Arsip – Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Category: Arsip

Arsip

Dinas Pertanian dan Pangan

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
Pelaksanaan administrasi; dan
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas , sebagai berikut :

Penyusunan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
Pelaksanaan koordinasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
Penyusunan kebijakan teknis bidang perkebunan;
Pelaksanaan koordinasi teknis bidang perkebunan;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;
Penyusunan kebijakan teknis bidang pangan;
Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pangan;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
Penyusunan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
Pelaksanaan koordinasi teknis bidang sarana prasarana pertanian;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana pertanian;
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultural, membawahi :

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Bidang Pangan, membawahi :

Seksi Kedaulatan Pangan
Seksi Ketahanan Pangan
Seksi Keamanan Pangan

e. Bidang Kehutanan, membawahkan :

Seksi Sarana Pertanian
Seksi Prasarana Pertanian
Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Alamat

[unitkerja id = 14]

Daftar Pejabat

[pejabat id = 14]

admin utama1 28 January 2020 0

Arsip

Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat dan telekomunikasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;
pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi,
pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi; dan
pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang hubungan masyarakat.

Sub Bagian Protokol

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang keprotokolan.

Sub Bagian Telekomunikasi

Kepala Sub Bagian Bagian Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelasanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang telekomunikasi.

Alamat

[unitkerja id = 2]

admin utama1 4 May 2018 0

Arsip

Ringkasan (Informasi) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

RINGKASAN (INFORMASI)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Karanganyar yang kami hormati.

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Nikmat, Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 dapat tersusun. Ringkasan Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2016 merupakan Laporan kemajuan atas kinerja pembangunan selama satu tahun sekaligus sebagai kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis

1) Letak Geografis

Apabila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110˚40″–110˚70″ Bujur Timur dan 70˚28″–7˚46″ Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22˚–31˚.

Rata-rata ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut yakni sebesar 511 m, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yang hanya 90 m dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2.000 m di atas permukaan laut.

2) Batas Administrasi

Daerah

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara	:	Kabupaten Sragen
Sebelah timur	:	Provinsi Jawa Timur
Sebelah selatan	:	Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
Sebelah barat	:	Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

3) Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Jatipuro	4.036,5	5,22
2	Jatiyoso	6.716,49	8,68
3	Jumapolo	5.567,02	7,19
4	Jumantono	5.355,44	6,92
5	Matesih	2.626,63	3,39
6	Tawangmangu	7.003,16	9,05
7	Ngargoyoso	6.533,94	8,44
8	Karangpandan	3.411,08	4,41
9	Karanganyar	4.302,64	5,56
10	Tasikmadu	2.759,73	3,57
11	Jaten	2.554,81	3,30
12	Colomadu	1.564,17	2,02
13	Gondangrejo	5.679,95	7,34
14	Kebakkramat	3.645,63	4,71
15	Mojogedang	5.330,9	6,89
16	Kerjo	4.682,27	6,05
17	Jenawi	5.608,28	7,25
	Jumlah	77.378,64	100,00

B. Kondisi Demografis

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar
Menurut Kecamatan per 31 Desember 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatipuro	17.951	17.619	35.570
2	Jatiyoso	20.903	20.391	41.294
3	Jumapolo	22.518	21.898	44.416
4	Jumantono	24.561	24.349	48.910
5	Matesih	22.385	22.294	44.679
6	Tawangmangu	23.743	23.442	47.185
7	Ngargoyoso	17.809	17.628	35.437
8	Karangpandan	21.106	21.551	42.657
9	Karanganyar	41.032	41.416	82.448
10	Tasikmadu	30.161	30.668	60.829
11	Jaten	38.967	39.501	78.468
12	Colomadu	31.339	32.059	63.398
13	Gondangrejo	37.855	36.899	74.754
14	Kebakkramat	30.962	31.351	62.313
15	Mojogedang	33.798	33.829	67.627
16	Kerjo	18.569	18.748	37.317
17	Jenawi	13.497	13.509	27.006
	Jumlah	447.156	447.152	894.308

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil

Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data di atas sebanyak 894.308 jiwa, terdiri dari laki-laki 447.156 jiwa dan perempuan 447.152 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 82.448 jiwa atau 9,22% dari jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 27.006 jiwa atau 3,02% dari total jumlah penduduk.

C. Kondisi Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2015 dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,73 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas adalah lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sebesar 0,36 persen.

2) Inflasi

Tabel 1.8
Inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK)

Kabupaten Karanganyar tahun 2001-2016

No	Tahun	IHK	Inflasi
1	2001	263,58	14,66
2	2002	282,14	7,04
3	2003	289,22	2,51
4	2004	117,44	5,31
5	2005	133,6	14,2
6	2006	142,17	6,41
7	2007	147,98	4,09
8	2008	164,01	10,83
9	2009	115,31	3,15
10	2010	123,68	7,26
11	2011	127,78	3,31
12	2012	131,98	3,29
13	2013	143,46	8,70
14	2014	118,59	7,38
15	2015	121,44	2,40
16	2016	123,78	1,93

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, Tahun 2017

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur inflasi di suatu daerah, selain itu untuk menggambarkan tentang harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Apabila dilihat dari tabel di atas terdapat kenaikan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Karanganyar pada tiga tahun terakhir yang tidak begitu besar, hal ini berarti terdapat rata-rata kenaikan barang dan jasa yang tidak signifikan.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Melalui Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati secara singkat dapat diketahui mau kemana dan seperti apa kondisi di Kabupaten Karanganyar 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam rentang waktu tahun 2014-2018. Gambaran singkat tentang visi dan misi harus dijabarkan dan dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran, serta indikator dan program untuk mencapainya. Penjabaran tersebut akan menjadi dokumen perencanaan atau biasa disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Dalam menyusun RPJMD juga harus merujuk pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 serta fokus dan prioritas pembangunan nasional.

