Karanganyar – Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi melakukan pemantauan logistik dan sidak ke beberapa lokasi yang akan menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Karanganyar pada Selasa (13/02/2024).
Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan TPS untuk pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Beberapa TPS di wilayah Karanganyar yang dikunjungi Timotius antara lain yaitu TPS 1 Desa Jaten, TPS 010 Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu, TPS di Kecamatan Ngargoyoso, serta beberapa TPS lainnya.

Beliau memastikan bahwa setiap tempat yang terpantau sudah mempersiapkan tempat pemungutan suara dengan baik beserta alat yang digunakan dan anggota KPPS yang bertugas sudah siap dan memenuhi syarat untuk pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 besok.

KARANGANYAR- Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia menggelar webinar dengan mengusung tema “Pemilu Semakin Dekat Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Meningkat”, Selasa (6/1) pagi. ASN Kabupaten Karanganyar secara serentak mengikuti webinar tersebut di Dinas/Kantor/Instansi masing- masing.
KASN selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa sembilan hari lagi ASN akan menyalurkan suara pada perhelatan akbar pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. ASN memiliki hak pilih namun juga dituntut untuk tetap bersikap netral. Sebagai lembaga pengawas, KASN memiliki wewenang untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu berjalan sukses dan kondusif. Namun, pelanggaran netralitas ASN semakin meningkat, para ASN sudah terang terangan menunjukkan keberpihakkannya dan menyalah gunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan politik.

Wakil Ketua KASN RI Tasdik Kinanto sebagai pembicara utama mengatakan pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil dan demokratis ternyata realitasnya jauh dari harapan prinsip prinsip demokrasi itu sendiri, terutama terkait dengan kondisi netralitas ASN dan bahkan Aparatur Negara lainnya.
“Pemilu semakin dekat ternyata Pelanggaran netralitas semakin nekat,” tuturnya.
Pelanggaran netralitas ASN ternyata semakin terbuka, fakta fakta pelanggaran yang berpotensi merusak dan nekat adalah bersumber dari penggunaan sumber daya demokrasi yaitu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM), Alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitasi sarana prasarana dan bentuk dukungan lainnya. Pelanggaran Pelanggaran ini dilakukan untuk memberikan keberpihakkan kepada salah satu pasangan calon. Maka yang terjadi bukan hanya politisasi birokrasi, tetapi semakin keras mendorong birokrasi berpolitik. Muaranya adalah tergerusnya etika ASN dengan kondisi politik yang semakin ugal ugalan. Pihaknya juga menyampaikan catatan terkait kasus kasus pelanggaran ASN memang menarik untuk di amati.
“Hal ini mengakibatkan dilema besar ASN, karena adanya tekanan untuk berpihak. Kondisi ini tentunya sangat menjadi permasalahan dan sangat mempengaruhi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil,” papar Tasdik.

Berdasarkan data KASN, pada Pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti oleh 270 daerah dengan perkiraan jumlah pemilih 100,3 juta pemilih. KASN telah memproses kasus pelanggaran netralitas ASN, tercatat 2034 ASN yang melakukan pelanggaran dan sekitar 90,8 persen sudah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Webinar KASN ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Ketua Jaga Pemilu Erry Riyana Hardjaspamekas, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar. Diharapkan dari webinar ini dapat mengembalikan etika dan moralitas ASN membangun birokrasi yang berintegritas, profesional dan netral. Karena ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, ASN pilih netral.(in-an)

Diskominfo

Yuk ikuti dan dapatkan total hadiah jutaan rupiah! Cek ketentuan lomba pada flyer di bawah ini gaes…..

Form Pendaftaran https://s.id/lombavideovertikalkra

KARANGANYAR- Bupati Karanganyar Juliyatmono mengajak semua pihak untuk menjaga Pemilu berlangsung aman dan lancar. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Karanganyar juga diperlukan untuk terus melakukan sosialisasi Pemilu tanpa politik identitas atau politik agama.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono dikegiatan silaturahmi kebangsaan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/6).

Pemilu merupakan gelaran pesta demokrasi yang harus disambut dengan sukacita dan hal menyenangkan.

“Penting bagi para tokoh agama dan masyarakat untuk terus menyosialisasikan Pemilu tanpa politisasi agama atau politik identitas,”katanya.

Bupati mengapresiasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Karanganyar. Pihaknya pun berharap intensitas atau frekuensi terus ditingkatkan terutama saat Pemilu mendatang.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam menyaring informasi di masyarakat. Karena pemberitaan media tentu sangat masif terkait Pemilu, sehingga perlu adanya peran tokoh dan masyarakat dalam menyosialisasikan informasi yang bukan hoax.

“Mari kita terus menjaga kondusifitas Kabupaten Karanganyar. Karena peran bapak ibu semua sangat diperlukan agar pelaksanaan Pemilu berjalan damai dan lancar,”ujarnya.

Sementara Ketua FKUB Karanganyar Khusaini Hasan kegiatan silahturami kebangsaan tokoh agama dan tokoh masyarakat FKUB Karanganyar mengatakan kegiatan dalam rangka menjaga silahturami antar tokoh agama dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kerukunan terus dijaga terutama saat Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita terus jaga kondusifitas wilayah terutama saat Pemilu 2024. Jangan sampai warga saling terpecah belah karena adanya perbedaan pilihan,”tuturnya.
Diskominfo

KARANGANYAR – Polres Karanganyar menggelar Apel Ketua Kesatuan Keamanan Lingkungan ( KASAT KAMLING) yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Karanganyar, Rabu (21/6) pagi.

Bertindak selaku Pembina Apel, Bupati Karanganyar Juliyatmono yang dihadiri Forkopimda Karanganyar, Jajaran Kepala OPD dan diikuti TNI, Polri, Kamtibnas serta Oragnisasi Kemasyarakatan.

Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibacakan oleh Pembina Apel menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya POLRI untuk mempercepat revitalisasi Satkamling guna meningkatkan Harkamtibmas dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Maka untuk itu peran awak Satkamling adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

Potensi masyarakat upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi tepatnya pada kebijakan transformasi operasional program 5 dan kegiatan ke-21 yaitu peningkatan peran aktif PAM Swakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya dan pemantapan pembinaan PAM Swakarsa di bawah pembinaan Polri adalah satuan keamanan lingkungan.

Sebagai salah satu bentuk pengamanan Swakarsa juga telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas Polri dibantu oleh kepolisian khusus BPNS dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Selain itu Polri juga telah menerbitkan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa sebagai landasan hukum dan penegasan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan satuan kamling.

Dengan hadirnya berbagai dasar hukum ini diharapkan penyelenggaraan Satmling dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat berjalan semakin maksimal kehadirannya diharapkan mampu menjadi ahli warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemulihan yang prediktif.

Hal ini tentunya menjadi nilai penting kehadiran Satkamling itu sendiri. Oleh karena itu solidaritas warga adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan peran sentral dalam upaya pemeliharaan menghadapi agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan tahun 2024.

“Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus dipertahankan dan kita jaga bersama kita harus mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi karena keberhasilan ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang mapan dalam menyongsong visi Indonesia emas yang kita cita-citakan,” pesan Kapolri yang dalam amanatnya yang dibacakan Bupati Karanganyar.

Disampaikan pula bahwa dari total 230.28 pos satkamling hanya 60% yang aktif atau sebanyak 134.753 pos saat kamling sedangkan 95.275 pos Satkamling dinyatakan tidak aktif.

Oleh karena itu diperlukan peran dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya revitalisasi dengan mengaktifkan serta memberdayakan kembali yang ada di lingkungannya masing-masing maupun disepakati bersama.

Selanjutnya sebagai upaya aksesoris telah mengadakan lomba Satkamling mulai tingkat Polres Polda hingga Nasional.

“Saya ucapkan selamat pada para pemenang tingkat Polres Polda yang akan diumumkan setelah pelaksanaan Apel ini. Saya berpesan agar terus melakukan perbaikan dan tingkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan Satkamling,” tutupnya saat mengakhiri pembacaan amanat Kapolri.
Diskominfo

GALERI FOTO

Download GDrive https://drive.google.com/drive/folders/1uoSSZtJWSAZ9Avb3h5OmDoNOjMycSyFa