timliputan
7 February 2013
DEWAN SAHKAN LIMA PERDA
Bupati Karanganyar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menandatangani persetujuan bersama penetapan lima raperda di Gedung Paripurna, Rabu (06/02).
Karanganyar, Kamis (07/02/2013)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, Rabu (06/02) kemarin. Lima Raperda yang disahkan itu antara lain Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Karanganyar, Retribusi Jasa Konstruksi, Penanaman Modal Daerah, Pelindungan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Raperda tersebut sangat penting dibuat sebagai payung hukum terkait dengan kondisi yang ada. Anggota dewan juga setuju agar segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Suparmi, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) mengatakan, pelestarian budaya Jawa saat ini sangat di perlukan agar bisa menanamkan jati diri sebagai orang jawa selain itu juga mendayagunakan bahasa jawa.
“Dalam enam hari kerja, pada hari Rabu diterapkan penggunaan bahasa Jawa seperti pemakaian papan nama yang bertuliskan Jawa di pakaian dinas,” ucap Suparmi.
Penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Karanganyar wajib digunakan oleh instansi Pemerintah telah diterapkan sejak 2005. Selain itu, untuk pelestarian budaya Jawa, juga ada sanggar-sanggar di Kecamatan Matesih.
Sementara itu, pembentukan Lembaga Publik Penyiaran Lokal (LPPL) untuk radio milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yakni Swiba FM perlu segera dibentuk. Media tersebut merupakan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Hal itu merupakan implementasi amanat UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” kata dia.
Bupati Karanganyar, Rina Iriani merasa senang telah disahkan ke lima raperda tersebut karena melengkapi produk hukum untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.
“Kawula tansah mbudidaya ngudi sampurnaning sedaya peraturan daerah jumbuh kaliyan terbit ipun peraturan perundang-undangan saking Pamarentah lan ngupaya kangge sae lan murakabi anggenipun ngadani Pamarentahan tuwin pelayanan dhumateng masyarakat,” ucap Rina Iriani dalam bahasa jawa.
.pd