1. Visi

Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam waktu 5 (lima) tahun, yaitu pada akhir tahun 2014-2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, maka visi menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah:

“BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Visi Pembangunan mewujudkan kemajuan Karanganyar secara bersama-sama tersebut harus dapat diukur keberhasilannya selama 5 (lima) tahun ke depan. Agar semua stakeholders mempunyai pemahaman yang sama, sehingga dapat mempunyai satu kesatuan tekad dan semangat, perlu adanya penjelasan atau penjabaran visi tersebut. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri.
Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.
Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.
Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Tabel 3.1
Anggaran, Pelaksanaan Urusan Wajib Tahun 2016

No	Urusan	Total Anggaran	Total Realisasi	SKPD Pelaksana
1	Pendidikan	928.652.880.000	799.581.544.998	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	333.121.543.000	302.575.868.126	Kecamatan Karanganyar Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah Kecamatan Tawangmangu Rumah Sakit Umum Daerah
3	Lingkungan Hidup	38.162.208.600	26.984.786.086	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sekretariat Daerah Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan UMKM Badan Lingkungan Hidup Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum
4	Pekerjaan Umum	233.084.846.000	211.635.408.185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum
5	Penataan Ruang	1.169.000.000	1.029.318.869	Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA
6	Perencanaan Pembangunan	8.173.876.000	7.352.665.586	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAPPEDA
7	Perumahan	1.083.220.000	1.015.242.400	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum
8	Pemuda dan Olah Raga	8.197.865.500	7.835.260.100	Kecamatan Tawangmangu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanganyar Kecamatan Kebakkramat Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
9	Penanaman Modal	6.226.391.000	5.967.051.472	Kecamatan Karangpandan Kecamatan Jaten Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Kerjo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Mojogedang Kecamatan Jenawi Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Colomadu Kecamatan Karanganyar Sekretariat Daerah Kecamatan Jatipuro Kecamatan Matesih Kecamatan Kebakkramat Kecamatan Jumantono
10	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.234.262.000	1.190.906.400	Kecamatan Karanganyar Sekretariat Daerah Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan UMKM
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	7.422.124.000	7.096.421.945	Dinas Kependudukan dan Capil Kecamatan Karanganyar
12	Tenaga Kerja	12.638.341.000	12.117.730.792	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Ketahanan Pangan	1.777.754.228	1.630.357.620	Kantor Ketahanan Pangan Kecamatan Karanganyar
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.747.318.000	10.169.360.853	Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Mojogedang Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kecamatan Jumapolo Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Jaten Kecamatan Matesih Kecamatan Karanganyar Kecamatan Jenawi Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Jumantono Kecamatan Colomadu
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2.989.844.000	2.856.341.400	Kecamatan Tawangmangu Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kecamatan Karanganyar
16	Perhubungan	10.366.105.000	9.847.713.096	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
17	Komunikasi dan Informatika	1.356.550.000	1.345.635.543	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
18	Pertanahan	4.888.500.000	3.795.315.450	Kecamatan Jenawi Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Tasikmadu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sekretariat Daerah Kecamatan Jaten Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	24.044.657.700	22.616.256.500	Kecamatan Jumantono Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Kerjo Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Mojogedang Kecamatan Jaten Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jenawi Sekretariat Daerah Kecamatan Jatipuro Kecamatan Karangpandan Kecamatan Jatiyoso Badan Kesatuan Bangsa Politik Kecamatan Kebakkramat Kecamatan Matesih Kecamatan Colomadu Kecamatan Karanganyar
20	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Adm KeuDa. Perangkat Daerah. Kepegawaian	538.135.986.300	519.832.812.587	Kecamatan Mojogedang Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jenawi Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Jumantono Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Gondangrejo Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Kerjo Kecamatan Tawangmangu Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kesehatan Kecamatan Colomadu Kecamatan Jatiyoso Sekretariat DPRD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karangpandan Kecamatan Karanganyar Kecamatan Kebakkramat Kecamatan Matesih Kecamatan Jaten Inspektorat Sekretariat Daerah Kecamatan Jatipuro
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.492.082.000	16.969.882.114	Kecamatan Jumapolo Kecamatan Mojogedang Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Jenawi Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Jumantono Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Colomadu Kecamatan Kebakkramat Kecamatan Matesih Kecamatan Karanganyar Kecamatan Kerjo Kecamatan Tawangmangu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Jaten Kecamatan Jatipuro Sekretariat Daerah Kecamatan Karangpandan
22	Sosial	2.832.176.000	2.747.207.403	Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Karanganyar Sekretariat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Kebudayaan	2.888.195.000	2.841.274.250	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	Kearsipan	403.006.300	397.369.800	Dinas Kependudukan dan Capil Badan Kesatuan Bangsa Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah
25	Perpustakaan	8.196.852.700	7.721.306.461	Kecamatan Karanganyar Kantor Perpustakaan dan Arsip
	Total Belanja Urusan Wajib	1.347.918.456.328	1.987.153.038.036

Tabel 3.2

Anggaran Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2016

No	Urusan	Total Anggaran	Total Realisasi	SKPD Pelaksana
1	Kelautan dan Perikanan	623.450.000	612.390.432	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Pertanian	28.959.555.772	26.898.394.314	Dinas Peternakan dan Perikanan Kantor Ketahanan Pangan Kecamatan Karanganyar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Sekretariat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
3	Kehutanan	311.490.000	298.265.480	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	471.000.000	449.746.950	Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
5	Pariwisata	19.481.055.500	17.424.824.464	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pekerjaan Umum
6	Perindustrian	2.701.900.000	2.559.984.800	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
7	Perdagangan	55.386.358.400	50.832.006.360	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
8	Transmigrasi	86.500.000	79.026.764	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Total Belanja Urusan Pilihan	108.021.309.672	99.154.639.564

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Karanganyar di Tahun Anggaran 2016:

Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan dalam periode Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Peternakan dan Perikanan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

A. Dekonsentrasi

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Karanganyar di Tahun Anggaran 2016:

Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan dana Dekonsentrasidalam periode Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Dinas Kesehatan;
Dinas Peternakan dan Perikanan

B. Dana Yang Diberikan Kepada Desa

1) Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

2) Instansi Pemberi bantuan:

Pemeritah Kabupaten Karanganyar

3) Program dan Kegiatan:

a. Belanja Bantuan Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten:

Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa.
Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Adapun Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menyerasikan pembangunan daerah mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan kapasitas fiskal.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Daerah sebagaimana berikut:

1) Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Penanggulangan bahaya kebakaran pendidikan dan latihan di bidang pemadam kebakaran pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran dan pemeliharaan sarana-prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
Kegiatan Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN melipui : Koordinasi antar unit kerja Litbang SUBOSUKAWONOSRATEN Lokakarya Seminar Desiminasi Workshop dan pameran-pameran IPTEK Penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK; Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Intermediasi Bidang Litbang dan IPTEK;
Pembangunan sarana dan prasarana meliputi sistem pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan agar tidak terjanji kesenjangan;
Pariswisata meliputi promosi obyek wisata bersama pengembangan obyek dan daya tarik wisata pengembangan sarana wisata dan paket wisata terpadu;
Kependudukan permukiman dan masalah sosial;
Air bersih meliputi pemanfaatan sumber air bersih di Kabupaten Karanganyar oleh PDAM Sragen dan Surakarta;
Penanganan masalah kesehatan dan sanitasi;
Penanganan sistem pertanian dan penanganan irigasi di wilayah perbatasan;
Kerjasama dibidang kebakaran meliputi latihan bersama pengujian/ pemeriksaan alat proteksi kebakaran sarana pemadam kebakaran dan pelaksanaan pemadaman kebakaran secara gratis;
Ketertiban meliputi operasi bersama mengenai PGOT, PKL, Bangunan liar, PSK, bencana alam, unjuk rasa dan rusuh masa pengawalan, dan patroli penanganan obyekvitas pengawalan tamu VVIP dan pemantauan pembinaan wilayah.

2) Kerjasama Antar Daerah KARISMAPAWIROGO

Kerjasama Antar Daerah Karismapawirogo dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Karanganyar Bupati Wonogiri Bupati Sragen Bupati Magetan Bupati Pacitan Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo Nomor: 100/8/2014 Nomor : IIB/KSB/2014 Nomor: 181/010/001/2014 Nomor: 1344/13/403013/2014 Nomor: 181/07/40821/2014 Nomor: 130/0316/404011/2014 Nomor: 1344/372/405011/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan ruang lingkup :

bidang pendidikan bidang pertanian (pertanian peternakan dan perikanan);
bidang kesehatan;
bidang pekerjaan umum;
bidang pertambangan dan energi;
bidang kehutanan dan perkebunan;
bidang perindustrian dan perdagangan;
bidang perkoperasian;
bidang permukiman dan lingkungan hidup;
bidang kepariwisataan;
bidang ketenagakerjaan;
bidang kependudukan;
bidang penataan ruang di wilayah perbatasan;
bidang penanaman modal;
bidang investasi;
bidang sosial;
dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki.

Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga meliputi :

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang Berbadan Hukum Indonesia di dalam negeri;
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD;
Kerjasama Pemerintah Daerah Koperasi Yayasan Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Salah satu tugas umum pemerintahan adalah koordinasi dengan instansi vertikal di daerah Koordinasi yang dilakukan dalam hal ini diarahkan pada 2 hal yaitu kordinasi eksternal dan internal Koordinasi eksternal dilakukan dengan para Bupati/ Walikota guna menyelesaikan permasalahan yang muncul menyangkut lintas kabupaten/ kota sedangkan koordinasi internal dilakukan agar program instansi vertikal dapat disinkronkan antara program Pemerintah Kabupaten Karangayar dengan program pemerintah provinsi serta pemerintah

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain:

Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan
Koordinasi dengan Kantor Statistik
Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak
Koordinasi dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan yang dilaksanakan melalui pertemuan dengan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dalam rangka untuk mengetahui secara dini apabila adanya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap keamanan kertertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di wilayah sebagai masukan dan informasi kepada pimpinan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
Koordinasi dengan Kementrian Agama dan tokoh agama yang dilaksanakan melalui pertemuan dan sosialisai tentang pendirian tempat ibadah serta tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya termasuk dalam tataran kebijakan yang terkait investasi pemasaran maupun promosi daerah:

Penataan dan penegasan secara normatif batas daerah;
Daerah yang berbatasan membangun kerjasama untuk melaksanakan penegasan batas daerah;
Dalam melaksanakan penegasan batas daerah di lapangan berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
Proses untuk mencapai kesepakatan batas daerah harus mengedepankan prinsip kebersamaan kesetaraan musyawarah dan menjunjung tinggi nilai kemanusian dan kebangsaan untuk menjaga NKRI yang utuh dan aman.

Pelaksanaan Pembinaan Batas Wilayah ada di Bagian Pemerintahan Umum melalui kegiatan:

Fasilitasi Penegasan Wilayah
Pemeliharaan Batas Daerah
Sosialisasi Batas Daerah

2. Bencana yang Terjadi dan penanggulangannya

1. Status Bencana

2. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Mengadakan kegiatan dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Mengadakan kegiatan dalam rangka Mitigasi Bencana.

3. Potensi Risiko Bencana Tahun 2016

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Dengan adanya desentralisasi maka kewajiban penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Demikian pula berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah.

Sebagai catatan akhir dalam Tahun 2016 beberapa prestasi yang diperoleh Kabupaten Karanganyar tingkat Nasional antara lain sebagai berikut:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD TA 2015 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng di Tahun 2016;
Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Kategori Lalu Lintas Nasional Kota Kecil dari Kementerian Perhubungan;
Penghargaan Kawastara Pawitra yaitu suatu penghargaan atas kepedulian Pemerintah Daerah terhadap program pelatihan Kepala Sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Penghargaan Dana Rakca dari Kementerian Keuangan RI;
Peringkat Terbaik Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
Penghargaan Manggala Karya Kencana Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten;
Penghargaan Kabupaten Peduli Lansia dari Kementerian Sosial;
PD BPR Bank Daerah Karanganyar memperoleh 4 gelar TOP BUMD Award;
Juara Nasional lomba KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pelayanan fasilitas pemerintah yang diraih Puskesmas Gondangrejo;
DAK dan Laporan Triwulanan dari Bina Marga Peringkat 1 Nasional di Kementerian Dalam Negeri;
Nominasi 10 besar best practice EKPPD terhadap LPPD 2015 tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan peringkat 1 tingkat provinsi;

Demikian Ringkasan (Informasi) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini, Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Masyarakat Karanganyar, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan tahun 2016.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penyampaian Ringkasan (Informasi) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ini terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun Kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun yang akan datang.

Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan pertolongan bimbingan dan pertunjuk kepada kita semua Amin.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Karanganyar
BUPATI KARANGANYAR

Drs H JULIYATMONO MM

[su_divider text=”Kembali ke atas”][/su_divider] [su_button url=”http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/ILPPD2016.pdf” target=”blank” icon=”icon: file”]Unduh PDF[/su_button]

admin utama1 19 September 2017 0

Arsip

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

No	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)
1	PENDAPATAN			1.967.338.349.000,00
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		216.509.544.000,00
		1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.947.965.000,00
		1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.919.531.000,00
		1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.138.281.000,00
		1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.503.767.000,00
	1.2	DANA PERIMBANGAN		1.538.609.267.000,00
		1.2.1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	36.959.080.000,00
		1.2.2	Dana Alokasi Umum	996.164.049.000,00
		1.2.3	Dana Alokasi Khusus	505.486.138.000,00
	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		212.219.538.000,00
		1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
		1.3.2	Dana Darurat	0,00
		1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000,00
		1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	108.686.344.000,00
		1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	95.944.800.000,00
2	BELANJA			2.052.584.508.000,00
	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.479.208.785.000,00
		2.1.1	Belanja Pegawai	1.172.833.392.000,00
		2.1.2	Belanja Bunga	0,00
		2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
		2.1.4	Belanja Hibah	48.897.733.000,00
		2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.130.000.000,00
		2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	11.186.750.000,00
		2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	239.660.910.000,00
		2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
	2.2	BELANJA LANGSUNG		573.375.723.000,00
		2.2.1	Belanja Pegawai	17.015.015.740,00
		2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.095.944.725,00
		2.2.3	Belanja Modal	237,264,762.535,00
			SURPLUS/ (DEFISIT)	85.246.159.000,00

3	PEMBIAYAAN DAERAH
	3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		95.246.159.000,00
		3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	95.246.159.000,00
		3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
		3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan	0,00
		3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
		3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
		3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00
		3.1.7	Penarikan dari Amu Bank Jateng	0,00
		3.1.8	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	0,00
	3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		10.000.000.000,00
		3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
			PEMBIAYAAN NETTO	85.246.159.000,00

			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN	0,00

GRAFIK APBD

admin utama1 28 January 2016 0

Arsip

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

No	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)
1	PENDAPATAN			1.615.471.166.000,00
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		181.061.011.000,00
		1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.907.914.000,00
		1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.401.485.000,00
		1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.007.195.000,00
		1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.744.471.000,00
	1.2	DANA PERIMBANGAN		983.448.424.000,00
		1.2.1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	19.008.727.000,00
		1.2.2	Dana Alokasi Umum	906.446.527.000,00
		1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.993.170.000,00
	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		450.961.731.000,00
		1.3.1	Pendapatan Hibah	1.966.000.000,00
		1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.728.194.000,00
		1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	328.429.989.000,00
		1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.837.548.000,00
2	BELANJA			1.691.634.199.000,00
	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.170.514.862.000,00
		2.1.1	Belanja Pegawai	1.048.100.358.000,00
		2.1.4	Belanja Hibah	24.654.144.000,00
		2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.105.000.000,00
		2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	2.000.000.000,00
		2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	87.155.360.000,00
		2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
	2.2	BELANJA LANGSUNG		521.119.337.000,00
		2.2.1	Belanja Pegawai	28.082.107.550,00
		2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.601.756.761,00
		2.2.3	Belanja Modal	183.435.472.689,00
			SURPLUS/ (DEFISIT)	(76.163.033.000,00)

3	PEMBIAYAAN DAERAH
	3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		80.163.033.000,00
		3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	80.163.033.000,00
		3.1.9	Penarikan dari Amu Bank Jateng	–
		3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	–
	3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		4.000.000.000,00
		3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
			PEMBIAYAAN NETTO	76.163.033.000,00

			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN	0,00

admin utama1 13 January 2015 0

Arsip

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Karanganyar yang kami hormati.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

Selanjutnya melalui media cetak ini kami informasikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur disebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40”–110°70” Bujur Timur dan 7°28” – 7°46” Lintang Selatan.Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31° C.

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.130,32 Ha dan luas tanah kering 55.248,32 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 14.361,57 Ha, non teknis 6.229,28 Ha, dan tidak berpengairan 1.542,52 Ha.

Gambar 1.1: Persentase Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering

Sumber : BPS Karanganyar

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 177 desa/ kelurahan 1.091 dusun, 2.313 dukuh,1.876 RW dan 6.358 RT.

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Karanganyar

GOL	ESELON							NON ESELON		TOTAL
GOL	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	FUNGSIONAL	STAF
IV/e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV/d	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2
IV/c	–	16	–	–	1	–	–	15	–	32
IV/b	–	9	31	14	–	–	–	258	3	315
IV/a	–	2	24	51	121	3	1	4078	6	4286
Jumlah	1	27	55	65	122	3	1	4352	9	4635
III/d	–	–	5	24	223	23	16	453	73	817
III/c	–	–	–	2	97	78	12	796	197	1182
III/b	–	–	–	–	8	33	20	572	557	1190
III/a	–	–	–	–	–	1	9	531	308	849
Jumlah	–	–	5	26	328	135	57	2352	1135	4038
II/d	–	–	–	–	–	–	–	372	120	492
II/c	–	–	–	–	–	–	–	644	187	831
II/b	–	–	–	–	–	–	–	481	539	1020
II/a	–	–	–	–	–	–	–	23	328	351
Jumlah	–	–	–	–	–	–	–	1520	1174	2694
I/d	–	–	–	–	–	–	–	–	189	189
I/c	–	–	–	–	–	–	–	–	77	77
I/b	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70
I/a	–	–	–	–	–	–	–	–	46	46
Jumlah	–	–	–	–	–	–	–	–	382	382
TOTAL	1	27	60	91	450	138	58	8224	2700	11749

Sumber: BKD Kab Karanganyar 2013

Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan datat BPS Karanganyar pada tahun 2013 diproyeksikan sebanyak 846.183 jiwa, terdiri dari laki-laki 418.340 jiwa dan perempuan 427.843 jiwa.

1. Pendidikan

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Komponen Pendidikan

No	Indikator Sasaran	Satuan	2010	2011	2012	2013
1	Angka Melek Huruf	Persen	98,3	92,03	99,75	99,91
2	Angka Rata-rata lama sekolah
	a. SD/MI	Tahun	6,21	6,21	6,21	6,21
	b. SMP/MTs	Tahun	3,01	3,01	3,01	3,01
	c. SMA/MA	Tahun	3	3	3	3
	d. SMK	Tahun	3,01	3,01	3,01	3,01
3	Angka Partisipasi Murni
	a. SD/MI	Persen	117	102,1	102,63	102,69
	b. SMP/MTS	Persen	101,18	74,16	73,91	74,23
	c. SMA/MA/SMK	Persen	69,66	30,05	50,07	50,51
4	Angka Partisipasi Kasar
	a. SD/MI	Persen	117,6	117,14	117,07	117,08
	b. SMP/MTS	Persen	101,5	100,06	101,59	99,6
	c. SMA/MA/SMK	Persen	46,23	46,23	64,66	69,55
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan
	a. SD/MI	Persen	95,07	99,01	99,95	99,92
	b. SMP/MTS	Persen	97,7	99,73	98,11	99,82
	c. SMA/SMK/MA	Persen	98,38	96,2	98,21	99,61
6	Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar	Buah/ 10.000 pendidik	6,79	6,79	6,79	6,79
7	Rasio Guru/Murid Sekolah Dasar	Permil	16	16	16	18
8	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD	Permil	1,33	1,33	1,33	1,33
9	Angka Putus Sekolah
	a. SD/MI	Persen	0,07	0,02	0,05	0,04
	b. SMP/MTS	Persen	0,37	0,05	0,36	0,08
	c. SMA/MA	Persen	0,8	0,19	0,08	0,05
	d. SMK	Persen	1,14	0,19	–	–
10	SSN
	a. SD	Unit	14	15	15	37
	b. SMP	Unit	21	22	22	23
	c. SMA	Unit	7	7	7	–
	d. SMK	Unit	2	2	2	–
11	RSBI/SBI
	a. SD	Unit	1	1	1	0
	b. SMP	Unit	2	2	2	0
	c. SMA	Unit	1	1	1	0
	d. SMK	Unit	2	2	2	2
12	Kabupaten Vokasi Siswa SMK-SMA	Persen	58-42	60-40	60-40	56:44

Sumber: Disdikpora Karanganyar

2. Kesehatan

Tabel 1.3 Nilai IPM

Tahun	IHH	IP	Indek Daya Beli	IPM
2007	78,17	71,32	64,59	71,36
2008	78,25	72,3	66,7	72,42
2009	78,33	73,3	68,85	73,49
2010	78,42	73,99	71,03	74,48
2011	78,5	74,69	73,25	75,48
2012	78,58	75,48	75,52	76,53

Sumber: Bappeda Karanganyar

3. PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2013 nilai PDRB.

Tabel 1.4 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB (juta Rp)		Pertumbuhan Ekonomi
Tahun	ADHB	ADHK	ADHK	ADHB
2009	8.378.315,88	5.172.268,33	4,38%	9,10%
2010	9.224.224,86	5.452.435,49	5,42%	10,10%
2011	10.287.905,32	5.752.064,99	5,50%	11,53%
2012	11.467.342,95	6.086.877,13	5,71%	11,71%
2013	13.621.907,55	6.412.121,65	5,34%	10,87%

Sumber : BPS Karanganyar

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013

LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan Ekonomi
LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	9,08	5,35	6,45	6,31	5,91
Pertambangan dan Penggalian	2,67	6,83	6,45	7,53	3,86
Industri Pengolahan	4,15	3,25	4,3	4,17	5,08
Listrik, gas dan air minum	3,8	4,77	5,25	4,23	5,81
Bangunan	4,24	6,64	7,11	6,63	6,53
Perdagangan, hotel dan restoran	7,78	2,38	7,64	8,15	5,03
Pengangkutan dan Komunikasi	3,98	4,7	5,43	7,61	4,35
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,1	5,45	5,96	7,64	6,1
Jasa-jasa	7,75	6,5	8,12	5,98	5,82
UMUM	5,75	4,56	5,56	5,71	5,3

Sumber: BPS Karanganyar

Tabel 1.6 Inflasi Kabupaten Karanganyar

No	Kelompok Pengeluaran	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bahan Makanan	4,93	24,25	1,81	2,41	14,1
2	Makanan Jadi, Minuman, rokok dan tembakau	9,33	3,87	0,47	5,2	4,19
3	Perumahan, air, listrik, gas dan BBM	13,65	2,7	0,27	2,31	10,23
4	Sandang	11,97	1,39	0,05	9,34	7,13
5	Kesehatan	7,85	1,5	0	1,94	4,72
6	Pendidikan, Rekreasi dan OR	1,57	1,83	0,11	3,53	3,97
7	Transport dan Komunikasi,jasa keuangan	-2,46	0,37	0,01	2,53	4,98
8	Umum	3,14	7,26	0,64	3,29	7,05

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar

4. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA KARANGANYAR YANG TENTERAM, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA

Misi pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagaimana Misi Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan;
Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis;
mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandiran, peningkatan kualitas SDM dan penyetaraan gender;
Meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah;
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat.

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

C. PELAKSANAAN APBD

No.	Urusan Wajib	Total Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Pendidikan	758.842.025.000,00	660.247.667.455,00	87,01
2	Kesehatan	143.857.274.000,00	126.728.578.077,00	88,09
3	Pekerjaan Umum	79.179.184.000,00	72.759.741.350,00	91,89
4	Perumahan	2.115.325.000,00	2.063.931.700,00	97,57
5	Penataan Ruang	1.554.028.500,00	1.513.987.900,00	97,42
6	Perencanaan Pembangunan	7.400.596.500,00	6.181.578.404,00	83,53
7	Perhubungan	10.769.383.500,00	9.263.590.633,00	86,02
8	Lingkungan Hidup	23.829.100.000,00	22.522.675.431,00	94,52
9	Pertanahan	1.013.000.000,00	255.482.750,00	25,22
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.982.537.000,00	5.663.667.941,00	94,67
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.542.808.656,00	7.370.138.561,00	86,27
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.937.993.344,00	1.883.856.219,00	97,21
13	Sosial	1.607.073.500,00	1.535.279.010,00	95,53
14	Ketenagakerjaan	8.372.527.000,00	7.765.908.769,00	92,75
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	843.768.000,00	804.990.542,00	95,4
16	Penanaman Modal	4.716.960.000,00	4.342.885.612,00	92,07
17	Kebudayaan	260.500.000,00	256.940.250,00	98,63
18	Kepemudaan dan Olah Raga	994.980.000,00	991.136.000,00	99,61
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	13.062.610.650,00	11.237.472.980,00	86,03
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	325.237.679.250,00	283.959.371.498,00	87,31
21	Ketahanan Pangan	1.392.900.000,00	1.186.215.538,00	85,16
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.121.466.600,00	7.176.208.448,00	88,36
24	Kearsipan	138.280.000,00	137.005.000,00	99,08
25	Komunikasi dan Informatika	994.959.500,00	984.097.600,00	98,91
26	Perpustakaan	1.959.332.000,00	1.523.023.373,00	77,73
	TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB	1.412.726.292.000,00	1.238.355.431.041,00	87,66%

No.	Urusan Pilihan	Total Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Pertanian	31.423.213.000,00	28.100.042.621,00	89,42
2	Kehutanan	1.607.938.000,00	1.498.027.500,00	93,16
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	175.000.000,00	174.070.000,00	99,47
4	Pariwisata	4.557.627.000,00	4.215.260.491,00	92,49
5	Kelautan dan Perikanan	3.140.753.000,00	3.028.365.500,00	96,42
6	Perdagangan	12.444.812.000,00	11.367.707.001,00	91,34
7	Industri	361.000.000,00	356.832.500,00	98,85
8	Ketransmigrasian	68.500.000,00	68.027.250,00	99,31
	TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN	53.778.843.000,00	48.808.332.863,00	90,76%

D. ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan Kegiatan:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : Kegiatan TMMD Sengkuyung I,Kegiatan TMMD Sengkuyung II, Kegiatan Bantuan Desa Berkembang, Kegiatan Bantuan Penataan Lingkungan:
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dengan kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Kegiatan BUMDes Kegiatan UED-SP Kegiatan UP2K-PKK, Kegiatan Pasar desa, Kegiatan LPMD/CPPD, Pemberian BLM kepada masyarakat

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).

3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan

Pengembangan SDM Pertanian dan KelambagaanPertanian Alokasi Dana dan Realisasi
Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos Penyuluhan Pedesaan).

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan: Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir/ Tanah Longsor.

5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Program dan Kegiatan: Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan

Program dan Kegiatan:

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, roduktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada Berkelanjutan, Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Penanganan pasca panen tanaman pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada, Berkelanjutan (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian).
- Pengembangan Jaringan Irigasi.
- Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan.
- Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A.
- Legalisasi Kelembagaan P3A.
- Pengelolaan Irigasi Parsipatif (PIP).
- Penyusunan profil sosial ekonomi teknik dan kelembagaan.
- Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A.
- Legalisasi Kelembagaan P3A.
- Pengelolaan Irigasi Parsipatif (PIP).
- Pengembangan Optimasi Lahan.
- Pembinaan Administrasi dan Teknis Kabupaten.
- Perencanaan Program dan Kegiatan PSP, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DITJEN PSP, Penyusunan SAI DITJEN PSP, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DITJEN PSP TA, Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan DITJEN PSP TA 2013, Pendampingan Penyusunan RDKK.
- Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3, Operasional pembiayaan / PUAP).
- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- Pengembangan Sumber Air, Pemberdayaan kelembagaan.
- Pengembangan Optimasi Lahan, Pengembangan Jalan Pertanian.
- Perluasan Areal Tebu, Pembinaan Administrasi Kegiatan.
- Perencanaan Program dan Kegiatan PSP, Monev Kegiatan PSP TA 2013 Penyusunan SAI Ditjen PSP Tahun 2013, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan PSP, Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Ditjen PSP.

7. Dinas Kesehatan

Program dan Kegiatan:

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Program Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan, Jamkesmas, Pemberdayaan masyarakat.
Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Ibu.

8. Kantor Ketahanan Pangan

Program dan Kegiatan:

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Penyediaan Prasarana fisik dasar pembangunan Pertanian dan Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah / Masyarakat.

9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program dan Kegiatan:

Bantuan buku untuk Perpustakaan Umum Kabupaten
Bantuan buku untuk 5 Desa (Plosorejo, Menjing, Tegalgedhe, Jetis, Ngringo), Bantuan buku dan rak buku untuk 2 (dua) perpustakaan desa/ kelurahan.

10. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program dan Kegiatan:

Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH serta pemenuhan persyaratan Produk Hewan Non Pangan Fasilitasi Rumah Potong Hewan Unggas dan tempat penampungan Unggas.
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH serta pemenuhan persyaratan produk Hewan Non Pangan, Pengadaan Kendaraan Bermotor, Pengembangan Budidaya Kelinci, Pengembangan Kawasan Sapi Potong, Pembibitan Sapi Potong, Pengembangan Budidaya Kambing perah, Pengembangan Integrasi Tanaman Ternak Ruminansia.
Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting,Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH serta Pemenuhan persyaratan Produk Hewan Non Pangan.
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosa.
Program Peningkatan Nilai Tambah Daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor Hasil Pertanian lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng.
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
Peningkatan Produksi Peternakan: Revitalisasi persusuan, Pengembangan Alsin Peternakan, Pengembangan Kawasan Peternakan (kambing/Domba), Pengembangan ternak di kawasan Daerah Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)/ (Kambing).
Pendidikan Kemasyarakatan : Pelatihan Teknologi Pengolahan limbah (Terselenggara Pelatihan)
Pelatihan Inseminasi Buatan Sapi, Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak, Pelatihan Pengolahan Limbah, Pelatihan Juru Sembelih Halal, Pelatihan Sapi Potong, Pelatihan Teknologi Hasil Ternak, Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi, Pelatihan Diklat Teknik Budidaya Sapi Potong, Pelatihan Usaha Ternak Terintegras, Pelatihan Agribisnis Sapi Potong, Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik
Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan.
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.
Program pengembangan Perikanan Budidaya.

11. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program dan Kegiatan :

Pembinaan Pendidikan Masyarakat
- Keaksaraan Usaha Mandiri (26 Kelomok), Keaksaraan Dasar (10 Kelompok), Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (6 lembaga).
- Aksara Kewirausahaan (1 lembaga), Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (1lembaga), Cerita Rakyat (1 lembaga), Penguatan Sarana PKBM (1 PKBM)
Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (1 lembaga).
- Pendidikan Kecakapan Hidup (2 LKP) .
- Sarpras SKB Karanganyar (1 lembaga).
- Bantuan Sosial
BOP PAUD 226 lembaga (8.159 siswa), Bantuan Penyelenggaraan Lembag PAUD Baru 2 lembaga, Bantuan Pendampingan Penyelenggaraan PAUD Baru 2 lembaga, Bantuan penguatan lembg PAUD 3 lembaga, Bantuan APE PAUD 3 lembaga, Bantuan GUGUS PAUD 10 lembaga, Bantuan organisasi Mitra PAUD 2 lembaga :
- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Ruang Belajar lain SMP.
- Pengadaan Alat TIK SMP.
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD.
- Pembangunan Perpustakaan SD.
- Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning).
- Sarana Komputer untuk Administrasi.
- Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bhina Karya Karanganyar (2RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Muh 2 Karanganyar (2RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Muh 3 Karanganyar (2 RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Muh 6 Karanganyar (2 RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Plus Bhakti Utama Gondangrejo, Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Gondangrejo (RKB).
Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Jumapolo ( RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Kebakkramat (RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Mojogedang (RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA MUH I Karanganyar (RKB), Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA MUH 5 Karanganyar (RKB).
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bantuan Langsung karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar tahun 2013, Bantuan Langsung karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar tahun 2014.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan: Penerbitan dan Pendistribusian NIK

13. Rumah Sakit Umum Daerah

Program dan Kegiatan:

Pembinaan Upaya Kesehatan
Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

E. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

Program dan Kegiatan :

Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan kegiatan Peningkatan sarana Pemerintahan Desa.
Belanja Bagi Hasil Pajak daerah kepada Pemerintah
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Uang Duka kepada Kepala Desa dan Perangkat
Belanja Bantuan Jasa Pengabdian Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Belanja Bantuan Dana Kompensasi Sekdes yang berakhir masa Jabatannya
Belanja Bantuan Jasa Pengabdian Kepala Desa
Bantuan Keuangan untuk RT/RW
Belanja Bantuan Pembangunan Kantor Kelurahan/ Balai Desa/ Balai Dukuh/ Gedung Serba Guna
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)
Belanja Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja
Bantuan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa

F. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2013

Piala Wahana tata Nugraha Kategori Lalu Lintas tahun 2012, Menteri Perhubungan RI, tanggal 6 Mei 2013;
Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas 2013, Menteri Perhubungan RI, tanggal 17 September 2013;
Sertifikat Wahana Tata Nugraha Atas Keikutsertaan dalam kegiatan Penghargaan Wahana tata Nugraha 2013, Menteri Perhubungan RI, tanggal 16 September 2013;
Anugerah Adipura sebagai kota kecil terbersih, Presiden RI, Juni 2013.

Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan dan kritik yang membangun dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 2014
BUPATI KARANGANYAR,

Drs. H. JULIYATMONO, MM.

Download ILPPD 2014

admin utama1 5 January 2015 0

Arsip

Jurnal Warga

Anda warga Kabupaten Karangnyar dapat mengirimkan berita-berita dan informasi di lingkungan anda kepada kami.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuannya:

Isi tulisan bebas, tapi harus sopan, tidak menyinggung pihak lain, dan tidak merugikan pihak lain. Pengelola web berhak mengedit kiriman tulisan jika diperlukan.
Isi tulisan, materi, hak cipta (tulisan dan foto) merupakan tanggung jawab masing-masing pengirim.
Untuk kemudahan upload, ukuran foto harap diperkecil dengan sisi terpanjang 1000 pixel.
Cantumkan informasi diri pengirim berita minimal nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kiriman tanpa informasi diri yang jelas tidak akan kami tampilkan. Kami tidak akan menampilkan semua informasi pribadi yang dikirimkan.
Panjang tulisan maksimal 1000 kata atau 3 lembar quarto dan dapat dilengkapi dengan foto-foto yang sesuai.
Kirim tulisan Anda dalam format digital (doc, docx, odt, editable pdf, dan sebagainya) ke jurnalwarga@karanganyarkab.go.id.

Kami tunggu kiriman tulisan Anda !

Terimkasih.

