnya program ini,” ujar beliau.

Program Koperasi Desa Merah Putih digadang sebagai pondasi baru dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput. Dengan prinsip gotong royong dan partisipasi warga desa, koperasi ini diharapkan menjadi wadah distribusi, produksi, dan pemasaran hasil pertanian serta produk unggulan desa lainnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyatakan kesiapan penuh dalam mendampingi para kepala desa dan pelaku koperasi lokal untuk mengikuti panduan serta regulasi yang akan ditetapkan dalam program KDMP. Diharapkan, program ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam pengendalian inflasi melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gumaya Tower Hotel, Semarang, pada Rabu, 16 Juli 2025, siang. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga Pangan”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, serta para kepala daerah se-Jawa Tengah, termasuk Wakil Bupati Karanganyar, H. Adhe Eliana, S.E. yang hadir mewakili Bupati Karanganyar. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, khususnya stabilitas harga bahan pangan.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk membahas lonjakan harga beberapa komoditas pangan strategis. Ia menekankan bahwa pengendalian harga tak hanya dilakukan melalui intervensi harga, tetapi juga perbaikan distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah.

“Hari ini kita bahas beberapa kenaikan bahan pokok penting. Penanganan tak hanya soal harga, tapi juga distribusi. Kita harus melakukan penetrasi antarwilayah. Misalnya, jika ada kenaikan bawang merah di wilayah tertentu, daerah lain dengan stok mencukupi bisa menopang,” tegas Gubernur.

Gubernur juga mencontohkan potensi di beberapa daerah seperti Temanggung dan Rembang yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas harga cabai. Pemerintah Provinsi pun telah menginstruksikan Bupati/Wali Kota untuk mendirikan toko pengendali harga di tiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan BUMD dan dinas terkait.

“Kami sudah mendirikan 15 toko perwakilan di berbagai daerah. Bupati/Wali Kota yang belum memiliki Toko TPID saya minta segera mendirikan. Ini bagian dari strategi menstabilkan harga bahan pokok penting di tengah berbagai faktor penyebab inflasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan pengendalian harga di 11 kabupaten/kota. “Ke depan, provinsi akan terus melakukan koordinasi melalui jaringan TPID di 35 kabupaten/kota. Ini penting untuk memastikan upaya pengendalian harga bisa berjalan secara merata dan konsisten,” ungkap Rahmat.

High Level Meeting ini diharapkan mampu menjadi forum koordinasi efektif untuk memperkuat sinergi antarwilayah dan antarinstansi dalam mengendalikan inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Karanganyar, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS) ke-78, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar Pers Conference bersama wartawan/jurnalis pada Senin (14/7/2025) di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M., didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskuktrans ESDM), Direktur Bank Jateng, perwakilan anggota koperasi, serta tim pelaksana event HARKOPNAS.

HARKOPNAS tahun ini tidak hanya sebagai ajang seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat eksistensi koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Salah satu terobosan yang akan dihadirkan adalah peluncuran Program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif baru yang bertujuan memperluas digitalisasi koperasi, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pelaku koperasi.

Tak hanya itu, perayaan HARKOPNAS tahun ini juga bersinergi dengan event Soloraya Great Sale, guna meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat jejaring promosi produk-produk unggulan koperasi Karanganyar.

Dengan semangat kolaborasi dan transformasi, Kabupaten Karanganyar berkomitmen menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang adaptif dan berkelanjutan.

KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan budaya menabung masyarakat. Hal ini terlihat dari kehadiran Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto, S.E., M.M., dalam kegiatan Panen Hadiah Simpedes Bank BRI Kantor Cabang Karanganyar Periode II Tahun 2024 yang digelar pada Sabtu, 12 Juli 2025, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jalan Lawu No. 85.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pimpinan dan jajaran BRI, perangkat daerah, aparat keamanan, serta para nasabah. Acara tersebut merupakan agenda rutin enam bulanan BRI sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia Simpedes.

Pimpinan BRI Cabang Karanganyar, Riko Adiasah, S.A.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa total dana Simpedes yang berhasil dihimpun hingga Juni 2025 mencapai Rp1,78 triliun, dengan pertumbuhan sebesar Rp56 miliar sejak awal tahun. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan jumlah rekening Simpedes sebanyak 24.790 dalam enam bulan terakhir, sehingga total nasabah mencapai 566.518 rekening, termasuk rekening bantuan sosial pemerintah.

“Kepercayaan masyarakat Karanganyar terhadap BRI sangat luar biasa. Dana simpanan ini kami salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, yang totalnya mencapai Rp2,59 triliun. Harapannya, simpanan dan pinjaman bisa berimbang demi keberlanjutan,” ujarnya.

Riko menambahkan, BRI Karanganyar telah menyebarkan berbagai layanan perbankan seperti 1 kantor cabang, 25 unit, 3 Teras BRI di pasar, 26 ATM/CRM, 45 EDC merchant, dan 298 mesin EDC lainnya, serta 4.560 agen BRILink untuk mendukung transaksi non-tunai dan inklusi keuangan.

Bupati Karanganyar dalam sambutannya mengapresiasi kontribusi BRI terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat tidak hanya gemar menabung, tetapi juga mulai belajar berbisnis, termasuk melalui kemudahan akses layanan BRI di setiap kecamatan.

“BRI adalah tempat belajar keuangan pertama bagi banyak warga Karanganyar. Kami ingin mengajak masyarakat untuk semangat menabung dan belajar mengelola keuangan secara sehat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar siap menjalin sinergi lebih luas dengan BRI dalam mendukung sistem transaksi keuangan daerah,” tutur Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan, BRI mengundi 37 hadiah kepada para nasabah Simpedes, dengan hadiah utama berupa satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit Daihatsu Grand Max. Hadiah lainnya meliputi sepeda motor, televisi, dan dispenser, dengan total nilai hadiah mencapai hampir Rp1 miliar. Seluruh pajak hadiah sebesar 25% ditanggung oleh BRI, dan proses undian dilakukan secara terbuka disaksikan notaris, perwakilan Dinsos, dan kepolisian.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan.