timliputan
15 December 2016
Percepat Program Manajemen Kasus, KP2A Adakan Workshop
Workshop KP2A Karanganyar yang dibuka oleh dr. Hadiasri Widyasari, Kamis (15/12) di Aula Rumah Dinas Wakil Bupati.
Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) Karanganyar, dr. Hadiasri Widyasari membuka langsung kegiatan Workshop Manajemen Kasus Bagi Pendamping di KP2A Karanganyar, Kamis (15/12) di Aula Rumah Dinas Wakil Bupati.
Dalam sambutannya, dr. Hadiasri Widyasari mengatakan kepengurusan KP2A yang baru dilantik 7 November 2016 kemarin agar segera bergerak cepat dalam menjalankan program-programnya. Peningkatan kualitas pelayanan agar lebih terkoordinasi dengan baik, terlebih untuk KP2A lintas provinsi.
“Harapan saya, untuk KP2A Karanganyar semakin terkoordinasi, terintregasi untuk pendampingan kasus yang berdampak pada penurunan kekerasan pada perempuan dan anak”, himbaunya didepan peserta yang diikuti dari perwakilan Rumah sakit, Puskesmas, Kepolisian, BP3AKB dan anggota KP2A Karanganyar.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber Sri Winarna dari BP3AKB Prop. Jateng dan fasilitator Akbar Halim dari Yayasan Bahtera Bandung.
Adapun tujuan workshop tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus perempuan dan anak di Kabupaten Karanganyar, dan meningkatkan kapasitas SDM penyedia layanan di dalam KP2A Karanganyar.
Sementara itu, Sri Winarna menegaskan apabila suatu masalah terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak tidak segera diselesaikan, mka permasalahan tersebut akan semakin meningkat ke tingkatan yang lebih buruk.
“berdasarkan data Kabupaten Karanganyar menduduki fase abu-abu, yang berarti masih rendah untuk kasus kekerasan perempuan dan anak, yakni dibawah 50 kasus, tapi tetap menjadi perhatian kita bersama”, pesannya.
Halim Akbar saat memeberikan materi Manajemen Kasus dihadapin peserta workshop.
Selanjutnya, Halim Akbar selaku fasilitator menekankan pentingnya manajemen kasus dalam membangun hubungan dengan melibatkan klien pada proses penanganan, mengenali kebutuhan klien, menyusun rencana penanganan, pelaksanaan pelayanan berupa pendampingan, monitor perkembangan klien dengan menerapkan penguatan dan sanksi bila dibutuhkan, membantu klien dalam resosialisasi, pengakhiran layanan, pencatatan kasus, serta advokasi untuk kepentingan klien bila dibutuhkan.
Demikian Dishubkimnfo (ind/ir)