admin utama1 28 October 2014 0

Arsip

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018

Download RPJMD Tahun 2014-2018

Daftar Isi

Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4.	Sistematika Penulisan
1.5.	Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi
	2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah
	2.1.2	Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah
	2.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah
	2.1.4	Wilayah Rawan Bencana
	2.1.5	Kondisi Demografi
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.2.1	Pertumbuhan PDRB
	2.2.2	Laju Inflasi
	2.2.3	PDRB Perkapita
	2.2.4	Penduduk Miskin
	2.2.5	Angka Kriminalitas
	2.2.6	Indeks Pembangunan Manusia
	2.2.7	Angka Partisipasi Kasar (APK)
	2.2.8	Angka Partisipasi Murni (APM)
	2.2.9	Angka Kematian Ibu (AKI)
	2.2.10	Angka Kematian Bayi (AKB)
	2.2.11	Angka Kematian Balita (AKABA)
	2.2.12	Prevalansi Balita Gizi Buruk
	2.2.13	Penyakit Menular
	2.2.14	Penjaminan Masyarakat Miskin
	2.2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka
	2.2.16	Kebudayaan
	2.2.16	Pemuda dan Olahraga
2.3.	Aspek Pelayanan Umum
	2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib
	2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah
	2.4.1.	Fasilitas Infrastruktur
	2.4.2.	Penataan Wilayah
	2.4.3.	Fasilitas Wilayah
	2.4.4.	Iklim Berinvestasi
	2.4.5.	Sumber Daya Manusia
2.5.	Analisis Gambaran Umum
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1.	Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013
	3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD
	3.1.2	Neraca Daerah
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013
	3.2.1.	Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
	3.2.2.	Arah Kebijakan dalam Penggunaan Belanja Daerah
	3.2.3.	Analisis dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
3.3.	Kerangka Pendanaan
	3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Belanja Wajib dan Mengikat
	3.3.2.	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2014-2018
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah
4.2.	Isu Strategis
4.3.	Lingkungan Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1.	Visi
5.2.	Misi
5.3.	Tujuan dan Sasaran
	5.3.1.	Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
	5.3.2.	Misi 2 : Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri
	5.3.3	Misi 3: Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis
	5.3.4.	Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
	5.3.5	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1.	Strategi
	6.1.1.	Strategi 1: Optimalisasi pelayanan infrastuktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik dan ramah lingkungan
	6.1.2.	Strategi 2: Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas usaha
	6.1.3	Strategi 3: Optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM
	6.1.4.	Strategi 4: Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial
	6.1.5.	Strategi 5: Penguatan nilai budaya lokal yang kondusif untuk mendorong pembangunan masyarakat dan reformasi tata kelola pemerintahan
6.2.	Arah Kebijakan
	6.2.1.	Arah Kebijakan Tahun Pertama (2014)
	6.2.2.	Arah Kebijakan Tahun Kedua (2015)
	6.2.3.	Arah Kebijakan Tahun III (2016)
	6.2.4.	Arah Kebijakan Tahun IV (2017)
	6.2.5.	Arah kebijakan Tahun V (2018)
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1.	Kebijakan Umum
7.2.	Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1.	Urusan Wajib
8.2.	Urusan Pilihan
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

Download RPJMD Tahun 2014-2018

admin utama1 27 October 2014 0

Arsip

Potensi Sumberdaya Bidang Energi

Pengertian Sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi.

Beberapa alternatif pengembangan sumber energi nonkonvensional yang dikembangkan untuk mengganti sumber energi konvensional yang terbatas jumlahnya adalah sebagai berikut :

 Energi panas bumi.

Panas dari gunung berapi bersumber dari magma. Bila di dekat magma tersebut terdapat cadangan air maka air itu akan mendapatkan panas. Rembesan air panas ke permukaan bumi dapat merupakan sumber air panas, berupa semburan uap atau semburan air panas. Panas bumi berupa uap air panas dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang dapat menggerakkan generator listrik.

 Energi angin.

Langsung dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator listrik.

 Energi pasang surut.

Dapat dimanfaatkan dengan menggunakan dam yang memiliki pintu air yang dapat diatur pembukaannya. Pada saat air laut pasang, air laut masuk ke dalam dam melalui pintu air. Bila air surut maka air laut akan ke luar juga melalui pintu air yang sama. Di pintu air itulah dipasang turbin yang dapat menggerakkan generator listrik.

 Energi biogas

Prinsipnya adalah memanfaatkan jasad hidup sampah melalui cara pembusukan dengan pertolongan bakteri pengurai. Bakteri itu diperoleh dari kotoran kerbau atau sapi. Gas yang sebagian besar adalah metan dapat dibakar untuk keperluan masak memasak.

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Data informasi SDA bidang energi tahun 2014

SDA Bidang Energi Tahun 2014

Indriy 8 October 2014 0

Arsip

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

RINGKASAN APBD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

No	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN / TAHUN (Rp)
1	PENDAPATAN			1.507.471.416.000,00
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		169.485.826.000,00
		1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	61.995.000.000,00
		1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.424.463.450,00
		1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.120.123.000,00
		1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69.946.239.550,00
	1.2	DANA PERIMBANGAN		940.450.975.000,00
		1.2.1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	13.210.513.000,00
		1.2.2	Dana Alokasi Umum	870.001.752.000,00
		1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.238.710.000,00
	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		397.534.615.000,00
		1.3.1	Pendapatan Hibah	994.491.000,00
		1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.728.194.000,00
		1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	273.624.235.000,00
		1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.187.695.000,00
2	BELANJA			1.758.738.534.000,00
	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.192.524.924.000,00
		2.1.1	Belanja Pegawai	998.105.273.000,00
		2.1.4	Belanja Hibah	113.293.925.000,00
		2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.078.000.000,00
		2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	2.000.000.000,00
		2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	66.547.726.000,00
		2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
	2.2	BELANJA LANGSUNG		566.213.610.000,00
		2.2.1	Belanja Pegawai	30.335.048.850,00
		2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.242.343.600,00
		2.2.3	Belanja Modal	235.636.217.550,00
			SURPLUS/ (DEFISIT)	(251.267.118.000,00)

3	PEMBIAYAAN DAERAH
	3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		258.258.118.000,00
		3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	257.517.118.000,00
		3.1.9	Penarikan dari Amu Bank Jateng	194.000.000,00
		3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	547.000.000,00
	3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		6.991.000.000,00
		3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.741.000.000,00
		3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	–
		3.2.4	Pemberian Peminjaman Bergulir	–
		3.2.5	Pembayaran Utang Talangan LUEP Kepada Propinsi	250.000.000,00
			PEMBIAYAAN NETTO	251.267.118.000,00

			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN

Indriy 10 June 2014 0

Category: Arsip

Dasar Hukum

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Alamat

Daftar Pejabat

TUGAS DAN FUNGSI

Alamat

RINGKASAN (INFORMASI)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

III. URUSAN DESENTRALISASI

IV. TUGAS PEMBANTUAN

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

C. PELAKSANAAN APBD

D. ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

E. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

F. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2013

RINGKASAN APBD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

RSUD Karanganyar

RS Jati Husada

Penanggulangan Bencana

Pemadam Kebakaran

PSC. Karanganyar

Polres Karanganyar

PDAM Karanganyar

PLN Karanganyar

Telkom Karanganyar

Posko PMI Karanganyar

Peta Wilayah