Ciptakan Pilkada Damai

Sambung rasa di Radio Swiba dengan topik “Kita Wujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Karanganyar” dihadiri sejumlah pihak.

Karanganyar, Jumat (23/03/2018)

Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati-Wakil Bupati Karanganyar dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah. Agar sukes berlangsungnya pesta demokrasi itu, maka semua pihak dan warga turut menciptakan suasana pilkada damai dan tidak ada gejolak.

Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam acara Sambung Rasa di halaman Radio Swiba Karanganyar, Kamis (22/03) malam, yang diselingi musik keroncong.

Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi, mengatakan terkait dengan Pilkada pihaknya meminta ASN, Kades dan jajaran perangkat desa, dan BUMD benar-benar bersikap netral.

“Tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dengan simbol gerakan, ucapan, tulisan, tindakan. Hati-hati menggunakan media sosial. Diharapkan pelaksanaannya bisa aman, lancar dan terkendali,” kata Samsi.

Samsi juga meminta agar jajaran perangkat daerah mentaati sesuai peraturan yang ada. Fokus kepada pelayanan masyarakat, tidak boleh ikut ke ritme politik.

Ditempat yang sama, Kasi Penindakan Satpol PP Karanganyar, Joko Purwanto, mengatakan beberapa waktu lalu tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dishub PKP), Satpol PP, Panwaslu, dan KPU Karanganyar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Hasilnya, ditemukan sejumlah APK maupun APS dari pasangan calon Pilkada Karanganyar dan Jawa Tengah, baik berupa baliho dan spanduk berbagai ukuran di ambil oleh petugas gabungan.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Maksum, menjelaskan progres saat ini setelah coklit, telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hasilnya ternyata masih ada warga yang belum terdaftar, katakanlah meninggal dunia, atau sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat.

“Tanggal 27 Maret 2018 akan dilakukan uji publik, akan disajikan disetiap desa dalam satuan TPS. Warga kabupaten karanganyar bisa melihat daftar tersebut, apakah sudah terdaftar atau belum,” kata Maksum.

Dia juga meminta pihak RT bisa mencocokan warganya, atau apabila penduduk yang diterima sebagai anggota TNI, Polri, maka tidak bisa memenuhi syarat sebagai pemilih bisa melaporkan ke KPU Karanganyar, sehingga nantinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) valid.(pd)